Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan proses remunerasi atau kenaikan tunjangan kerja jajaran Kemhan dan TNI masih dalam proses perhitungan kebutuhan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).
"Masalah remunerasi bolanya sudah di Kemenkeu. Dia sedang menghitung grade. Kalau dari kita dan TNI semua data sudah kita serahkan. Mereka sedang kerja keras berapa yang dikasih untuk Kemhan dan TNI," kata Dirjen Renhan Marsekal Muda TNI Bonggas Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/12).
Menurutnya, besaran yang dibutuhkan untuk remunerasi Kemhan dan TNI mencapai anggaran Rp17,8 triliun. Diharapkannya, proses reformasi birokrasi yang berimplikasi terhadap kenaikan tunjangan kinerja itu akan selesai pada akhir 2010.
Terkait pernyataan Menpan bahwa belum bisa turunnya remunerasi karena reformasi birokrasi Kemhan belum berjalan dan masih ada kebocoran, Bonggas membantah dengan reaksi keras.
"Itu tidak benar, justru Kemhan dan TNI bertahan supaya brevet khusus dan harus dibayar. Kalau tunjangan brevet dihapus nggak ada lagi yang mau jadi pilot, Kopassus. Jadi kami minta ini harus tetap ada. Bisa dibayangkan kalau gak ada tunjangan penerbang. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan. Kemenkeu menyamakan ke mereka. TNI beda, ada kopassus, penyelam, paskhas, penembak ulung, jihandak," papar dia.
Sumber : PRIMAIRONLINE
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment