Interview Dengan Kolonel Laut A. Taufiqoerrochman Dalam Pembebasan MV Sinar Kudus

Kapal MV Sinar Kudus Dikawal Dua Kapal Perang Milik TNI.

Jakarta - Teks berita di televisi itu menarik perhatian Kolonel Laut A. Taufiqoerrochman. Kapal MV Sinar Kudus dikabarkan dibajak di perairan Somalia. Sang Kolonel membatin, "Kelihatannya saya akan berangkat ke sana." Sebelum menonton televisi, Taufiq-nama singkat yang tertera di baju dinasnya-baru saja menyerahkan jabatan Komandan Latihan Komando Armada Timur di Surabaya. Dia didapuk menjadi Komandan Komando Pelaksana Operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada Barat. Pangkatnya mestinya sudah naik menjadi laksamana pertama, tapi belum ada upacara penyematan pangkat secara resmi.

Benar saja, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Marsetio memanggil Taufiq dan menunjuknya sebagai komandan operasi pembebasan awak MV Sinar Kudus yang disandera lanun Somalia. Kemudian Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengajak Taufiq menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas. "Presiden menyampaikan arahan, yang penting keselamatan sandera harus diutamakan," ujarnya.

Resmilah Taufiq menjadi Komandan Satuan Tugas Merah Putih untuk membebaskan awak kapal Sinar Kudus. Kapal yang mengangkut bijih nikel senilai Rp 1,5 triliun itu berangkat dari Pomalaa, Sulawesi Tenggara, menuju Rotterdam, Belanda. Namun kapal dengan 20 awak itu dibajak sejak 29 Februari. Para awak disekap perompak selama 46 hari.

Operasi melibatkan pasukan khusus dari berbagai angkatan. Ada Detasemen Jala Mengkara alias Denjaka dari Marinir, Satuan Penanggulangan Teror alias Gultor dari Kopassus TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Katak alias Kopaska dari TNI Angkatan Laut, dan Pasukan Intai Amfibi alias Taifib dari Marinir. Taufiq berangkat memimpin operasi dengan tiga melati masih tersemat di pundaknya. Dia memimpin dua kapal perang: KRI Abdul Halim Perdanakusuma, yang dilengkapi satu helikopter jenis Bolkow, dan KRI Yos Sudarso.

Tim Merah Putih akhirnya berhasil membawa pulang kapal dan awaknya dengan selamat, meski uang tebusan US$ 4,5 juta digondol perompak, Ahad dua pekan lalu. Keberhasilan pasukan Indonesia ini diapresiasi sejumlah pihak, termasuk komandan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di kawasan perairan sekitar Somalia. "Belum pernah ada kapal yang masuk ke perairan Somalia, kecuali Indonesia," kata Taufiq. "Sudah begitu, menembak mati perompak pula."

Rabu pekan lalu, Taufiq, yang sudah resmi menyandang satu bintang di pundaknya, menerima Nugroho Dewanto, Yandi M. Rofiyandi, dan Fanny Febiana dari Tempo di Markas Komando Armada Barat, Jakarta. Pria berpembawaan humoris ini menuturkan lika-liku operasi secara lugas diselingi canda, termasuk tentang sandi "Gudang Garam-Dji Sam Soe" yang biasa digunakan sesama pelaut Indonesia.

Bagaimana ceritanya Anda ditugasi memimpin operasi pembebasan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia?

Saya baru ditugasi menjadi Komandan Komando Pelaksana Operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada Barat. Setelah serah-terima 17 Maret di Surabaya, saya membaca running text televisi sore: kapal Sinar Kudus dibajak. Saya membatin, kelihatannya akan berangkat. Saya berinisiatif mengambil buku dan mencorat-coret strategi operasi. Jadi, kalau diperintahkan, saya sudah punya konsep. Saya ke Jakarta dan mau menghadap Panglima Armada Barat. Tiba-tiba ditelepon Kepala Staf Armada Barat dan disuruh langsung ke Markas Besar TNI Angkatan Laut di Cilangkap.

Jadi Anda langsung ke Cilangkap sebelum sampai ke kantor baru?

Enggak sempat ke sini. Di Cilangkap, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut sudah rapat. Beliau mengatakan, "Kamu yang bawa, ya. Kamu kan jadi Komandan Gugus Tempur Laut besok. Kalau perlu, serah-terima malam ini." Pasukan sudah ada di Cilandak, yakni Denjaka, Gultor, Taifib, dan Kopaska. Saya ke Cilandak, lalu kembali ke Cilangkap dan ke rumah Panglima. Saya baru pulang dan sampai di rumah di Salemba jam tiga pagi. Jam tujuh seharusnya acara serah-terima, tapi kapal sudah datang, sehingga harus segera mengecek.

Siapa yang memberikan arahan operasi kepada Anda?

Setelah mengecek dan pasukan masuk ke kapal, jam setengah delapan pagi saya mendampingi Panglima TNI menghadap Presiden di Cikeas. Presiden menerima paparan dari Panglima TNI dan Komandan Korps Marinir. Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Panglima Kostrad, dan Komandan Kopassus. Presiden menyetujui rencana garis besar yang disampaikan Panglima TNI. Operasi militer harus meminta persetujuan dari yang memberi perintah, yaitu Presiden.

Apa arahan Presiden waktu itu?

Arahan beliau sangat runtut dan beliau menguasai sekali operasi militer. Saya catat semua dan menjadi dasar membuat rencana operasi. Yang paling utama adalah keselamatan sandera. Presiden juga meminta kami membuat rencana cadangan kalau ada perubahan situasi.

Dalam pemaparan rencana operasi, apakah termasuk skenario penyergapan di Laut Arab?

Kami memang berencana mengambil kapal di Laut Arab. Kami sudah menghitung posisi ketika kapal ditangkap. Bahan bakar kapal akan cukup sampai di Laut Arab kira-kira sampai 10 April. Saya rencanakan paling lambat 3 April sudah berada di posisi menyergap. Begitu disetujui, besoknya saya berangkat.

Ketika Anda berangkat, bagaimana tanggapan keluarga?

Ha-ha-ha.... Sudah biasa. Saya berangkat besok, subuhnya istri malah sudah berangkat ke Manado. Ketika saya antar dia ke bandar udara, belum dikasih tahu mau berangkat. Baru jam tiga sore, Panglima TNI mengatakan berangkat jam 18.00. Saya selalu menyampaikan bahwa pada saat roh ditiupkan, file-nya sudah ada, kapan meninggal, juga nasib buruk dan baik.

Ada perubahan rencana operasi di tengah jalan?

Ya. Kami berangkat dan baru melintang di Padang pada 25 Maret. Ternyata kapal sudah lego jangkar di perairan Somalia. Karenanya, target menjadi lebih sulit karena terlalu dekat daratan. Selain itu, ada kapal lain sehingga kemungkinan sandera dipisah. Jadi, ketika dalam perjalanan ke Laut Arab, kami ubah ke El-Dhanan.

Bagaimana berkoordinasi dengan pasukan multinasional di perairan Somalia?

Ketika pertama masuk, kami belum menjalin komunikasi dengan mereka. Tapi kami terus berhubungan dengan Markas Angkatan Laut. Pasukan multinasional tergelar di Gulf of Aden, Thorn of Africa, Arabian Sea, dan Somalian Basin.

Selama pengintaian, seberapa dekat kapal dengan target?

Pada 4 April, unsur terdepan kami sudah berada satu mil dari sasaran. Perompak tidak tahu bahwa kami sudah datang. Lalu kami analisis. Jadi, begitu masuk, jangan dibayangkan hanya ada kapal Sinar Kudus. Di sekitar situ saja ada delapan kapal. Kalau sudah begini, sulit menentukan yang mana Sinar Kudus. (Taufiq memperlihatkan foto citra radar dari kapal Abdul Halim Perdanakusuma.) Kami lalu mengintai dengan helikopter dan permukaan. Kami kaburkan identitas helikopter.

Semua itu dilaporkan ke Panglima TNI?

Kami melaporkan posisi dan rencana aksi pada malam harinya dengan metode raid. Serbu, lalu mundur. Pasukan dibekali senjata berperedam suara. Masuk dengan senyap, naik, sikat, turun, dan mundur. Kalau mesin kapal bisa dihidupkan, langsung dikawal.

Bagaimana tanggapan Panglima TNI?

Panglima menanyakan tingkat keberhasilannya. Saya menjawab 50-50, karena posisi sandera tidak diketahui selama pengintaian. Atas arahan Presiden, operasi baru dilaksanakan kalau tingkat keberhasilan di atas 70 persen. Ini operasi istimewa dan keputusannya akan berdampak internasional, sehingga komando penuh ada di Presiden, dan Panglima sebagai komando operasinya. Makanya saya butuh posisi sandera. Operasi kami tunda sambil menganalisis dan mencari data. Kesempatan itu digunakan untuk berkoordinasi dengan satuan multinasional. Kami berbagi informasi intelligence, surveillance, and reconnaissance.

Apa langkah selanjutnya?

Kami diperintahkan segera membebaskan sandera pada 28 April karena ada negosiasi. Presiden mengatakan negara tak melakukan negosiasi tapi tak bisa melarang perusahaan memilih berunding. Ternyata perundingan mundur sampai 30 April.

Apakah Anda mengetahui opsi perundingan oleh pemilik kapal itu?

Saya tahu, tapi di luar konteks. Saya hanya bertugas mengamankan. Pada 30 April, tebusan didrop dan sandera dijanjikan akan bebas jam dua siang. Setelah ditunggu dua sampai empat jam, ternyata tak dibebaskan juga.

Bagaimana ekspresi pasukan Anda ketika mengetahui ada opsi negosiasi?

Saya merasakan anak-anak gemas. Sudah jauh-jauh datang, tak jadi perang, ha-ha-ha.... Kami hanya pelaksana operasi dan harus siap mengubah postur dengan cepat. Awalnya postur menyerang, jadi postur diplomasi.

Bagaimana Anda berkomunikasi dengan awak kapal MV Sinar Kudus selama pengintaian?

Saya punya pengalaman ketika masih menjadi kapten. Waktu melintas di perairan Italia, ada panggilan "Gudang Garam-Dji Sam Soe" melalui handy talkie. Waktu itu saya enggak paham. Rupanya, itu sebagai tanda, ada orang Indonesia di kapal lain. Saya gunakan pengalaman itu ketika di Somalia. Meski lambat dijawab, akhirnya tersambung juga.

Apakah perompak tak curiga dengan percakapan awak kapal di handy talkie?

Kami hanya berkomunikasi sebentar-sebentar. Kami dianggap awak kapal karena memang komunikasi mereka di anjungan dan buritan menggunakan handy talkie. Kami lalu merangkai semua informasi dan data. Perompak rupanya bergerak menuju Eyl. Jarak dari El-Dhanan ke Eyl itu 90 mil, hampir 170 kilometer. Mereka bergerak jam empat pagi pada 1 Mei. Kami mengintai dan menjaga supaya tetap di perairan internasional. Jangan sampai kehadiran kami jadi kontraproduktif.

Semua pasukan mengikuti sampai Eyl?

Saya menyiapkan sea rider dan helikopter. Bayangkan, sea rider yang biasanya beroperasi di arus tenang berada di laut dengan kedalaman 8.000 meter dan berombak besar. Mereka seperti naik kuda tanpa pelana. Jam dua siang, kapal berhenti. Saya dekatkan sea rider ke kapal. Helikopter dalam posisi siap. Tiba-tiba awak kapal Sinar Kudus berteriak melalui handy talkie. Perompak kembali beraksi.

Bagaimana sampai ada kontak senjata hingga empat perompak tewas?

Perompak ini memiliki beberapa kelompok. Ada yang setuju dan tidak dengan perundingan. Kelompok yang tak setuju itu bermaksud membajak kapal lagi. Teriakan permintaan tolong itu menjadi dasar kami masuk ke perairan Somalia. Kami masuk sampai jarak lima mil. Helikopter menembaki perompak yang hendak membajak kapal lagi. Empat orang tewas dan tak ada yang menggunakan baju awak kapal. Jadi mungkin memang perompak.

Berapa lama kontak senjata itu?

Tidak lama. Kami hanya menyapu supaya perompak tak naik. Setelah selesai, saya kirim tim untuk sterilisasi, khawatir ada bom atau penyusup.

Bagaimana kondisi awak kapal?

Ketika saya naik, tampak awak kapal mengalami tekanan psikis. Wajar saja karena setiap hari ditodong senjata. Setelah aman, kami mengawal mereka ke Oman. Belum sehari berangkat menuju Oman, kapal mogok. Ternyata kehabisan air tawar untuk mendinginkan mesin. Kapal sampai di Oman pada 4 Mei dan awak kapal pulang, diganti awak baru. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan ke Rotterdam dan ada petugas kami di atas kapal untuk mengawal.

Tanggapan pasukan multinasional?

Kebetulan saya kenal komandan pasukan NATO di sana. Dia mengirim surat elektronik dan menulis: "You do make different." Tadinya saya tidak paham apa maksudnya. Ternyata tak pernah ada kapal yang masuk ke perairan Somalia, kecuali Indonesia. Apalagi sampai menembak mati perompak.

Kabarnya pernah melakukan operasi menghadapi perompak di Selat Malaka?

Ya, pada 2004. Ada tanker dibajak dan 36 awaknya disandera. Jam sepuluh malam, kami menyerbu. Perompak memiliki senjata lebih bagus, tapi kami lebih terlatih. Terjadi pertempuran jarak sangat dekat, paling jauh lima meter. Padahal senjata mereka bisa dipakai sampai 600 meter. Keberhasilan sempurna: 36 orang dibebaskan tanpa cedera dan lima perompak tewas. Jadi, kalau dikatakan TNI tidak mampu, kami sudah melaksanakan sebelumnya. Namun sedikit diberitakan.

Waktu melakukan operasi pembebasan sandera di Selat Malaka, apakah dengan pasukan khusus seperti di Somalia?

Hanya dengan anak buah saya yang ada di kapal. Mereka semua memang sudah terlatih. Organisasi kapal itu ada empat, yaitu tempur, administratif, pemeliharaan, dan penjagaan. Semua bisa berubah setiap saat. Dasar organisasi kapal itu tempur. Mungkin sehari-harinya juru masak, tapi dia bisa menjadi penembak meriam atau senapan mesin dalam pertempuran.

Dengan operasi itu, Angkatan Laut membuktikan bisa mengamankan perairan Selat Malaka?

Panglima Armada Pasifik Amerika pernah mengatakan Selat Malaka masuk daerah hitam, banyak perompak. Muncul stigma negara pantai tak bisa mengamankan wilayahnya. Tapi kita buktikan mampu mengamankan perairan itu.

LAKSAMANA PERTAMA AHMAD TAUFIQOERROCHMAN

Tempat dan Tanggal Lahir: Sukabumi, Jawa Barat, 18 Oktober 1961

Pendidikan:

Akademi Angkatan Laut, 1985
Pendidikan Lanjutan Perwira I, 1990
Pendidikan Lanjutan Perwira II, 1993
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, 1998
Sekolah Staf dan Komando TNI, 2009

Karier:

Komandan KRI Pulau Rani, KRI Badik, KRI Karel Satsuit Tubun
Komandan Satuan Patroli Komando, Satuan Kapal Eskorta, dan Komando Latihan Armada Timur
Dosen Instruktur Akademi Angkatan Laut, Komando Pendidikan TNI AL, dan Sekolah Staf dan Komando TNI
Komandan Komando Pelaksana Operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada Barat.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Interview Dengan Kolonel Laut A. Taufiqoerrochman Dalam Pembebasan MV Sinar Kudus

Indonesia Anggarkan $ 1 Milyar Dollar Untuk Pengadaan Kapal Selam

Tiga Kandidat Kapal Selam Yang Masih Bertahan Dalam Pengadaan Kapal Selam Indonesia.

Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari US$ 1 miliar (sekitar Rp 8,6 triliun) untuk membeli kapal selam TNI Angkatan Laut. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo, mengatakan rencana pembelian kapal selam sudah dianggarkan sejak 2005. Anggarannya, "Tidak lebih dari US$ 2 miliar," kata Susilo kepada Tempo kemarin.

Pada 2005, pemerintah hanya menganggarkan US$ 700 juta, dengan asumsi harga kapal selam US$ 350-400 juta per unit. Seiring dengan berjalannya waktu, anggaran pun bertambah.

Tahap awal, dua kapal selam akan dipesan untuk memperkuat armada TN AL. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," ujar Susilo.

Dia enggan menyebutkan harga setiap unit kapal selam yang akan dipesan. Susilo hanya mencontohkan kapal selam Scorpen produk Prancis yang dibeli Malaysia dengan harga 550 juta euro atau sekitar US$ 800 juta. "Tergantung kelengkapannya. Sekarang masih pembahasan teknis," katanya. Kapal selam TNI AL itu bakal dilengkapi senjata, seperti torpedo dan peluru kendali.

Selain Scorpen dari Prancis, ada tawaran kapal selam jenis U-209 dari Jerman dan Chang Bogo dari Korea Selatan. Tawaran mana yang bakal dipilih kini masih digodok Tim Evaluasi Pengadaan Kementerian Pertahanan. "Bisa Jerman, Prancis, atau Korea," kata Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, menurut Soeparno, ada empat negara yang mengajukan penawaran. Namun, satu negara produsen, yakni Rusia, mundur karena produk yang mereka tawarkan tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AL. "Mereka menawarkan kapal selam besar," ujar dia.

Kapal selam yang dibutuhkan TNI AL tidak terlampau besar karena disesuaikan kondisi perairan Indonesia. Lagi pula, kata Soeparno, "Kalau kapal selam besar, anggarannya tidak cukup."

Soeparno menambahkan, TNI AL minimal memerlukan enam kapal selam. Saat ini TNI AL baru memiliki dua buah, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala, yang dibeli pada 1980-an. KRI Cakra masih dalam perbaikan dan baru rampung Januari tahun depan.

Di samping bergantung pada ketersediaan dana, menurut Soeparno, pengadaan kapal selam memerlukan waktu lama. Pembuatan satu kapal selam, misalnya, bisa memakan waktu paling cepat tiga tahun.

Pada bagian lain, Laksamana Muda Susilo menambahkan, idealnya TNI AL memiliki sepuluh kapal selam untuk menjaga pertahanan seluruh wilayah laut Indonesia. Tiga unit untuk disiagakan di kawasan timur, tengah, dan barat perairan Indonesia. Tiga lainnya untuk pelatihan. Sisanya, "Cadangan jika kapal lain diperbaiki," kata dia.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Indonesia Anggarkan $ 1 Milyar Dollar Untuk Pengadaan Kapal Selam

TNI AL Butuh 10 Kapal Selam Untuk Menjaga NKRI

Empat Kapal Selam Dalam Tender Pengadaan Kapal Selam TNI AL.

Jakarta - Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo mengatakan, TNI Angkatan Laut setidaknya membutuhkan 10 unit kapal selam untuk kebutuhan penjagaan dan pertahanan wilayah laut Indonesia. "Saat ini kita cuma punya dua. Itu pun yang satu sedang diperbaiki," kata Susilo ketika dihubungi Tempo, Minggu 5 Juni 2011.

Tiga kapal selam, menurut Susilo, harus selalu disiagakan masing-masing di kawasan timur, tengah dan barat perairan Indonesia. Tiga kapal selam lain untuk infrastruktur pelatihan. Sisanya, "Cadangan jika salah satu kapal selam sedang diperbaiki atau menjalani perawatan rutin," ujarnya

Jika kebutuhan 10 kapal selam itu terpenuhi, dipastikan setiap saat selalu ada kapal selam bersiaga di wilayah laut Indonesia. Karena saat ini TNI hanya memiliki dua kapal selam, otomatis hanya satu kapal selam yang beroperasi saat yang lain menjalani perawatan. Apalagi, kapal selam harus menjalani proses kalibrasi secara rutin.

TNI AL saat ini juga belum memiliki kapal selam khusus untuk keperluan latihan. Kebutuhan kapal selam dinilai menjadi salah satu kebutuhan strategis karena kondisi perairan Indonesia yang terdiri dari banyak layer (lapisan). Perairan Indonesia juga memiliki temperatur ideal untuk beroperasinya kapal selam. Layer-layer ini membuat kapal selam sulit dilacak oleh radar musuh dan sulit ditembus oleh gelombang elektromagnetik.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL sekurang-kurangnya butuh enam buah kapal selam. Saat ini TNI AL baru memiliki dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nenggala yang dimiliki sejak tahun 1980-an. Itu pun, KRI Cakra masih dalam perbaikan dan baru rampung Januari tahun depan. Untuk memenuhi jumlah miminal itu, "TNI AL butuh empat buah kapal selam lagi," katanya.

Namun untuk dapat memenuhi jumlah ideal itu masih dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya, setelah dipesan, proses pembuatan kapal selam butuh waktu bertahun-tahun. "Minimal 3 tahun," ujar Soeparno.

Pemerintah berencana membeli dua unit kapal selam untuk melengkapi armada TNI AL pada tahun ini. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," kata Laksamana Muda Susilo. Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) Kementerian Pertahanan saat ini tengah menggodok rencana pembelian tersebut. Penggodokan sudah memasuki tahap memilih satu diantara tiga negara produsen yang telah mengajukan penawaran. Yakni Jerman, Perancis atau Korea.

Sumber: TEMPO

Readmore --> TNI AL Butuh 10 Kapal Selam Untuk Menjaga NKRI

Rusia Akhirnya Mundur Dalam Pengadaan Kapal Selam Indonesia

Kapal Selam Amur Buatan Rusia.

Jakarta - Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) Kementerian Pertahanan saat ini tengah menggodok rencana pembelian kapal selam untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Penggodokan sudah memasuki tahap memilih satu di antara tiga negara produsen yang telah mengajukan penawaran. "Tiga negara itu adalah Jerman, Prancis, dan Korea," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno kepada Tempo, Minggu, 5 Juni 2011.

Sebelumnya, ada empat negara yang mengajukan penawaran kepada TNI. Namun, satu negara produsen, yakni Rusia, akhirnya mundur karena produk kapal selam yang ditawarkan tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AL. "Mereka menawarkan kapal selam besar," ujar Soeparno. Kapal selam yang dibutuhkan TNI AL, kata dia, tidak terlampau besar dan yang sesuai dengan kondisi perairan Indonesia.

Selain itu, pembelian kapal selam juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. "Kalau kapal selam besar, anggarannya tidak mencukupi," ujarnya. Sayangnya, Soeparno enggan menyebut berapa jumlah anggaran yang disiapkan untuk membeli kapal selam itu. Namun, menurut dia, rencana membeli kapal selam sudah dianggarkan sejak tahun 2005 lalu.

Sebelumnya, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Susilo mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah setidaknya akan membeli dua unit kapal selam. "Tahun ini kami harapkan bisa eksekusi," kata Susilo di kantornya, Jakarta, akhir Mei lalu.

Senada dengan Soeparno, Susilo mengatakan pembelian kapal selam disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, mengingat mahalnya harga kapal selam. Ia mencontohkan kapal selam jenis Scorpen produk Prancis yang dibeli oleh negeri jiran, Malaysia, harganya mencapai 550 juta Euro atau lebih dari US$ 700 juta. Selain Prancis yang menawarkan Scorpen, Jerman menawarkan kapal selam jenis U-209 dan Korea Selatan menawarkan Chang Bogo.

Menurut Soeparno, TNI AL paling tidak membutuhkan sekurang-kurangnya enam buah kapal selam. Saat ini, TNI AL baru memiliki dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala yang dimiliki sejak tahun 1980-an. Itu pun, KRI Cakra masih dalam perbaikan dan baru rampung Januari tahun depan. Untuk memenuhi jumlah miminal itu, "TNI AL butuh empat buah kapal selam lagi," katanya.

Namun, untuk dapat memenuhi jumlah ideal itu masih dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya, setelah dipesan, proses pembuatan kapal selam butuh waktu bertahun-tahun. "Minimal tiga tahun," ujarnya.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Rusia Akhirnya Mundur Dalam Pengadaan Kapal Selam Indonesia

Mantan Kasal : Indonesia Dan Rusia Perlu Peningkatan Hubungan Militer

Jakarta - Hubungan kerja sama pertahanan dan keamanan dengan Rusia harus bisa dilanjutkan dan ditingkatkan di masa depan. Sejarah membuktikan, Rusia adalah salah satu negara sahabat yang pernah membantu kekuatan militer Indonesia dengan sepenuh hati tanpa ikatan apa pun.

Demikian salah satu pokok bahasan yang disampaikan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto dalam seminar sehari berjudul ”Indonesia-Rusia: Menatap Masa Depan” yang berlangsung di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45), Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/6).

Selain Slamet, pembicara dalam seminar ini adalah mantan Duta Besar RI untuk Rusia Susanto Pudjomartono, Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia Yuri N Zozulya, serta dosen sejarah dan nasionalisme UTA ’45 Peter Kasenda.

Slamet mengatakan, pada era Presiden Soekarno, pembangunan kekuatan Angkatan Laut diutamakan karena Bung Karno waktu itu sadar, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya.

”Salah satu negara yang membantu kita waktu itu adalah Rusia. Dengan kekuatan Rusia, kekuatan Angkatan Laut kita waktu itu sangat besar sehingga tidak ada (negara) yang berani main- main dengan RI,” ungkap Slamet.

Jika kekuatan TNI AL masa kini masih sebesar itu, lanjutnya, Indonesia tidak akan kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan dan tidak akan ada masalah dengan negara tetangga di perairan Ambalat.

Ditambahkan, untuk melindungi seluruh kekayaan dan kedaulatan RI, mau tidak mau pembangunan pertahanan ini harus terus ditingkatkan. Meski demikian, berdasarkan pengalaman masa lalu, kerja sama pertahanan dengan negara-negara di luar Rusia (terutama Amerika Serikat dan sekutunya) selalu diembel- embeli dengan ikatan dan syarat- syarat tertentu.

Sementara itu, Rusia selalu siap membantu Indonesia tanpa ikatan apa pun. ”Kita seharusnya tak perlu melihat negara mana yang akan diajak kerja sama, tetapi bagaimana kerja sama itu harus dibangun demi kepentingan bangsa ini,” kata Slamet.

Susanto Pudjomartono menambahkan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia menjadi salah satu bidang kerja sama kedua negara yang sangat menjanjikan. Ini karena Rusia tak menuntut ikatan politik apa pun dari pembelian tersebut.

Indonesia pun diuntungkan karena Rusia sampai saat ini masih menjadi produsen utama persenjataan di dunia sehingga hampir seluruh kebutuhan alutsista bisa diperoleh dari negara itu.

Buku Military Balance 2010 yang disusun International Institute for Strategic Studies menyebutkan, Indonesia telah memesan berbagai alutsista senilai lebih dari 1 miliar dollar AS kepada Rusia. Alutsista itu terdiri dari pesawat tempur Sukhoi Su-27/30, helikopter Mi-17 dan Mi-35, kapal selam kelas Kilo, tank amfibi BMP-3F, serta sistem rudal antikapal (ASSM).

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Mantan Kasal : Indonesia Dan Rusia Perlu Peningkatan Hubungan Militer

Kohanudnas Usulkan Kembali Membeli Lima Sukhoi

Pesawat Tempur Sukhoi Milik TNI AU Di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Makassar - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Indonesia mengusulkan pembelian pesawat tempur Sukhoi kepada pemerintah Indonesia. Penambahan pesawat tempur buatan Rusia tersebut dianggap perlu mengingat wilayah NKRI yang cukup luas dan harus dipantau oleh Komando Pertahanan Udara Nasional.

Demikian dikatakan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto usai bertindak sebagai inspektur upacara pada serah terima jabatan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosek) II Makassar, Jumat 4 Mei.

Eddy mengatakan seperti di negara-negara berkembang lainnya, jumlah pesawat tempur ada yang mencapai ratusan buah sementara luas wilayahnya di bandingkan Indonesia masih lebih kecil. Tetapi hal tersebut juga harus dikondisikan dengan keuangan negara, yang lebih penting saat ini adalah kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Eddy mengatakan saat ini jumlah pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki Indonesia sebanyak 11 buah. Semuanya ditempatkan di skuadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin. Untuk satu skuadron, layaknya memiliki 16 buah pesawat tempur, sehingga Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia akan menambah pesawat suhkoi sebanyak lima buah pesawat lagi. "Kami mengusulkan tambahan lima pesawat baru lagi tahun ini," katanya.

Untuk keadaan wilayah udara Indonesia khususnya wilayah timur, Eddy mengatakan secara umum kondisi tersebut aman dari gangguan pihak asing yang ingin mengacaukan pertahanan negara. Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia senantiasa bekerja keras guna pengamanan tersebut. "Ini tentunya tidak telepas dari kerjasama yang baik dengan semua pihak," paparnya.

Upacara serah terima jabatan berlangsung di markas Kosek Hanudnas Jumat, 4 Mei. Kolonel Agoes Haryadi menduduki jabatan Pangkosek Hanudnas II yang baru menggantikan Marsekal Pertama TNI Abdul Muis yang selanjutnya akan menduduki jabatan barunya sebagai Komandan Landasan Udara (Lanud) Adi Sucipto Yogyakarta. Upacara dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, tokoh masyarakat serta unsur muspida.

Sumber: Fajar

Readmore --> Kohanudnas Usulkan Kembali Membeli Lima Sukhoi

10 Industri Pertahanan AS Was-was Dengan Pemotongan Anggaran Pertahanan

ki-ka (atas): Sikorsky's UH-60 Black Hawk helicopter, Raytheon's Phalanx CIWS anti-ship missile system, General Dynamics Abrams M1A1 Main Battle Tankki-ka (bawah):Northrop Grumman's B2-Spirit stealth bomber, Boeing's NewGen Tanker, Lockheed Martin's F-35.

Washington - Pemangkasan anggaran, terutama di sektor pertahanan, kembali menggema di Washington. Beberapa perusahaan besar yang tergantung dana ini pun terancam kolaps.

Kementrian Pertahanan AS menghabiskan US$ 367,1 miliar untuk kontraktor di tahun fiskal 2010, 14 kali lipat lebih banyak ketimbang Kementrian Energi, lembaga kedua tertinggi untuk pendanaan dengan nilai sebesar US$ 25,7 miliar.

Jika pemerintah memutuskan memotong anggaran secara signifikan untuk kontrak federal, maka perusahaan yang mengandalkan sejumlah besar uang pemerintah pun akan mengalami gancangan.

Berikut 10 kontraktor pemerintah federal terbesar, berdasarkan kewajiban dolar dari semua kementrian pemerintah pada tahun fiskal 2010, yang diambil dari Federal Procurement Data System.

10. BAE

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 6,6 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 36,1 miliar

Industri: Aerospace & Pertahanan

BAE adalah kontraktor militer raksasa berbasis di Inggris yang mengembangkan pesawat elektronik dan pertahanan. Mereka kebanyakan melakukan bisnis dengan AS, Inggris, Australia, India, dan Arab Saudi.

Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam kasus penyuapan 2010, mengaku bersalah untuk konspirasi karena menipu pemerintah AS, sehingga harus membayar Kementrian Kehakiman AS dan KPK Inggris senilai US$ 400 juta denda pidana.

9. SAIC

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 6,8 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 11,1 miliar

Industri: Rekayasa & Teknologi

SAIC aktif dalam keamanan nasional AS, menyediakan jasa rekayasa untuk Kementrian Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri. Selain berkecimpung di industri energi, kesehatan, dan infrastruktur.

NASA memilih perusahaan ini pada Mei untuk mendukung komunikasi misi untuk agen. Nilai potensi maksimum kontrak adalah US$ 1,3 miliar.

8. Oshkosh Corp

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 7,2 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 9,8 miliar

Industri: Otomotif

Oshkosh mendesain dan memproduksi truk khusus, dan menjualnya di 130 negara seluruh dunia. Ini adalah pemasok terbesar truk angkutan muatan berat tentara AS dan Inggris. Selain membuat sejumlah besar kendaraan militer berbeda, seperti truk taktis, kendaraan perintah, dan peralatan transporter besar.

7. L-3 Communications

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 7,4 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 15,7 miliar

Industri: Komunikasi

Terutama kontraktor pertahanan, L-3 mengkhususkan diri dalam sistem komunikasi yang aman, intelijen, pengawasan, pengintaian, dan pelatihan dan simulasi. L-3 memenangkan kontrak pemerintah lain yang cukup besar pada November lalu, senilai maksimum US$ 976 juta. Perusahaan akan mengawasi aircrew dan sistem pemeliharaan pelatihan bagi Angkatan Udara C-17, pesawat angkut militer raksasa.

6. United Technologies

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 7,7 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 54,3 miliar

Industri: Gedung & Aerospace

UTC adalah konglomerat besar dengan kepemilikan terkenal, seperti produsen helikopter Sikorsky, pembuat mesin pesawat Pratt & Whitney, dan perusahaan kedirgantaraan Hamilton Sundstrand. Selain memiliki Carrier, pemanas terbesar dunia, ventilasi, dan perusahaan AC, dan lift Otis.

Sikorsky terutama terlibat dalam kontrak pemerintah, membuat helikopter untuk negara-negara seluruh dunia termasuk Kanada, Turki, Arab Saudi, Thailand, dan India. Karya yang paling dikenal adalah helikopter UH-60 Black Hawk.

5. Raytheon

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 15,2 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 25,2 miliar

Industri: Aerospace & Pertahanan

Raytheon adalah produsen terbesar dunia untuk peluru kendali. Selain merancang dan membuat sistem pertahanan udara dan rudal. Raytheon juga bersaing dengan Lockheed Martin untuk kontrak US$ 5 miliar dari US Army Aviation and Missile Command untuk membangun lebih dari 33 ribu rudal bagi militer.

4. General Dymanics

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 15,2 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 32,5 miliar

Industri: Pertahanan

General Dynamics memproduksi semua jenis unit dan sistem tempur militer, termasuk tank, kapal, artileri, dan berbagai jenis amunisi. Salah satu produk yang paling terkenal adalah M1A2 Abrams Main Battle Tank dan pendahulunya M1 dan M1A1, yang melihat layanan yang luas untuk Angkatan Darat AS selama Perang Teluk dan Perang Irak.

3. Northrop Grumman

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 16,8 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 34,8 miliar

Industri: Aerospace & Pertahanan

Northrop Grumman adalah pembangun kapal induk terbesar dunia, hingga mengalihkan bisnis pembuatan kapal pada Maret. Sebelumnya, Northrop memproduksi semua kapal AS, termasuk kelas supercarriers Nimitz dan Gerald R. kelas Ford terbarunya. Sekarang perusahaan fokus pada proyek kedirgantaraan dan sistem elektronik. Northrop memproduksi pembom siluman B2-Spirit legendaris dengan Boeing, dan armada 20 masih beroperasi hingga kini.

2. Boeing

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 19,5 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 63,3 miliar

Industri: Aerospace & Pertahanan

Sebagai salah satu raksasa manufaktur dirgantara, pesawat dan satelit Boeing dapat ditemukan di seluruh militer AS. Boeing juga terikat dalam pekerjaan NASA, membantu mengoperasikan kedua kendaraan luar angkasa (Space Shuttle) dan stasiun luar angkasa internasionl (International Space Station). Boeing menang besar pada Februari ketika mereka mendapat kontrak US$ 35 miliar untuk membuat 179 kapal tanker pengisian bahan bakar udara untuk US Air Force.

1. Lockheed Martin

Nilai kontrak pemerintah (2010): US$ 35,8 miliar

Total Pendapatan (2010): US$ 45,8 miliar

Industri: Aerospace & Pertahanan

Lockheed Martin adalah kontraktor pemimpin bagi pemerintah AS dan bekerja dengan puluhan kementrian dan badan-badan, walaupun sebagian besar kontrak besar dengan Kementrian Pertahanan.

Antara empat unit usahanya, Penerbangan, Sistem Elektronik, Sistem Informasi, dan Sistems Ruang Angkasa, perusahaan melahap 6,8% dari total dolar yang dibelanjakan kontraktor oleh pemerintah AS pada 2010.

Sumber: INILAH

Readmore --> 10 Industri Pertahanan AS Was-was Dengan Pemotongan Anggaran Pertahanan

Anggaran Litbang Indonesia Sangat Minim

Ilham Habibie.

Jakarta - Minimnya anggaran penelitian dan pengembangan (Litbang) bagi institusi baik pemerintah maupun swasta membuat pembangunan teknologi di Indonesia tertinggal dari negara lain.

Menurut Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ilham A.Habibie, anggaran Litbang di Indonesia hanya 0,07% dari PDB. Jumlah ini jauh dibanding negara-negara lain.

"Anggaran negara Indonesia untuk Litbang sebesar 0,07% dari PDB, padahal anjuran UNESCO, 0,2%," kata Ilham saat menjadi pembicara seminar nasional "Inovasi Teknologi dan Perubahan Sosial", dalam Dies Natalis Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ke-53, Jumat (3/6) di Jakarta.

Sebagai pembanding, tambahnya, anggaran litbang di China sebesar 1,3% dari PDB sementara di Israel sebesar 4,95% dari PDB.Tingginya anggaran litbang Israel ini membuat negara ini bisa memajukan industrinya dan beberapa bidang.

Ditambahkannya, swasta memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam litbang di Indonesia. "Kalau swasta terlalu mengandalkan pemerintah, seringkali terjdi apa yang dilitbangkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar dia.

Dari hasil perbincangan dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi, tidak hanya anggaran litbang yang minim, tetapi komunikasi antara pemerintah dengan swasta juga harus diperbaiki. Oleh karena itu, katanya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Menristek untuk memperbaiki inovasi teknologi.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan riset dan teknologi juga masih minim. Padahal dengan teknologi bisa membantu memberdayakan masyarakat. "Masyarakat belum seluruhnya bisa berpartisipasi, mereka lebih menjadi pengamat atau orang yang lebih tertinggal," ujar dia.

Karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan tidak terlena dengan kondisi industri saat ini yang dikuasasi oleh orang asing. Masyarakat utamanya pengusaha harus mulai membuat inovasi membangun industri nasional seperti halnya India dan China.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Anggaran Litbang Indonesia Sangat Minim

Analisis : Australia Harus Waspada Dengan Pengadaan Alutsista AS Ke Indonesia

Canberra (WDN/MIK)- LSM Fitra Indonesia akan memaksa Komisi I DPR RI untuk membeberkan transparansi besarnya anggaran untuk pertahanan dalam kunjungannya selama enam hari ke AS pada bulan mei. Menurut LSM ,rombongan komisi I tersebut melakukan kunjungannya ke AS untuk melakukan negosiasi pengadaan pesawat tempur F-16 A/B dan alutsista dari AS kepada TNI.

Pengadaan pesawat tempur tersebut sebenarnya tidak masalah, tetapi kunjungan tersebut menandai peristiwa hubungan militer antar kedua negara terus meningkat. Dengan hubungan diplomatik Obama yang dekat dengan Indonesia akan menyebabkan peningkatan pengadaan alutsista dari AS yang menyebabkan ancaman serius bagi Australia.

Seharusnya Australia tidak terkejut menanggapi meningkatnya Indonesia untuk melakukan pengadaan alutsista AS dengan begitu cepat setelah AS menandatangani bilateral kemitraan komprehensif pada bulan november 2010. Pada tahun 1999 Kongres AS telah melakukan embargo terhadap pengadaan alutsista ke Indonesia yang sekarang AS telah mencabut embargo terhadap Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sejak tahun 2001, AS memberikan bantuan kepada Indonesia untuk kerjasama kontra-terorisme,anti perompakan, tanggap bencana dan penjaga perdamaian PBB.

Tranformasi demokrasi yang dilakukan Indonesia dan upaya untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia yang dilakukan TNI membuat pembaharuan pada tahun 2010 dengan adanya peningkatan hibungan pertahanan AS dengan Kopassus dan ditandai dengan melakukan latgab bersama dengan pasukan AS. Hal ini juga membuka kembali pasar alutsista AS ke Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya kekuatan diplomatik dan ekonomi membuat Indonesia berusahan untuk meningkatkan pengaruh regional dengan melakukan pengadaan alutsista dari AS. Selain itu Indonesia melakukan pengadaan alutsista AS merupakan ujian utama dalam komitmen AS untuk melaksanakan CPA yang menyebabkan TNI AU memiliki kombinasi alutsista dari AS, Inggris, Rusia dan China sebagai langkah awal.

Indonesia saat ini yang merupakan ketua ASEAN, menyebabkan AS tidak mungkin menahan permintaaan Indonesia yang relatif wajar. AS memiliki alasan tersendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai pangsa utama AS. AS sadar peran pentingnya Indonesia dikawasan dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh AS di Asia Pasifik. Keberhasilan ekonomi Indonesia, membuat Indonesia sebagai mitra penting AS untuk mengembangkan diplomatik AS di kawasan regional.

Sebaiknya Australia mempersiapkan diri dengan adanya peningkatan pengadaan alutsista AS ke Indonesia, meskipun pengadaan F-16 A/B bukanlah ancaman serius bagi Australia tetapi muncul pertanyaan apakah AS memilih Australia atau Indonesia untuk menjadi pangsa pasar alutsistanya.

Dengan terus membina hubungan kerjasama pertahanan antara AS dan Indonesia dapat ditorelir oleh Australia. AS dan Australia ingin Indonesia menjadi lebih kuat dalam rangka untuk melakukan pengamanan dikawasan regional. Namun tidak seperti AS, kedekatan geografis dengan Indonesia membuat Australia harus menerima untuk menjadikan Indonesia kuat dalam kekuatan udara maupun maritim.

Sumber: Lowyinterprete

Readmore --> Analisis : Australia Harus Waspada Dengan Pengadaan Alutsista AS Ke Indonesia

Pemerintah Dianggap Diskriminatif Dalam Pembagian Alutsista Untuk Tiga Jajaran TNI

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri) asal Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menilai, pemerintah terkesan diskriminatif dalam pengembangan dan penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) nasional.

"Dalam kenyataannya porsi belanja (anggaran pertahanan) lebih besar untuk biaya angkatan darat, sementara biaya untuk angkatan laut dan udara lebih kecil, padahal dua pertiga wilayah kita laut," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/6/2011).

Rendahnya keberpihakan pemerintah bukan hanya dari segi anggaran, tetapi juga di bidang regulasi. "Selama ini Indonesia telah memiliki regulasi berupa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bahwasanya pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (pasal 3 ayat 2)," ungkapnya.

Kenyataannya, menurut dia, porsi belanja itu lebih besar untuk biaya angkatan darat. "Sementara biaya untuk angkatan laut dan udara lebih kecil, dengan alasan kedua angkatan terakhir ini membutuhkan biaya dalam jumlah besar untuk pengadaan dan perawatan Alutsista," ujar Fayakhun.

Padahal, belum lama ini Indonesia mengekspor pesawat CN 235 jenis angkut militer VIP ke negara Senegal Afrika. "Sebelumnya juga mengirimkan pesawat yang sama ke negara Burkina Faso, Afrika Barat," ungkapnya.

Menyusul kiriman pesawat ke Senegal itu, lanjutnya, Indonesia juga mengirimkan pesawat CN 235 jenis 'Maritime Patrol Aircraft' (MPA) ke 'Korean Coast Guard' pada hari berikutnya. Fayakhun mengatakan, selain jenis pesawat, Indonesia juga mengekspor persenjataan dan peralatan militer lainnya ke sejumlah negara seperti Timor Leste, Korea Selatan dan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam).

"Khusus Timor Leste mendapatkan kredit ekspor (KE) 40 juta dollar dari pemerintah Indonesia untuk pembelian dua kapal patrol cepat ('fast patrol boat')," katanya.

Dua kenyataan tersebut, menurutnya, membuktikan Indonesia masih dapat berjaya di dunia internasional dengan hasil-hasil produk Alutsista, terutama dari gatra, udara, dan laut. "Dalam pengertian lain, fakta ini juga isyarat bahwa sumberdaya manusia dan mutu produk Indonesia dapat diunggulkan dan bersaing dengan yang dihasilkan oleh negara-negara lain di dunia," tandasnya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Pemerintah Dianggap Diskriminatif Dalam Pembagian Alutsista Untuk Tiga Jajaran TNI

Indonesia Rancang Kembali Pesawat N250 R dan N-219

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) saat ini tengah merancang dua buah pesawat berjenis N250R dan N-219.

"Pesawat N250R, pesawat dengan kelas 50 penumpang yang mempunyai keunggulan performa lepas landas dan mendarat yang kompetitif serta kenyamanan penumpang pada tempat duduk lapang serta kebisingan yang rendah," ungkap Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewano, dalam keterangan persnya kepada okezone, Jumat (3/6/3011).

Heru menambahkan, pesawat tersebut disertifikasi di Indonesia untuk segera memasuki pasar domestik, yang kemudian disertifikasi Federal Aviation Administration (FAA) dan Joint Aviation Authorities (JAA).

Selain pesawat jenis tersebut, BPPT dan PTDI juga tengah merancang pesawat lain jenis N-219. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi tantangan kondisi geografis Indonesia seperti kepulauan, pegunungan dan perbukitan, serta keterbatasan infrastruktur di daerah yang relatif terpencil pada landasan pendek dan minim fasilitas.

Selanjutnya, dalam memenuhi amanat undang-undang nomor 1 tahun 2009 mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan, UU tersebut menyerukan perlu adanya pengembangan standarisasi dan komponen penerbangan dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan alih teknologi.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Indonesia Rancang Kembali Pesawat N250 R dan N-219

Update : TNI AU Akan Membeli Tiga Radar Tambahan Dari Perancis Tahun Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membeli tiga radar tahun ini untuk meningkatkan sistem pertahanan.

"Radar tersebut akan ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Tual [Maluku Utara]," kata Direktur Kementerian Pertahanan Jenderal Perencanaan Pertahanan Udara Marsekal Bonggas S. Silaen Rabu di Jakarta.

Antara 2010 dan 2014, TNI AU berencana untuk membeli empat unit radar baru.

"Pengadaan tiga [radar tambahan] sekitar $ 114 juta dollar," kata Bonggas.

Dia menambahkan radar tersebut dibeli dari Perancis dan saat ini masih proses produksi.

Sebagian besar daerah selatan Indonesia tidak memiliki infrastruktur radar, katanya.

Bonggas menambahkan bahwa saat ini TNI AU masih menggunakan radar di bandara sipil.

TNI AU saat ini memiliki kurang dari 20 radar, meskipun jumlah ideal 32, ia menambahkan.

Sumber: TheJakartaPost/WDN/MIK

Readmore --> Update : TNI AU Akan Membeli Tiga Radar Tambahan Dari Perancis Tahun Ini

Dephan Mengusulkan Anggaran Pertahanan Sebesar Rp. 80 T Untuk 2012

Jakarta - Departemen Pertahanan berencana untuk meminta Rp 80 triliun (US $ 8,5 miliar) dalam anggaran pertahanan untuk tahun 2012, Ujar Pejabat Dephan.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Udara Marsekal Bonggas S. Silaen mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah saat ini mengalokasikan 0,69 persen dari Produk Domestik Bruto untuk pertahanan negara.

Dia mengatakan tingkat kesiapan untuk persenjataan negara itu rata-rata di bawah 30 persen.

"Jika anggaran bisa meningkat menjadi antara 1,8 persen dan 2,2 persen dari PDB, kesiapan tersebut dapat diperbaiki antara 80 dan 90 persen," kata Bonggas.

Dia mengatakan dia berharap anggaran pertahanan yang diproyeksikan untuk dua sampai tiga tahun mendatang akan berada diatas 1 persen dari PDB dan peningkatan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang.

Sumber: KONTAN/WDN/MIK

Readmore --> Dephan Mengusulkan Anggaran Pertahanan Sebesar Rp. 80 T Untuk 2012

China Bantah Tuduhan Petinggi Militer Dunia Sebagai Dalangi Pembobolan Gmail

Jakarta - Pemerintah China membantah keras keterlibatan pemerintah negeri itu dalam serangan meretas layanan surat elektronik milik Google, Gmail. Pernyataan ini keluar sehari setelah Google menyatakan pembobolan kemungkinan dilakukan peretas dari Jinan, China.

Google menemukan sejumlah akun pejabat senior Amerika Serikat serta ratusan figur penting dibobol peretas. Para korban, termasuk juga petinggi militer, birokrat Asia, aktivis, dan jurnalis. Mereka terperdaya memberikan kata sandi akun Gmail kepada para penjahat dunia maya.

Seperti dilansir laman International Business Times, Kamis 2 Juni 2011, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, megatakan, pihaknya tidak dapat menerima jika semua kesalahan hanya dialamatkan kepada pemerintahan China.

"China sendiri telah menjadi korban serangan peretas ini, dan pemerintah telah memberikan perhatian besar pada keamanan dunia maya," ujarnya. "Pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintah China mendukung serangan pembajakan, memiliki motif tersembunyi."

Di lain pihak, Google mengungkapkan motif para peretas tersebut ingin memantau isi surat elektronik, dengan modus menggunakan kata sandi curian lalu mengubah pengaturan terusan email.

Salah satu perusahaan internet terbesar di dunia itu mengatakan bahwa serangan invasi berbasis komputer terbaru diarahkan pada berbagai perusahaan Barat. Kantor berita Guardian dari Inggris melaporkan bahwa "Kecanggihan serangan dan sifat mereka yang sangat bertarget, memiliki motif menghilangkan keuntungan finansial langsung."

Google mengatakan, tidak menutup kemungkinan serangan pembajakan tersebut disponsori satu negara.

Serangan pembajakan ini muncul ke permukaan sehari setelah pemerintah Amerika Serikat berencana membuat undang-undang yang menyatakan serangan peretas merupakan salah satu bentuk perang.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa militer siap menggunakan kekerasan dalam menanggapi ancaman peretas. Operasi dunia maya ini baru akan mulai aktif bulan depan.

Sumber: VIVANEWS

Readmore --> China Bantah Tuduhan Petinggi Militer Dunia Sebagai Dalangi Pembobolan Gmail

Radar IMSS Hibah Dari AS Sudah Terpasang 18 Unit

Ilustrasi.

Jakarta - Indonesia yang memiliki wilayah laut luas sudah seharusnya memiliki pasukan tangguh untuk mengamankan wilayah perairannya. Selain itu, perlu pengamanan untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke wilayah berbahaya. "Masih dibahas dengan instansi terkait, apakah bergabung dengan komunitas internasional atau ada tim pengawal yang terlibat di dalam kapal,"kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Rabu (1/6).

Pengamanan ini, kata Kadispenal, butuh perhatian serius karena menyangkut berbagai kepentingan masyarakat dan negara. Dia menambahkan, keamanan laut tidak hanya menyangkut penegakan hukum di laut. "Tujuan lebih luas adalah tercapainya situasi dan kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, navigasi, sumberdaya laut, dan ancaman pelanggaran hukum,"katanya.

Dia juga mengatakan, untuk penanganan dini pengamanan wilayah laut Indonesia perlu penguatan sistem radar. "Hibah IMSS dari amerika sudah dibangun di beberapa titik,"tambahnya.

Tri mengatakan, Integrated Multi Sensor System (IMSS) yang merupakan hibah AS sudah terpasang sebanyak 18 buah. Selain radar, kata Tri, pengamanan dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin. "Perairan penting seperti Selat Malaka kami lakukan patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura,"katanya.

Selain radar, kata Tri, pengamanan dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin. "Perairan penting seperti Selat Malaka kami lakukan patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura,"katanya.

Sumber: JURNAS

Readmore --> Radar IMSS Hibah Dari AS Sudah Terpasang 18 Unit

Indonesia Masih Jajaki Beli Kapal Selam

Jakarta - Pemerintah masih menjajaki pembelian kapal selam untuk memonitor wilayah perbatasan laut seperti blok Ambalat. Padahal, Malaysia telah mengonfirmasi pengoperasian dua kapal selam buatan Prancis di perairan mereka pada tahun ini.

"Pembelian kapal selam masih dijajaki. Belum diputuskan spesifikasi kapal itu dari negara mana. Kami masih menunggu hasil kajian dari TNI AL," ujar Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Marsekal Muda Bonggas S Silaen yang ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (1/6).

Bonggas menambahkan beberapa negara produsen kapal yang ada saat ini antara lain Belanda, Rusia, dan Jerman. Adapun perakitan dua unit kapal perusak rudal saat ini tengah masuk ke dalam proses negosiasi dengan pihak pabrik. Meski begitu, pihak Kemenhan belum mau membuka negara produsen kapal selam itu.

Dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pembelian kapal selam masih berada dalam proses. Tim evalusi pengadaan dari Pemerintah masih menjajaki pembelian tersebut. Kasal mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir atas rencana 'Negeri Jiran' itu.

"Sebetulnya rencana pembelian dua kapal selam sudah dari 2004, tapi karena tertunda-tunda, baru tahun ini. Saya kan dulu orang kapal selam, saya dianggap ahlinya. Mudah-mudahan tahun ini terealisasi," ujar Kasal Laksamana TNI Soeparno.

Secara terpisah, pakar pertahanan Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu. Selain itu, Pemerintah juga harus mendesak Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi.

Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.

"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Indonesia Masih Jajaki Beli Kapal Selam

Perusahaan Pelayaran Indonesia Membayar Pasukan Khusus Untuk Mengawal Kapal Mereka

Jakarta - Perusahaan pelayaran Indonesia membayar US$ 26 Ribu atau sekitar Rp 230 juta pada tentara bayaran dari Sri Lanka untuk mengawal kapal dagang RI saat melewati perairan Somalia. Peranan para pengawal bersenjata ini mutlak diminta perusahaan asuransi pelayaran. Selain itu kehadiran mereka diperlukan untuk menjamin keamanan awak kapal.

"Biaya itu untuk satu kali pelayaran. Biasanya 20 hari berlayar. Itu untuk 4 orang tentara bayaran," ujar Manager Safety and Nautical PT Arpeni Pratama Ocean Line, Samuel Sampe Lobo dalam pertemuan Masyarakat Maritim dengan TNI AL di Wisma Elang Laut, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Di Indonesia, memang tidak ada perusahaan yang khusus menyediakan tentara bayaran. Tapi di luar negeri, perusahaan jasa keamanan seperti ini banyak ditemui. Mereka dinamakan PMC atau private military company. PMC merupakan lembaga sipil yang diberi wewenang kerjasama dengan unit-unit militer di dalam negerinya atau bahkan negara lain yang disetujui oleh departemen pertahanan.

Sebenarnya istilah tentara bayaran bisa dikatakan kurang tepat, karena pengertian tentara bayaran adalah kekuatan atau orang-orang tertentu yang sengaja dibayar untuk bertempur. Sementara PMC ini menyediakan jasa pengawalan bersenjata, menyediakan pelatihan militer, atau membangun fasilitas militer di daerah konflik. Mereka juga bisa diorder untuk mendrop logistik di daerah konflik. Tidak khusus disewa untuk bertempur.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sering menggunakan jasa mereka secara resmi. Nama-nama PMC yang cukup terkenal di AS adalah Blackwater (sekarang bernama Xe), DynCorp, Military Professional Resources Inc (MPRI), Titan Corporation, dan Vinnell Corporation. Di Inggris ada Erinys International, sementara di Israel ada IPIH dan Levdan.

Rata-rata para personel kontraktor militer itu diambil dari mantan anggota pasukan khusus. Sebut saja Delta Force, Navy Seal, Ranger, Special Air Service hingga Green Berets. Personel yang pernah bertugas di daerah konflik lebih disukai. Gajinya? Rata-rata mencapai US$ 100 ribu per tahun atau Rp 870 juta per tahun.

Persenjataannya pun standar pasukan elite. Dijamin, pasukan khusus negara-negara berkembang pun akan iri kalau melihat gudang senjata milik PMC besar semisal Blackwater ini.

Wajar saja, penugasan mereka pun memiliki resiko tinggi. Namanya saja kontraktor militer, jangan harap mereka akan diorder untuk tugas-tugas yang mudah. Di Afganistan dan Irak, kontraktor militer ini ikut berperan.

Blackwater misalnya, tahun 2004 lalu, mereka kebagian kontrak dari Departemen Pertahanan AS mengantarkan bahan makanan untuk prajurit AS di Fallujah. Misi mereka tidak selalu mulus. Tanggal 31 Maret 2004, 4 pegawai kontraktor bersenjata ini diserang, mereka dibakar dalam mobilnya. Setelah itu mayat mereka digantung di jembatan Fallujah. Ini disebut salah satu peristiwa paling mengerikan dalam peperangan di Irak.

Sementara itu DynCorp diorder pemerintah AS untuk memberikan pengawalan pada Presiden Hamid Karzai di Afganistan. Mereka juga memberikan pengawalan pada bersenjata pada diplomat AS yang bepergian ke luar negeri. Saat sedang melakukan pengawalan di Jalur Gaza, 3 personel Dyncorp tewas tahun 2003.

Mungkin membuat heran, mengapa pemerintah AS sampai mengorder PMC? Masyarakat Indonesia memang terbiasa melihat TNI melakukan semua pekerjaan mulai dari mengawal VIP, membantu bencana alam, membangun fasilitas untuk umum, hingga memberikan penyuluhan soal keluarga berencana. Tapi bagi negara barat, tugas militer di medan konflik hanya bertempur. Mereka tidak mau direpoti oleh hal-hal semisal mengamankan kunjungan anggota dewan ke daerah konflik. Atau mengantarkan peralatan makan dari bandara ke markas mereka. Untuk itulah ada kontraktor militer.

Kadang kehadiran PMC juga dibutuhkan jika kehadiran militer secara resmi dianggap kurang menguntungkan. Misalnya untuk mendrop dukungan logistik atau persenjataan di Amerika Selatan. Termasuk memberi pelatihan militer pada milisi setempat. Jika yang hadir pasukan resmi AS, tentunya tidak menguntungkan secara politis dan diplomatis bagi negara Paman Sam ini.

Di daerah konflik, aturan umum tidak memperbolehkan mereka menembak kecuali untuk membela diri. Mereka juga wajib diperlakukan sebagai tawanan perang jika tertangkap, asal bisa menunjukkan kartu identitasnya. Hal ini berbeda dengan tentara bayaran yang tidak mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang jika tertangkap.

Tahun 2007 lalu, USA Today melaporkan 990 kontraktor bersenjata asal AS tewas di Irak dan Afganistan. Perbandingannya dengan tentara AS yang tewas adalah 4 berbanding 1. Ini membuktikan resiko pekerjaan mereka sama besarnya dengan gaji yang diterima.

Namun tidak semua penugasan mereka dilakukan di daerah konflik. Order untuk menjadi bodyguard atau pengawal pribadi pun oke-oke saja.

Nah, jika berminat dikawal mantan pasukan khusus bersenjata M4 carbine, lengkap dengan rompi antipelurunya, kontak saja agen-agen PMC di atas. Harganya? silakan nego sendiri.

Sumber: DETIK

Readmore --> Perusahaan Pelayaran Indonesia Membayar Pasukan Khusus Untuk Mengawal Kapal Mereka

Pengawalan Kapal Oleh TNI Jangan Disalah Artikan Bisnis TNI

Jakarta - TNI AL siap melakukan pengawalan pada kapal-kapal dagang RI yang melewati Somalia. Pengawalan ini diakui bukan sebagai bagian bisnis TNI.

"Ini jangan dipandang sebagai bisnis TNI," ujar Kadispen TNI AL, Laksamana Pertama Tri Prasodjo pada wartawan di Wisma Elang Laut, Jl Dipomegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6/2011).

Menurut Tri, jika nanti TNI AL jadi dilibatkan untuk mengawal kapal-kapal dagang, maka uang yang dibayarkan perusahaan akan masuk ke kas negara. Hal ini diperbolehkan sebagai pendapatan negara di luar pajak.

"Jadi dijamin nanti tidak akan memperkaya kantong per kantong. Uangnya akan masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak," tegasnya.

Tri pun berharap uang hasil pengawalan itu bisa kembali untuk memperkuat institusi TNI AL. Tentunya setelah pendapatan negara itu masuk ke dalam APBN.

"Tentunya karena kita yang melakukan, dari APBN berharap bisa kembali lagi," jelasnya.

Menurut Tri saat ini pemerintah dan TNI AL masih merumuskan kebijakan untuk pengawalan ini. "Kita terus meminta masukan terutama dari pengguna pelayaran," tutupnya.

Sumber: DETIK

Readmore --> Pengawalan Kapal Oleh TNI Jangan Disalah Artikan Bisnis TNI

Kesiapan Alutsista Yang Dimiliki TNI Tak Sampai 50 Persen

Kesiapan Alutsista TNI AL Hanya Sekitar 30%.

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menilai kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki oleh TNI masih di bawah rata-rata 50 persen.

"Jumlah dan kualitas alutsista yang ada masih minim, baik dari segi umur maupun teknologi," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsda TNI Bonggas S Silaen, saat jumpa pers di Kemhan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, persenjataan yang dimiliki TNI saat ini rata-rata berusia 25-40 tahun dengan kesiapan persenjataan untuk TNI Angkatan Darat sekitar 35 persen, TNI Angkatan Laut sekitar 30 persen dan TNI Angkatan Udara sekitar 30 persen.

"Itu merupakan persiapan persenjataan tahun 2005, namun saat ini naik tidak tinggi. Kesiapan persenjataan disebabkan oleh kurangnya anggaran," katanya.

Bonggas mengatakan, anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kemhan yang kemudian dibagikan kepada empat unit organisasi, yakni Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kemhan sendiri sejak tahun 2006 terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Dijelaskan oleh Bonggas, pada tahun 2006 anggaran yang didapat oleh Kemhan sebesar Rp28 triliun, 2007 sebesar Rp32,6 triliun, 2008 sebesar Rp32,8 triliun, 2009 sebesar Rp33,6 triliun dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp42,8 triliun. Sementara tahun 2011 ini mencapai Rp47,4 triliun.

Namun, lanjut dia, anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, sementara untuk belanja modal atau pembelian alutsista tidak terlalu tinggi.

Untuk menghadapi tantangan tugas pertahanan, pembangunan pertahanan yang diprioritaskan kepada pembangunan kekuatan dan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan alutsista, maka ia berharap proyeksi anggaran pertahanan dalam tiga tahun ke depan bisa berada di rasio 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Alokasi anggaran pertahanan saat ini masih 0,69 persen dari PDB," katanya.

Ia menambahkan, bila kebutuhan anggaran pertahanan diproyeksikan minimal 2 persen dari PDB dalam 15-20 tahun, maka kesiapan alutsista yang dimiliki oleh TNI bisa mencapai 70 hingga 90 persen.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Kesiapan Alutsista Yang Dimiliki TNI Tak Sampai 50 Persen

TNI AU Kekurangan Radar Pantau Pesawat Asing

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebutkan, TNI Angkatan Udara masih kekurangan radar untuk memonitor pesawat-pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia.

"Saat ini jumlah radar yang telah dimiliki baru mencapai 21 unit, sementara idealnya untuk menjaga wilayah Indonesia kita butuh 42 unit," kata Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Kemhan, Marsda TNI Bonggas S Silaen, saat jumpa pers di Kemhan, Jakarta, Rabu.

Menurut Bonggas, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah cukup memadai, sementara untuk wilayah selatan seperti Sulawesi hingga Papua masih kurang untuk ketersediaan radar.

Saat ini, lanjut dia, Kemhan terus menyiapkan pengadaan radar untuk melakukan pemantauan wilayah-wilayah Indonesia yang sangat luas ini.

"Pada tahun ini, Kemhan akan menyediakan sekitar empat unit radar untuk ditempatkan di empat lokasi, antara lain, Jayapura, Manokwari, dan Tual (Maluku Tenggara)," paparnya.

Bonggas memaparkan untuk menyediakan satu unit radar dibutuhkan biaya yang cukup besar, yakni sekitar 30 juta dolar Amerika, setara dengan Rp255 miliar.

"Untuk empat unit radar ini, disiapkan dana sekitar 114 juta dolar Amerika. Jadi, harga satu unit radar sekitar 30 juta dollar Amerika," tuturnya.

Ia menambahkan untuk mengatasi kekurangan radar dalam melakukan pengawasan udara, maka TNI AU bekerjasama dengan penerbangan sipil.

"Jatuhnya sebuah pesawat yang ditemukan beberapa waktu lalu merupakan hasil kerja sama dengan penerbangan sipil," ucap Bonggas S Silaen.

Sumber: ANTARA

Readmore --> TNI AU Kekurangan Radar Pantau Pesawat Asing