ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, September 8, 2011 | 2:28 PM | 0 Comments

    UKP4 Ditugaskan Untuk Mengawasi Pengadaan Alutista

    Jakarta - SBY pun menginstruksikan belanja alusista TNI/Polri diupayakan jangan bersumber dari pinjaman, apalagi pinjaman luar negeri. Tujuannya agar kemandirian bangsa menjaga pertahanan benar-benar berasal dari dalam negeri.

    Selain itu SBY meminta seluruh Alat Utama Sistem Pertahanan (alusista) yang dibutuhkan, diprioritaskan dibeli dari produksi dalam negeri. Hal ini penting untuk mendorong industri bidang pertahanan keamanan yang juga telah dimiliki Indonesia seperti PT Pindad dan lainnya.

    ‘’Kalau memang belum ada dibuat oleh industri kita, usahakan ada satu kerjasama produksi bersama. Kalau belum ada sama sekali, baru diadakan kerangka kerjasama jangka panjang,’’ kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/9).

    Untuk mengawasi pengadaan alutsista secara tepat sasaran, Presiden SBY menugasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk ikut melakukan pengawasan. Sementara di Kemenhan, laporan harus diberikan oleh Wamenhan secara khusus untuk pengendalian hari per harinya.

    ‘’Jadi proses dapat berjalan dengan baik. Karena selama ini banyak proses yang bikin lamban sehingga kita kehilangan momentum. Jangan sampai terjadi lagi,’’ kata SBY.

    Sumber : JPNN

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.