Produksi Alutsista Terhambat Anggaran

JAKARTA(SINDO) – Rencana pemerintah menggencarkan produksi alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri terhambat persoalan anggaran.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan, persoalan dana tersebut merupakan dua persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia selain persoalan manajemen.” Terasa sekali,permodalan kurang, manajemen juga kurang kencang,” kata mantan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ini di Kantor Presiden, Jakarta,kemarin. Terkait pengadaan alutsista dalam negeri, Mustafa menegaskan, BUMN termasuk PT PAL,Pindad, ataupun PT Dirgantara Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbanyak alutsista produksi dalam negeri.Namun,komitmen perbankan juga dibutuhkan karena anggaran dari APBN tidak mencukupi.

APBN yang diposkan untuk alutsista hanya Rp97 triliun atau jauh dari dana yang diperlukan sekitar Rp150 triliun. ”Yang penting bagaimana industri pertahanan kita makin maju sehingga kita memiliki kemandirian pertahanan tidak tergantung negara lain,” kata Mustafa. Di lain sisi, BUMN juga sudah mulai tertarik untuk terlibat dalam industri alutsista dengan adanya kontrak jangka panjang (3-4 tahun). ”Ini peluang bagi industri dalam negeri kita.Kalau kontrak 3- 4 tahun sampai lima tahun, ada kepastian. Kalau dulu cuma satu tahun jadi tidak ada kepastian produksi.Malah investasinya lebih besar. Nah, ini sangat membantu,” katanya. Persoalan dana juga diakui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut dia, pesanan senjata, pesawat, ataupun kapal seringkali terlewatkan karena dana dari APBN selalu habis. ”Ada pesanan dikerjakan, tapi APBN-nya terlambat. Katakanlah untuk membayar dua pesawat super puma kemudian CN235 yang semua sudah dikerjakan, modal kerjanya sudah habis tapi pembayarannya belum.Hal-hal seperti itu yang menimbulkan mismatch,” paparnya. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, anggaran untuk memperkuat alutsista memang semakin besar. Meski demikian, anggaran itu tidak bisa dihambur-hamburkan dan seharusnya bisa dihemat bila saja Indonesia semakin memperbanyak alutsista dalam negeri.

”Bayangkan kalau kita bisa hemat 10% saja.Paling tidak Rp60 triliun kita bisa hemat dan sebagian kita sisihkan untuk industri pertahanan kita, untuk memperkuat pertahanan kita,”katanya. Pengadaan alutsista produksi dalam negeri mengemuka setelah Minggu (10/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil beberapa menteri serta petinggi BUMN ke Ciekas. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan tersebut dihadiri juga pimpinan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan harapannya agar semua peralatan alutsista yang sudah bisa diproduksi dalam negeri dibuat di dalam negeri sendiri dan tidak harus membelinya dari negara asing. Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, beberapa alutsista Indonesia sudah memakai produk dalam negeri seperti helikopter dan pesawat CN 235. ”Untuk pesawat tempur masih dalam pembicaraan,” kata Agus setelah menghadiri rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden kemarin. Agus menyatakan, sejauh ini industri senjata dalam negeri dibangun untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri.

Namun, tidak menutup kemungkinan kalau produk yang dihasilkan Indonesia bisa dijual ke negara lain. Sejumlah negara sudah menjajaki kerja sama pemesanan alutsista yang diproduksi di dalam negeri.Di antaranya, CN 235 bahkan sudah dibeli Malaysia dan Pakistan.

Sumber: SINDO

Berita Terkait: