Karena jika itu terjadi, tegas SBY, maka sudah pasti tugas penjagaan kemanan dan pertahanan di negara ini tidak bisa dilakukan. Karenanya, penting untuk melakukan peremajaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR beberapa hari lalu, pemerintah menganggarkan total Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI periode 2010-2014 .
Anggaran alutsista minimum essential forces untuk 2010-2014 itu mencapai Rp156 triliun, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp57 triliun.
Lebih lanjut SBY menegaskan, perencanaan pengadaan alutsista ini harus dijelaskan segamblang-gamblangnya kepada masyarakat. Agar demikian, kebijakan ataupun program yang dilakukan tersebut dapat dimengerti rakyat dan kemudian dapat dilaksanakan dengan baik.
"Saya kira saudara tidak boleh berhenti menjelaskan," seru SBY, saat rapat terbatas bidang Polhukham, di Istana, Merdeka, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Sampaikan pula, imbuh SBY, sudah lama negara tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang memadai.
SBY juga menyadari bahwa kekuatan bersenjata Indonesia, dalam hal modernisasi alutsista, perlengkapan dan peralatan yang lain tertinggal dengan yang dimiliki negara lain.
Untuk itu, lanjutnya, para Menteri dan jajaran terkait bisa menjelaskan dengan gamblang mengenai itu. Apalagi saat ada yang mengkritik apakah ini tidak memicu perlombaan senjata, ataupun pertanyaan dari negara tetangga, mengenai hal itu.
"Jawabannya sangat sederhana. Yang dimiliki Indonesia itu jauh tertinggal dengan yang saudara miliki. Kami hanya ingin menutup yang kami perlukan untuk kepentingan menjaga kedaulatan dan keamanan kami sendiri dari apa yang blm kami miliki," tegasnya.
Sumber : Tribun
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment