Seluk-beluk Kapal Selam di Monkasel

SURABAYA mendapat julukan Kota Pahlawan, dan salah satu objek wisata selain Tugu Pahlawan yang masih mempunyai nilai-nilai heroik adalah Monumen Kapal Selam (Monkasel) Surabaya.

Dilihat dari namanya, Anda tentu sudah membayangkan akan melihat kapal selam. Ya betul sekali, karena monumen ini merupakan kapal selam asli bernama KRI Pasopati dengan nomor lambung 410, termasuk jenis SS tipe Whiskeys Class buatan Vladiwostok, Rusia, tahun 1962.

Pada awal KRI Pasopati masuk ke jajaran TNI AL pada 29 Januari 1962, kapal selam ini mempunyai tugas pokok menghancurkan garis lintas musuh (anti shipping), mengadakan pengintaian dan melakukan silent raids.

Setelah dinonaktifkan pada 1990 dan diresmikan menjadi monumen pada 1998, Monkasel Surabaya dibuka untuk umum. Di kapal selam sepanjang 76,6 meter dengan lebar 6,3 meter ini, Anda bisa melihat bagaimana bentuk dan isi sebenarnya yang ada di dalam kapal selam.

Di dalam kapal yang memiliki jarak jelajah 8.500 mil laut dengan persenjataan 12 buah torpedo ini, Anda akan menemukan tujuh buah ruangan yang berderet dari haluan ke buritan. Setiap ruangan dipenuhi dengan berbagai peralatan yang cukup rumit.

Menilik sejarah pengabdiannya, KRI Pasopati yang digerakkan dengan tenaga baterai berjumlah 224 buah dan bahan bakar solar, banyak berperan aktif menegakkan kedaulatan negara dan hukum di laut yurisdiksi nasional.

Dalam operasi Trikora misalnya, KRI Pasopati terlibat langsung di posisi depan, memberi tekanan kepada pihak lawan sehingga Irian Barat dapat kembali ke wilayah RI.

Bila datang ke Surabaya bersama keluarga, obyek wisata ini sangat tepat dikunjungi terutama bersama anak-anak. Di sini, mereka bisa melihat bagaimana bentuk kapal selam dengan isinya, sekaligus mengetahui perjalanan sejarah bangsa.

Jika ingin berkunjung, Monkasel terletak di Jalan Pemuda No.39 dan ini dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi. Monumen ini buka setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 8.00-21.00 WIB, sedangkan Sabtu-Minggu pukul 8.00-22.00 WIB. Harga tiket masuknya Rp2.500 per orang.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Seluk-beluk Kapal Selam di Monkasel

Jepang Beli Pesawat Tak Berawak AS

UAV Global Hawk Buatan US

Tokyo (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan Jepang akan membeli tiga pesawat mata-mata tak berawak Global Hawk buatan Amerika Serikat, untuk membantu memantau gerakan-gerakan militer China dan program rudal serta nuklir Korea Utara, kata laporan Senin.

Jepang berharap akan menggunakan pesawat tak bersenjata namun dilengkapi kamera itu untuk mendukung kemampuan penghimpunan data intelijen negara pasifik tersebut secara resmi, mengawasi pulau-pulau terpencil dan memantau kapal-kapal yang mencurigakan, kata kantor berita Kyidi News.

Pesawat pengintai berjelajah tinggi itu masing-masing seharga 50 juta dolar AS, kata Kyodo, mengutip sumber-sumber di kementerian pertahanan yang tak bersedia disebut namanya.

Dilengkapi dengan alat-alat komunikasi berkemampuan canggih, Global Hawk bisa terbang pada ketinggian 18.000 meter (60.000 kaki) - sekitar dua kali lipat setinggi pesawat-pesawat penumpang komersil - untuk kurang lebih 30 jam dengan pilot-otomatis, katanya.

Berkaitan dengan sengketa wilayah dengan China yang dimulai ketika Tokyo menahan seorang kapten kapal pukat China dalam sengketa perairan, di perairan yang disengketakan di Laut China Timur sekitar empat pekan lalu, telah mencabik hubungan diplomatik antara dua kekuatan Asia itu.

Kementerian pertahanan Jepang berharap untuk memasukkan rencana pembelian pesawat tanpa awak itu di dalam program pertahanan setengah-periode barunya, yang mencakup periode sampai Maret 2016, kata Kyodo.

Berkaitan rencana yang dipastikan akan meningkatkan ketegangan dengan China itu, Jepang dan AS juga berencana akan mengadakan latihan militer bersama pada Desember dengan fokus mempertahankan pulau-pulau terpencil Jepang, kata Kyodo dalam laporan terpisah.

Latihan itu menggunakan skenario yang menggambarkan pulau-pulau terpencil diserang oleh pasukan bersenjata, akan mengirimkan kapal induk AS yang berpangkalan di jepang USS George Washington dalam latihan laut dan latihan perang darat tentara Jepang, menurut Kyodo.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Jepang Beli Pesawat Tak Berawak AS

Bakorkamla Fokuskan Pengamanan Pulau Terluar

Batam (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) memfokuskan pengamanan terhadap pulau-pulau terluar yang letaknya berada di perbatasan, kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya Y. Didik Heru Purnomo.

"Fokus pengamanan bukan hanya Batam tapi juga pulau terluar dari Sabang hingga Natuna," ujarnya usai meresmikan Kantor Bakorkamla di Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Fokus pengamanan dilakukan dengan memantau keberadaan pulau-pulau terluar termasuk pulau yang tak berpenghuni.

Didik mengatakan, tindak lanjut dari fokus pengamanan ini para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satuan Tugas Bakorkamla akan melakukan rapat koordinasi peningkatan keamanan laut.

Rapat koordinasi itu, lanjut dia, akan membahas standar prosedur operasional dan aturan pelibatan instansi pengamanan laut.

"Koordinasi ini membahas bagaimana realita penegakan hukum di lapangan (laut)," kata dia.

Rapat koordinasi ini akan diikuti oleh Kepolisian Daerah yang berada di sepanjang selat Malaka, Angkatan Laut, Bea Cukai dan pemangku kepentingan laut lainnya.

Bakorkamla merupakan badan non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Didik mengatakan, anggota dari Bakorkamla adalah 12 menteri dan pejabat setingkat menteri yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Sedangkan, Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla berkoordinasi dengan pejabat di bawah menteri (eselon I) setingkat Direktur Jenderal seperti Bea Cukai dan Perhubungan Laut.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Bakorkamla Fokuskan Pengamanan Pulau Terluar

Presiden: Persenjataan Tentara Harus Ditingkatkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kanan) didampingi Wakil Presiden Boediono (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan, agar mencapai taraf ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.

"Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita," kata Presiden, ketika memimpin rapat sidang kabinet paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.

Namun demikian, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam perlombaan kekuatan dan kepemilikan senjata. Peningkatan kekuatan persenjataan, kata Presiden, hanya untuk kepentingan membela kedaulatan.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita juga cinta kedaulatan," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan, biaya modernisasi persenjataan tentara memang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap kementerian dan lembaga terkait menentukan skala prioritas dalam pengadaan persenjataan.

Selain itu, Presiden Yudhoyono juga meminta persenjataan dibeli dari produsen dalam negeri. Namun, untuk jenis senjata yang belum diproduksi di dalam negeri, pemerintah bisa mengimpor.

Untuk mengoptimalkan anggaran, Presiden berharap tidak ada praktik penyimpangan atau korupsi dalam setiap pengadaan persenjataan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Presiden: Persenjataan Tentara Harus Ditingkatkan

Antara Anggaran dan Kebutuhan TNI Ada Gap Rp50 T

Angaran TNI Dari Tahun 2010 -2014

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa ada perbedaan sebesar Rp50 triliun antara kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI dengan kemampuan negara.

"Kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI diperkirakan sekitar Rp150 triliun untuk lima tahun ke depan, sementara kemampuan negara hanya Rp 100 triliun," kata Menhan di Kantor Presiden di Jakarta, Senin.

Menhan mengatakan hal itu usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI bersama-sama membahas gap sebesar Rp50 triliun itu agar ekuatan pokok minimal persenjataan TNI tetap dapat terpenuhi.

"Apakah itu bisa didapatkan dan dari mana saja," ujarnya.

Presiden, lanjut dia, meminta agar rencana induk yang sudah dibuat dilihat kembali dengan merujuk kepada instruksi yang pertama dan kemudian dilakukan penyesuaian.

"Kalau harus dilakukan penyesuaian maka seperti apa rencana induknya," jelasnya.

Kepala Negara, menurut Purnomo, menginstruksikan afar proses tersebut dilakukan bawah ke atas atau dimulai dengan spesifikasi teknis dari pengguna, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

"Karena mereka yang tahu persis spesifikasi teknisnya. Nantinya, data dari ketiga angkatan akan diberikan kepada Panglima TNI, yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Pertahanan," katanya.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, kata Menhan, Presiden juga mengingatkan agar semua pihak memperhatikan sumber pendanaan.

"Jangan sampai sumber pendanaan itu nantinya menjadi beban APBN, karena sumber pendanaan bisa juga dari pinjaman, kredit ekspor. Tapi yang sedang kita lakukan adalah pendanaan dari dalam negeri," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Purnomo mengatakan bahwa pembangunan kekuatan TNI untuk mencapai kekuatan pokok minimal akan memakan waktu 15 tahun yang dibagi ke dalam tiga Renstra (rencana strategis).

"Kita bergembira bila itu dipercepat. Untuk mempercepat ini tentunya diperlukan suatu perencanaan yang baik," ujar Purnomo.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan agar mencapai taraf ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.

"Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita," kata Presiden.

Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Antara Anggaran dan Kebutuhan TNI Ada Gap Rp50 T

Pemerintah Tarik Pinjaman Rp1 Triliun untuk Alutsista

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1 triliun selama 2010 untuk pembiayaan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan alat utama (alut) Kepolisian Negara RI (Polri).

"Perjanjian pinjaman antara BNI dan pemerintah hari ini sebesar Rp600 miliar merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan pinjaman dalam negeri tahun 2010 sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista TNI dan alut Polri," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, di Jakarta, Senin.

Menurut Menkeu, alokasi untuk pengadaan alutsista TNI oleh Kementerian Pertahanan akan mencapai sebesar Rp800 miliar dan alut Polri sebesar Rp200 miliar.

Saat ini telah dilakukan pengadaan pinjaman dalam negeri sebesar Rp600 miliar dengan alokasi untuk TNI-AD sebesar Rp200 miliar, TNI-AL sebesar Rp200 miliar, dan Polri Rp200 miliar.

Sementara sisanya sebesar Rp400 miliar, masing-masing untuk TNI-AU sebesar Rp200 miliar dan Mabes TNI sebesar Rp200 miliar. Sisa pembiayaan itu saat ini masih dalam proses lelang pemilihan calon pemberi pinjaman dalam negeri dan akan diselesaikan akhir Oktober 2010.

Menurut Menkeu, penandatanganan perjanjian pinjaman dalam negeri khususnya perbankan untuk pembiayaan APBN merupakan yang pertama kali dilakukan. Selama ini instrumen pembiayaan APBN dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri.

"Meskipun dimulai dengan jumlah kecil, pemerintah berharap agar penggunaan pinjaman dalam negeri di masa mendatang dapat berdampak positif bagi pengembangan industri strategis dalam negeri," katanya.

Ia menyebutkan, penggunaan pinjaman dalam negeri untuk pembiayaan alutsista TNI dan alut Polri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri, dan sekaligus menjadi alternatif pembiayaan bagi sebagian produk-produk yang dihasilkan oleh industri strategis.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Pemerintah Tarik Pinjaman Rp1 Triliun untuk Alutsista

Realisasi Rencana Modernisasi Alutsista TNI Segera Dipercepat

Alutsista TNI

Jakarta -Realisasi Rencana Modernisasi Alutsisa TNI Segera Dipercepat

Bukan rahasia bahwa alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga. Demi peningkatan penjagaan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, maka modernisasinya harus dipercepat.

Demikian kata Presiden SBY dalam sidang kabinet paripurna diperluas, Senin (4/10/2010). Kepala staf TNI AD, AL dan AU ikut hadir dalam rapat yang berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.

"Rencana pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista, marilah kita percepat. Terus terang kita relatif tertinggal dibanding negara lain, termasuk tetangga kita," kata SBY.

Percepatan realisasi rencana pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista TNI, menurut SBY, saat ini sudah dapat dimulai seiring dengan makin meningkatnya pendapatan negara. Proyek ini dilaksanakan secara bertahap selama 5 sampai 10 tahun ke depan.

"Kini saatnya telah tiba. Kita akan siapkan pengadaan alutsista TNI dengan anggaran yang lebih besar lagi. Tetapi kita tidak ingin masuk dalam lomba persenjataan militer," sambung SBY.

Menurutnya dengan modernisasi alutsista, maka paling tidak kekuatan TNI tidak tertinggal jauh dari angkatan bersenjata di kawasan Asia Tenggara. Maka dengan demikian TNI bisa lebih berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk modernasi alusista, maka terlebih dahulu harus disusun skala prioritas. Pengadaannya juga harus lebih mengutamakan produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri pertahanan di dalam negeri sehingga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mengingat kita gunakan anggaran yang tidak kecil, mari kita cegah agar tidak terjadi penyumpangan apapun dalam anggaran itu," tegas SBY.

Sumber: DETIK

Readmore --> Realisasi Rencana Modernisasi Alutsista TNI Segera Dipercepat

Ultah ke-65, TNI Diminta Lebih Serius Jaga NKRI

illustrasi

JAKARTA - Menjelang usianya yang ke-65, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut semakin giat dan serius dalam meningkatkan kinerja pengabdiannya kepada ibu pertiwi terutama dalam upaya menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Hal tersebut penting dilakukan agar wibawa bangsa didunia internasional senantiasa terjaga.

“Panglima TNI yang baru harus dapat membawa TNI semakin jaya ke depannya. Perlu diperhatikan terutama masalah perbatasan wilayah yang kerap terjadi gesekan dengan negara tetangga,” ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani saat berbincang dengan okezone, Minggu (3/10/2010) malam.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki wilayah perairan luas, sangat rawan akan gangguan dari pihak luar. Terlebih bila melihat sumber daya alam yang dimiliki tanah air yang kaya akan sumber daya mineral, perikanan, dan perminyakan.

“Kegiatan patroli di perairan laut Indonesia harus lebih giat dan rutin dilakuakan. Frekuensi patroli di garis-garis perbatasan perlu ditambah waktu operasinya,” sambung dia.

Ditambahkanya, TNI diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI dengan menerapkan sikap tegas kepada setiap pelanggar batas wilayah. Jelang hari jadinya, lanjut Muzani, TNI memiliki tantangan ke depan yang lebih berat yakni bagaimana menjaga kedaulatan wilayah, menumpas terorisme, separatisme, serta menjadi abdi negara yang lebih merakyat.

“Saya kira kinerjanya selama ini sudah bagus, kita perlu beri apresiasi kepada TNI kita yang sudah bekerja keras selama ini,” pungkas politisi Gerindra tersebut.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Ultah ke-65, TNI Diminta Lebih Serius Jaga NKRI

Meski Serba Terbatas, Kinerja TNI Tetap Baik

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-65 tahun. Selama ini, kinerja TNI dinilai anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani sudah cukup baik.

Menurutnya, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, TNI masih bisa fight dan militan dalam menjalankan tugas menjaga wilayah kedaulatan negara dan ancaman keamanan dari luar.

“Saya menilai kinerja TNI kita sudah baik, tinggal ke depannya lebih ditingkatkan lagi,” ujar Ahmad Muzani kepada okezone, Minggu 3 Oktober malam.

Kendati begitu, TNI sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan negara, dituntut tetap konsisten untuk tidak terjun ke dunia politik. Hal itu menurutnya menjadi wujud independensi TNI yang menjadi abdi negara.

“Harus kita beri apresiasi terhadap konsistensinya untuk tidak terlibat dalam politik. Godaan itu selalu ada, tetapi komitmennya tetap kita beri apresiasi,” paparnya.

Dia menambahkan, kerja TNI sebagai penjaga kedaulatan negara adalah pekerjaan tidak mudah, oleh karenanya meski diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan setiap prajurit.

“Di tengah kondisi keamanan kita yang kacau balau, pasti ada kerinduan strategis. Perlu diperhatikan kebutuhan dasar hidupnya, seperti rumah-rumah dinas yang jauh di bawah dan masih minim,” tutupnya.

Sumber: OKEZONE

Readmore --> Meski Serba Terbatas, Kinerja TNI Tetap Baik

Manuver Sukhoi Semarakkan HUT TNI

JAKARTA--MI: Pesawat tempur teranyar TNI, Sukhoi menjadi primadona pada perhelatan hari jadi TNI pada 5 Oktober mendatang di Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

Enam pesawat buatan Rusia itu, terdiri dari jenis Sukhoi 27 dan 30, bakal terbang melintas dengan formasi anak panah atau arrow head, dan langsung dipimpin Komandad Skadron Udara 1 Lanud Hasanuddin Makassar, Letkol penerbang Moh Tony Haryono.

Persiapan final atraksi dari matra darat, laut, dan udara, mendapat peninjauan langsung dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Minggu (3/10). "Peringatannya diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusumah. Memang sedikit lebih besar dibandingkan dengan peringatan tahun 2009," tutur Panglma seusai meninjau persiapan.

Panglima TNI menjelaskan, perayaan HUT TNI kali ini mengambil tema TNI sebagai bhayangkari negara bersama seluruh komponen bangsa siap menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.Â

"Ini merupakan refleksi niat, tekad, dan semangat TNI dalam melaksanakan tiga aspek fundamental tugas pokok TNI bersama komponen bangsa lainnya. Yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wulayah NKRI dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," tandasnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> Manuver Sukhoi Semarakkan HUT TNI

Rumuskan Kebijakan Pelibatan TNI

illustrasi

Jakarta, Kompas - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tengah merumuskan kebijakan terkait penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menangani teror dan kerusuhan. Di sisi lain, TNI juga tengah menata kembali perannya untuk melakukan deteksi dini terhadap dinamika di masyarakat, termasuk yang terkait dengan teror dan kerusuhan.

”(Kebijakan) itu masih dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya pegangan yang kuat untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan TNI ikut menjaga keselamatan bangsa dan negara,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Jakarta, Minggu (3/10).

Menurut Agus, TNI tengah menata kembali aparat kewilayahannya agar mampu melaksanakan deteksi dini atas informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait teror dan kerusuhan. ”Pada strata kecamatan dan kabupaten/kota, kita memiliki mekanisme bagaimana TNI bisa ikut terlibat di dalam masalah penanggulangan permasalahan kerusuhan ini,” katanya.

Mantan Asisten Kepala Sosial Politik TNI Mayor Jenderal (Purn) Suwarno Adiwijoyo menuturkan, aksi teror yang saat ini berkembang menjadi perlawanan bersenjata penanganannya seharusnya menjadi domain TNI. Karena itu, TNI bukan lagi bisa mengerahkan kekuatannya jika diminta Polri, melainkan wajib mengerahkan kekuatan untuk menumpas aksi teror itu.

”Jika teror masih sebatas kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, itu masih jadi domain polisi. Tetapi, jika teror itu sudah sampai menyerang polisi dan menjadi peperangan bersenjata, itu domain TNI. TNI tidak boleh tinggal diam,” katanya.

Penanganan teror yang sudah berujung pada penyerangan dan peperangan itu, lanjut Suwarno, bisa dilakukan dengan dua bentuk operasi militer, baik operasi nonkombat yang dijalankan intelijen maupun operasi kombat atau peperangan. Untuk operasi nonkombat, TNI bisa menjalankan fungsi intelijennya guna mendeteksi potensi teror di masyarakat, memperkuat masyarakat dalam menangkal teror, serta melakukan penggembosan terhadap kekuatan teror itu.

Kelemahan UU

Secara terpisah, Kepala BNPT Ansyaad Mbai mengakui, ketentuan mengenai perbuatan awal yang mengarah pada terorisme perlu diatur dalam undang-undang tentang penanggulangan terorisme. Ia mengusulkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi.

Menurut Ansyaad, ada dua kelemahan besar dalam UU Antiterorisme itu. Pertama, UU itu tak mengatur latihan militer adalah kejahatan atau tindak pidana. Sebagai perbandingan, di Inggris, pelatihan militer adalah kejahatan dan bisa diancam dengan hukuman penjara selama tujuh tahun tanpa remisi.

Kedua, lanjut Ansyaad, adalah UU Antiterorisme tak mengatur perbuatan awal, seperti menebar kebencian dan permusuhan kepada agama lain, negara lain, atau pihak lain, yang mengarah pada terorisme. Padahal, perbuatan awal itu adalah cara efektif bagi kelompok teroris untuk membangun kekuatan.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Rumuskan Kebijakan Pelibatan TNI

Perbaikan Citra di Tengah Kemelut Bangsa

Di tengah berbagai godaan untuk kembali mengembalikan kekuatan sosok militer seperti pada masa lalu, kemampuan TNI menjauhkan diri dari pergumulan politik sipil justru menuai apresiasi.

Aksi terorisme dan rentetan kekerasan antarkelompok yang saat ini mengemuka seakan menyadarkan publik akan rentannya stabilitas dan harmoni di negeri ini. Semua perbedaan identitas dan pertentangan ideologi yang pada masa sebelum reformasi dapat ”dikunci” kini menjadi bara dalam sekam yang mudah tersulut. Semua hal remeh-temeh bisa menjadi pemicu bentrokan, bahkan kerusuhan. Dalam situasi ketika rasa aman berbangsa mengalami kegalauan, publik kembali melihat sosok TNI.

Dalam penanganan aksi terorisme, misalnya, gagasan melibatkan militer dalam pemberantasan pelaku teror semakin sering disuarakan. Sebagian masyarakat berharap, dengan dilibatkannya militer, aksi terorisme dapat segera diatasi.

Dalam jajak pendapat sebelumnya, publik masih menempatkan sosok kepemimpinan militer sebagai paling kompeten dalam menangani sebuah situasi sosial yang bergolak, sebagaimana beberapa tahun lalu pernah terjadi dalam pilkada gubernur di Sulawesi Selatan. Demikian pula dalam fungsi-fungsi yang bersifat darurat, seperti dalam bencana alam, musibah besar, ataupun ancaman keamanan yang masif, aparat militer masih dijadikan rujukan akhir.

Dalam jajak pendapat kali ini, gambaran kekuatan sosok TNI sebagai bayangkara negara kembali muncul. Di tengah berbagai kemelut elite politik dan hukum, ketimpangan kondisi ekonomi, dan ancaman teror, citra TNI dinyatakan baik oleh 69,0 persen responden dan hanya 23,4 persen yang menyatakan buruk. Dalam proporsi yang sedikit lebih tinggi, sepak terjang TNI saat ini dinilai baik atau lebih baik ketimbang pada masa sebelum reformasi.

Penilaian ini merupakan yang tertinggi bagi pencitraan TNI selama jajak pendapat Kompas dalam kurun waktu 12 tahun! Bandingkan dengan hasil jajak pendapat tahun 1999 saat kurang dari 30 persen responden menyatakan citra TNI baik atau pada tahun 2001 ketika 58 persen responden menyatakan citra TNI baik.

Meningkatnya citra TNI di mata masyarakat seiring dengan kecenderungan kepuasan masyarakat akan kiprah militer. Ada kecenderungan penilaian sejak dicabutnya dwifungsi ABRI bahwa kinerja lembaga militer/TNI secara umum menjadi ”lebih baik”. Sebanyak 50,3 persen responden menilai TNI telah bersikap profesional. Meski demikian, terpancar juga keraguan responden dalam menyikapi kinerja TNI dalam menjaga wilayah negara dari tekanan negara asing dan peran dalam mengatasi wilayah konflik yang cenderung dinilai belum memuaskan.

Pemimpin militer

Salah satu wacana yang mengemuka tentang peran militer adalah ranah kepemimpinan sipil. Dari rangkaian jajak pendapat Kompas terhadap TNI tercatat kecenderungan kenaikan penerimaan terhadap kepemimpinan militer dalam tingkat tertentu. Pada awal reformasi tahun 1998, keterlibatan TNI dalam ranah politik ditolak tegas oleh masyarakat. Sebesar 64,1 persen responden jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1998 menolak presiden dari kalangan militer.

Dalam jajak pendapat tahun 2000, trauma akan kekuatan militer tampaknya masih cukup melekat di benak masyarakat. Untuk posisi menteri pun masyarakat menolak keberadaan militer, bahkan purnawirawan. Hanya 5,3 persen yang mau menerima purnawirawan pada posisi menteri saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, proses demokrasi yang menampilkan kepemimpinan sipil melalui elite parpol dan ormas tampaknya belum sepenuhnya memuaskan harapan publik. Publik mulai menengok kembali TNI. Dalam jajak pendapat menjelang pemilu tahun 2004, tercatat sekitar 57,3 persen responden setuju presiden berasal dari kalangan militer.

Pada jajak pendapat kali ini, proporsi terbesar (45,1 persen) untuk jabatan presiden masih diinginkan publik diisi dari kalangan militer. Hanya 26,0 persen yang menginginkan jabatan itu diisi dari kalangan sipil, sementara 27,1 persen lainnya menyatakan bisa menerima dari kalangan sipil ataupun militer. Namun, berbeda dengan jabatan presiden, untuk jabatan kementerian sipil, kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), hingga camat, proporsi responden lebih memilih sipil daripada militer. Proporsi responden yang lebih memilih kandidat militer hanya berjumlah 12 persen sampai 18 persen.

Betapapun kiprah sebagian kepemimpinan sipil dalam lembaga negara tampak centang perenang, kepercayaan publik akan kepemimpinan dari kalangan sipil cenderung meningkat. Meski cukup berimbang, lebih besar bagian responden (49,4 persen) yang percaya sipil kini mampu menggantikan posisi militer dalam berbagai jabatan strategis.

Masyarakat tetap menginginkan profesionalisme dalam tubuh TNI dan tidak memasuki arena sosial dan politik secara langsung dan strategis seperti masa lalu. Masyarakat tampak cukup ragu-ragu dengan kehadiran kembali militer dalam politik. Sejumlah 46,4 persen responden tidak yakin kehadiran TNI dalam kancah politik dan birokrasi akan meningkatkan stabilitas nasional meski proporsi ini nyaris sama dengan mereka yang percaya kehadiran TNI akan meningkatkan stabilitas

Naiknya Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima TNI disambut positif oleh masyarakat.

Harapan bahwa TNI akan semakin profesional dibebankan di pundak mantan KSAL tersebut. Sebanyak 50,4 persen responden yakin bahwa panglima baru mampu meningkatkan profesionalisme TNI. Persoalan menjaga soliditas TNI dalam rangka agenda reformasi juga pasti membutuhkan kejelian panglima baru di tengah upaya membangun kekuatan persenjataan yang semakin tangguh.

TNI tidak bebas kolusi

Bagaimanapun, persoalan klasik masih menjadi sorotan publik. Meski dicitrakan baik, bukan berarti TNI bebas dari kolusi. Sebanyak 78,8 persen responden menilai bahwa dalam tubuh TNI pun tidak bebas dari KKN. Di balik menepinya TNI dari ranah sosial politik sipil, ditengarai hampir separuh responden, TNI kini juga lebih berpihak kepada penguasa ketimbang masyarakat sipil. Demikian juga perlakuan yang diberikan negara kepada anggota militer yang terlibat kasus dirasakan sebagian besar responden masih lebih ”diistimewakan” dan belum sama adil dengan masyarakat biasa.

Menjelang ulang tahun ke-65 TNI, itulah harapan dan pekerjaan rumah yang disuarakan publik bagi TNI.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Perbaikan Citra di Tengah Kemelut Bangsa

Masih Sisakan Masalah

Pesawat Sukhoi yang baru tiba dari Rusia unjuk kebolehan saat geladi bersih upacara peringatan HUT Ke-65 TNI di Base-off Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (3/10). Upacara HUT TNI pada 5 Oktober besok, yang rencananya dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan dimeriahkan dengan defile pasukan TNI dan atraksi udara.

Jakarta, kompas - Pemerintah dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono didesak segera menuntaskan agenda reformasi di tubuh TNI yang masih menyisakan sejumlah masalah. Reformasi di tubuh institusi yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan ini dinilai masih berjalan lambat dan belum lengkap.

Desakan itu disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam jumpa pers bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 TNI di Jakarta, Minggu (3/10).

Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang menjadi tolok ukur belum tuntasnya reformasi TNI. Persoalan itu di antaranya undang-undang yang belum tertata, perencanaan strategi bidang pertahanan yang belum sesuai dengan semangat perubahan, implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan yang sulit dilakukan, profesionalisme aktor keamanan, institusi pengawasan yang belum maksimal, pengelolaan anggaran keamanan yang karut-marut, dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang masih terhambat.

Ia menandai sejumlah faktor yang menjadi penghambat agenda reformasi, seperti tak adanya tahapan berjenjang, rendahnya niat baik pemerintah, kurangnya kontrol yang seharusnya dilakukan parlemen, dan kurang kuatnya desakan masyarakat.

Belum tuntasnya reformasi di tubuh TNI membuat Haris berpendapat TNI tak bisa turut serta dalam penanganan terorisme. TNI secara konseptual memang dimungkinkan untuk membantu polisi menangani terorisme. Namun, secara kontekstual hal itu tidak mungkin dilakukan karena, misalnya, apakah reformasi TNI telah menghasilkan prajurit yang profesional.

Saat ini, jelas dia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih mengatur, setiap pelanggaran yang dilakukan TNI ditangani peradilan militer. Sebelumnya, pelaku pelanggaran diserahkan dahulu kepada atasannya. ”Padahal, seharusnya pengadilan militer hanya digunakan untuk tindakan indisipliner. Untuk pidana umum seharusnya ditangani polisi dan pengadilan umum,” ujarnya.

Reformasi TNI berlanjut

Panglima TNI, yang ditemui di Jakarta, Minggu, seusai geladi resik upacara peringatan HUT TNI, menyatakan, reformasi di tubuh TNI berlanjut. Penataan organisasi TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, peningkatan kemampuan prajurit, dan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem pertahanan secara mandiri terus dilakukan secara bertahap.

Agus Suhartono menyebutkan, TNI mempunyai perencanaan strategis jangka panjang 2010- 2024 yang mengarah pada pembangunan kekuatan pokok minimum. Pemerintah pada 2010 menambah sebagian dari kebutuhan anggaran. TNI juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

Sumber: KOMPAS

Readmore --> Masih Sisakan Masalah

Wakil Menhan: Persiapan Arf-Direx Capai 33 Persen

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengamati pulau Bunaken dari atas K.M Coelecanth saat melakukan observasi persiapan pelaksanaan latihan Internasional ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREx) di perairan Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (2/10). ARF DIREx merupakan latihan internasional penanggulangan bencana alam yang akan diikuti 27 negara dan akan dilaksanakan di Manado pada maret 2011.(Foto: ANTARA)

Jakarta, (ANTARA) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan persiapan pelaksanaan latihan penanggulangan bencana alam ASEAN atau ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREx) di Manado, Sulawesi Utara, Maret 2011 sudah mencapai 33 persen.

"Saat ini persiapannya sudah 1/3 jalan karena Manado dari segi geografi memenuhi syarat dan dari segi strategis mempunyai posisi yang sangat bagus. Manado juga sudah punya pengalaman di dalam manajemen kegiatan-kegiatan internasional seperti Sail Bunaken 2009," katanya usai meninjau Pulau Bunaken, Sulut yang akan menjadi lokasi latihan, Sabtu.

Menurut dia, alasan pemilihan Manado karena beberapa aspek yakni aspek politik (keputusan ARF), posisi strategis Sulut dan aspek pengalaman dan kepemimpinan.

"Aspek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan ARF DIREx 2011 yakni aspek manajemen dalam menanggulangi bencana alam dan aspek industri wisata.

Target dalam pelaksanaan ARF DIREx 2011 tersebut menyamakan persepsi dalam mekanisme penanggulangan bencana secara internasional, sehingga perlu ada penanganan persiapan tata cara dan mekanisme yang sama di 27 negara yang akan menjadi peserta latihan.

Menurut dia, peran pemerintah daerah sangat besar agar pelaksanaan latihan internasional ini bisa berjalan dengan baik.

Sjafrie juga berharap latihan internasional penanggulangan bencana itu akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus memberikan pengarahan langsung terhadap penanggulangan bencana alam tingkat nasional.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sarana transportasi baik udara, darat dan laut agar negara peserta bisa dengan mudah mengikuti latihan itu.

"Kesiapan kita dalam pelaksanaan ARF DIREx tersebut sudah mencapai 30 persen. Semua elemen masyarakat, pemerintah daerah serta panitia pelaksana akan terlibat dalam pelatihan tersebut," katanya.

Menurut dia, acara ARF-DIREx akan berdampak terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penanggulangan bencana dan peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun internasional di Sulut.

"Akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan. Kami akan menjamu peserta latihan dari beberapa negara tersebut layaknya seperti turis," ujarnya.

Negara yang akan menjadi peserta latihan internasional penanggulangan bencana ini antara lain Australia, Amerika Serikat, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, Thailand, Jepang, Singapura, Malaysia, Kanada, Papua Nugini dan New Zealand.

Bentuk kegiatan nantinya adalah bagaimana menanggulangi bencana ketika ada gempa bumi 7,5 skala richter yang disertai gelombang laut tsunami.

Skenario utama latihan simulasi gempa bumi dengan skala 7,5 SR dan tsunami di Sulut, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan perumahan warga dan infrastruktur, serta tidak berfungsinya fasilitas publik.

Untuk elemen utama latihan, kegiatan akan difokuskan pada aktivitas koordinasi di posko penanggulangan bencana, kegiatan evakuasi dan identifikasi, distribusi logistik dan kesiapan lokasi. Latihan itu sendiri akan dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Manado, Bitung dan Wori, Pulau Mantehage, Pulau Siladen, Pulau Bunaken, Desa Wori, Desa Minaesa dan Desa Kimabajo.

Tiap negara akan menyiapkan alat-alat transportasi, medis dan lainnya seperti Indonesia akan menyiapkan tiga heli SAR (Basarnas dan TNI AU), pesawat C-130/Hercules, CN-235/Cassa.

Jepang menyiapkan empat helikopter, 'Hovercraft LCAC', 'Medical Evac System', 'mobile wx system'; Singapura siapkan 'basic rescue USAR Equip', 'helikopter Chinook', 'basic medical kits'; Amerika Serikat siapkan medical unit, satu skuadron helikopter, logistik dan lainnya.

Sumber: ANTARA SUMBAR

Readmore --> Wakil Menhan: Persiapan Arf-Direx Capai 33 Persen

Parade Sukhoi Ramaikan Ulang Tahun TNI ke-65

TEMPO Interaktif, Jakarta - Perayaan Ulang Tahun TNI ke-65 tanggal 5 Oktober nanti dipastikan lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Mabes TNI akan mengerahkan 49 pesawat untuk mengelar parade dan enam diantaranya adalah pesawat jet tempur teranyar jenis Sukhoi SU-27 dan SU-30.

Peringatan tahun ini juga diwarnai pergantian Panglima TNI dari Jenderal TNI Djoko Santoso ke Laksamana TNI Agus Suhartono. Serah terima jabatan dilakukan kemarin di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Peringatan tahun ini memang lebih besar daripada tahun lalu," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam gelar pers usai gladi resik di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Ahad (3/10).

Acara gladi resik berlangsung pukul 08.00-11.00 WIB, disaksikan langsung oleh Panglima TNI didampingi tiga orang kepala stafnya. Mereka masing-masing Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI George Toisutta, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI M. Soeparno.

Penampilan kekuatan udara TNI ditunjukkan dalam atraksi menggunakan 49 pesawat, diawali aksi 4 helikopter Colibri TNI AU dari skuadron udara 7 Lanud Kalijati dalam bentuk box formation, lalu diikuti 3 helikopter Bell 412 dan sebuah helikopter Bolco TNI AL dalam formasi gabungan box formation, 4 helikopter serbu TNI AD jenis MI-17, dan 4 pesawat NC 212 patroli maritim TNI AL.

Lalu ada pula 6 pesawat latih KT-1 Wong Bee dari skuadron pendidikan 102 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta dalam bentuk formasi anak panah atau arrow head, 4 pesawat F-5 Tiger dari skuadron udara 14, serta 2 pesawat Hawk MK-53 dari skuadron udara 15 dalam formasi gabungan arrow head.

Enam pesawat F-16 Fighting Falcon dari skuadron udara 3 Lanud Iswahjudi, Madiun juga ikut serta dalam atraksi dengan membentuk formasi arrow head. Ditambah 9 pesawat Hawk 100/200 dari skuadron udara 1 Lanud Supadio, Pontianak dan skuadron udara 12 Lanud Pekanbaru dalam bentuk formasi berlian.

Atraksi kekuatan udara diakhiri dengan aksi 6 pesawat tempur teranyar TNI jenis Sukhoi SU-27 dan SU-30 dari skuadron udara 11 Lanud Hasanuddin, Makassar dalam formasi arrow head. Sukhoi melintasi podium dengan kecepatan mencapai 720 km per jam.

Atraksi juga diramaikan dengan aksi de ville pasukan TNI dan de ville kendaraan tempur darat TNI dari tiga kesatuan yang meliputi tank, truk, dan panser. Ada pula aksi marching band pasukan TNI. Terakhir, yang tak lupa ditampilkan adalah atraksi tari-tarian daerah yang dilakukan oleh personil TNI, yang menunjukkan keberagaman budaya di Tanah Air.

Sumber: TEMPO

Readmore --> Parade Sukhoi Ramaikan Ulang Tahun TNI ke-65

Panglima TNI Batal Naik Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta batal terbang dengan pesawat jet tempur Sukhoi untuk mendapatkan Wing Kehormatan.

Pembatalan itu akibat cuaca mendung dan berujung hujan deras disertai angin kencang."Cuaca sangat tidak bersahabat untuk diadakan penerbangan," kata juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Semula, kedua petinggi militer itu akan terbang menggunakan pesawat Sukhoi jenis SU-30MKM yang tiba pada akhir 2008 dan awal 2009.

Meski batal melakukan penerbangan dengan pesawat jet tempur Sukhoi, namun Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta tetap mendapat Wing Kehormatan yang disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat.

Penyematan Wing Kehormatan itu dilaksanakan seusai gladi bersih peringatan HUT ke-65 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanankusuma.

Bambang menambahkan, kedua petinggi militer akan terbang menggunakan pesawat Sukhoi setelah peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober yang dipusatkan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dengan pimpinan upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam peringatan HUT ke-65 TNI akan ditampilkan atraksi terbang lintas dari 50 jenis pesawat berbagai jenis, termasuk tujuh pesawat tempur jet Sukhoi TNI Angkatan Udara.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Panglima TNI Batal Naik Sukhoi

PT PAL Bangun Kapal Perusak Rudal

Maket Kapal Perusak Kawal TNI AL Yang Akan Di Buat Oleh PT.PAL (Foto: Tribun)

SURABAYA--MI: PT PAL Indonesia mengembangkan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) yang dilengkapi sistem persenjataan lengkap untuk melaksanakan berbagai tugas militer.

Pembangunan kapal perang ini diawali dengan proposal pengadaan kapal oleh TNI AL kepada Kementerian Pertahanan. Proyek pembangunan kapal yang membutuhkan waktu empat tahun itu diharapkan menjadi salah satu langkah awal menuju kemandirian alat pertahanan nasional.

Demikian disampaikan pada kunjungan kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur. KKIP terdiri dari pihal-pihak terkait mulai dari Kemhan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan TNI.

"PKR merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan," ungkap Direktur PT PAL Indonesia Harsusanto kepada para wartawan.

"Proyek PKR juga akan kami isolasi supaya tidak ada percampuran cash flow yang membingungkan."

Setidaknya 35 orang desainer kapal yang merupakan ahli teknik yang telah mengenyam pendidikan post-doktoral dan 435 anggota tim produksi dibutuhkan untuk pembangunan kapal tersebut.

Ia mengharapkan Kementerian Riset dan Teknologi dapat menggalang tim litbang yang terdiri dari alumnus sekolah teknik seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November untuk mengembangkan proyek kapal ini.

"Apabila November ini efektif terlaksana, kapal PKR akan selesai pada Agustus 2014 nanti," katanya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Readmore --> PT PAL Bangun Kapal Perusak Rudal

Jumpa Pers Panglima TNI Tertahan Hujan

Jakarta (ANTARA News) - Jumpa pers oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menjelang HUT ke-65 TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, tertahan oleh hujan deras.

Usai menyaksikan gladi bersih pelaksanaan peringatan HUT ke-65 TNI di Taxy Echo Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, menuju hanggar Skuadron Udara 2 untuk menggelar jumpa wartawan.

Mendung, awan hitam tebal terus menggelayut di atas Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma saat Panglima di dampingi tiga kepala staf angkatan memulai jumpa wartawan.

Namun sekitar 15 menit menyampaikan pernyataan terkait HUT TNI tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang mengguyur Pangkalan Halim Perdanakusuma.

"Maaf...kita berhenti sebentar," kata Panglima TNI. Hampir sepuluh menit Laksamana TNI Agus berdiam diri menyaksikan derasnya hujan disertai angin kencang.

Akhirnya Panglima TNI didampingi tiga kepala staf angkatan memasuki ruang VIP di Skuadron Udara 2 untuk menunggu hujan reda.

Sementara wartawan masih menunggu di hanggar. Hujan deras dan angin kencang pun ikut merobohkan panggung dan podium kehormatan.

Setelah menunggu beberapa saat di ruang VIP, Panglima TNI kembali melanjutkan jumpa wartawan di tempat yang sama, meski hujan masih turun deras.

Semula jumpa wartawan dilaksanakan di hanggar Skuadron Udara 17 seperti rutin diadakan tiap tahun. Namun, hanggar VIP itu telah disterilisasi dan disulap untuk resepsi HUT ke-65 yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai upacara peringatan HUT TNI.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Jumpa Pers Panglima TNI Tertahan Hujan

Mahasiswa Its Rancang "Game Pertempuran 10 November"

Surabaya (ANTARA News) - Mahasiswa ITS Surabaya telah merancang "game" edukasi berlabel P10NER (Pertempuran 10 November) untuk menyemarakkan "Pagelaran Mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi" (GeMasTIK) 2010 di Surabaya pada 5-6 Oktober.

"Nama kampusnya saja Sepuluh Nopember, masak mahasiswanya tidak tahu sejarah namanya sendiri, karena itu kami pun merancang game saat liburan," kata mahasiswa Teknik Informatika ITS Felix Handani di Surabaya, Minggu.

Felix merupakan "Project Manager" P10NER yang berkapasitas satu "gigabyte" itu bersama tujuh rekannya, di antaranya Moh Mahrus Syamsur Rizal, Nurina Aisyah, Ratri Cahyarini, Yustiana, Hermawan Winata, dan Dian Rahma.

"Itulah situasi di Hotel Yamoto," kata salah seorang mahasiswa dalam suara yang terdengar dalam `game` itu ketika hendak memulai pertempuran seorang pahlawan Surabaya menumpas penjajah 1945.

Peristiwa di Hotel Yamato itu akhirnya mencapai puncak dengan terjadinya perobekan berdera merah putih biru, kemudian pertempuran di Jembatan Merah, sampai pertempuran 10 November yang menewaskan Brigjen AWS Mallaby.

Tidak hanya bermain, empat level dalam P10NER juga diselingi video-video perjuangan dan pertemburan yang terjadi di Surabaya dan Indonesia.

"Jadi, pengguna game edukasi itu akan mendapat hiburan, sekaligus mendapat pelajaran sejarah dengan cara yang menyenangkan," katanya.

Ia mengatakan "game" P10NER itu dirancang dalam waktu sekitar 2,5 bulan dengan menggunakan program bernama "FPS (First Person Shotting) Creator."

"Dengan program itu, pembuat game tidak perlu memulai dari nol. Semua rancangan bangunan tiga dimensi, tokoh dan senjata sudah ada dalam `software` itu. Tinggal memasukkan alur cerita, lalu drug and drop saja," katanya.

Menanggapi hal itu, dosen pembimbing mereka, Imam Kuswardayan SKom, berharap permainan "tembak-tembakan" karya mahasiswanya bisa dikenal masyarakat luas.

"Rencananya akan dipasarkan, tapi mungkin masih diperlukan tambahan di sana-sini. Semoga, P10NER bisa menjadi pelogpor game edukasi di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan permainan P10NER akan dipamerkan dan dilombakan pada ajang GeMasTIK 2010 guna meramaikan kompetisi mahasiswa informatika se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Robotika ITS itu.

Sumber: ANTARA

Readmore --> Mahasiswa Its Rancang "Game Pertempuran 10 November"

Pengaruh China Mendekati India

illustrasi

New Delhi, 2 Oktober

Bahkan saat perlombaan sedang berlangsung untuk supremasi militer antara India dan Cina menjadi lebih dan lebih kompetitif, Cina telah membuat terobosan tajam ke negara tetangga Asia India dalam dua minggu terakhir.

Paling tidak dalam 10 hari terakhir ini, China telah mendirikan fasilitas in-house training untuk pilot pesawat tempur Sukhoi 30 dari Angkatan Udara Indonesia di Pangkalan Udara Hasanuddin, yang merupakan pangkalan sukhoi di Indonesia. Indonesia juga tertarik untuk melatih pilotnya di India, tetapi sumber-sumber mengatakan kepada The Tribune bahwa usulan itu tertunda karena Kementerian Pertahanan masih "mempelajari" permintaan tersebut.

Selain dari Rusia, India dan Cina yang merupakan dua negara besar operasi Rusia Sukhoi-30. Dalam 12 bulan terakhir, Indonesia telah mengakuisisi 10 Sukhoi-30 dan Sukhoi -27 dan akan membeli lebih dari 16 pesawat.

India melatih pilot Sukhoi-30 Malaysia . Angkatan Darat Singapura memiliki dasi-up dengan tentara India untuk berlatih di India menggunakan lahan pangkalan militer India.

Sumber mengatakan, Rusia tidak senang dengan masuknya pengaruh Cina ke Indonesia. Untuk India langkah ini merupakan strategis karena akan membuka kesempatan hubungan dengan Indonesia. Baik angkatan laut India dan Indonesia sering berlatih bersama.

Pilot Cina dengan berdalih hanya malakukan pelatihan dengan Indonesia tetapi sekarang Pilot China terbang dikawasan Andaman Nikobar, sekitar 150 mil jauhnya dari Indonesia. Sangat krusial, hampir semua perdagangan laut mengimpor minyak mentah dan sebagian besar perdagangan ekspor dilakukan melalui Selat Malaka lebar 500 mil. Cina telah gelisah tentang kedekatan India ini jalur pelayaran penting dan telah mengembangkan perusahaan Angkatan Laut untuk mengatasi urgensi.

Tidak sampai situ, orang Cina juga melakukan ekspansi ke Myanmar. Dua minggu lalu, Myanmar akhirnya setuju untuk mengizinkan China untuk penggunaan lahan untuk membangun jalan raya yang menghubungkan Kunming di selatan-timur dengan Chittagong di Bangladesh. Setelah dibangun, jalan raya akan mengizinkan akses langsung pertama Cina yang pernah ke Teluk Benggala. Jalan raya akan berjalan sangat dekat dengan negara bagian India Utara-Timur Tripura dan Mizoram.

Pada tanggal 15 September, Cina mengumumkan "bantuan perusahaan" ke Bangladesh untuk mendirikan sebuah pelabuhan laut di Sonadia di Cox's Bazar di Bangladesh selatan-timur. Kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan Mei sedangkan Myanmar sudah memiliki kesepakatan dengan China. Cina juga membantu Bangladesh untuk meluncurkan satelit telekomunikasi sendiri dengan biaya sebesar $ 300 juta. tetangga timur India mengumumkan niatnya minggu lalu meskipun satelit akan mengambil beberapa 24 bulan untuk memulai.

Terakhir, Pakistan sekutu utama China pengiriman terima ketiga dari frigat F22-P, PNS Saif, pada 15 September. Cina menyerahkan tiga kapal tersebut dalam waktu 12 bulan, mengangkat alis di laju pembangunan. India membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk membangun satu kapal tersebut.

Pengaruh dari China

Myanmar & B'desh: Cina membangun jalan raya dapat terhubung Myanmar dengan Bangladesh

India khawatir: Jalan raya akan berjalan sangat dekat dengan Tripura dan Mizoram & Cina akan mendapatkan akses langsung pertama kalinya ke Teluk Benggala

Indonesia: Cina set up fasilitas pelatihan pilot Sukhoi-30 TNI yang ada di Pangkalan Udara Hasanuddin

India khawatir: pilot Cina akan terbang lebih dekat dengan Andaman Nikobar, 150 mil dari Indonesia

Sumber: TRIBUNE INDIA / MIK

Readmore --> Pengaruh China Mendekati India