IlustrasiPONTIANAK. Pemerintah Pusat (Pempus) belum mengabulkan pembangunan jalan pararel di perbatasan Kalbar-Malaysia. Padahal keberadaan jalan itu sangat penting, untuk pembangunan ekonomi dan keamanan negara.
”Kalau sudah memiliki jalan pararel, mobilitas prajurit dalam mengawasi daerah perbatasan akan lebih mudah,” ujar Brigjen TNI Armyn Alianyang, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura dalam sambutannya saat menghadiri Halal Bihalal DPRD Kalbar dan unsur Muspida Kalbar di kantor DPRD Kalbar, kemarin (6/10).
Selama ini prajurit TNI yang bertugas di perbatasan hanya mengandalkan jalan tikus untuk mengawasi daerah perbatasan. Padahal daerah yang harus diawasi cukup luas. ”Mobilitas mereka di perbatasan biasanya hanya mengandalkan sepeda motor,” jelas Armyn.
Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar terbentang sepanjang kurang lebih 966 kilometer (KM), mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Panjang perbatasan tersebut mencakup sekitar 70,58 persen dari 1.200 KM garis perbatasan kedua negara di Pulau Kalimantan. Dari 966 km panjang perbatasan darat itu, masih terdapat sekitar 200 km yang tanpa penjagaan aparat keamanan Indonesia.
Menurut Armyn, saat ini ada 31 pos penjagaan TNI di kawasan perbatasan. Masing-masing pos berjarak hingga puluhan kilometer. ”Jika ditempuh melalui jalur tikus, bisa memakan waktu beberapa hari dari satu pos penjagaan ke pos penjagaan lainnya,” ulas putra pejuang Ali Ayang itu.
Meski demikian, Armyn mengaku selalu memerintahkan Komandan Batalyon (Danyon) untuk mengecek anak buahnya hingga ke pos-pos penjagaan. Namun dalam pengecekan ini, ada kalanya mereka harus melewati jalan di Malaysia. ”Untuk pengecekan menggunakan jalan dari Malaysia ini, mereka (danyon, red) harus meminta ijin dulu,’ tukasnya.
Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya SE MM menegaskan, pembangunan jalan pararel perbatasan bukan barang mudah. ”Jika mengandalkan APBD Kalbar, jelas tidak mungkin,” tegas Cristiandy.
Keinginan membangun jalan pareral di perbatasan bukan barang baru. Usul tersebut telah masuk ke pemerintah pusat sejak 2005, hingga kini belum disampaikan ke DPR. Bahkan, baru tahun ini pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan masuk dalam agenda nasional.
Lambannya pemerintah pusat memproses usulan ini, karena mempertimbangkan kawasan perbatasan yang masih sepi. Pempus hanya mempertimbangkan ekonomi, padahal dengan lemahnya pengawasan, penyelundupan marak dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar.
”Selama pemerintah pusat hanya melihat pembangunan jalan pararel perbatasan berdasarkan pertimbangan profit oriented dan biaya pembangunan, jalan itu tidak akan terealisasi,” yakinnya.
Ketua Komisi C DPRD Kalbar bidang pembangunan H Mulyadi H Yamin didampingi sejumlah anggota Komisi C lainnya juga menganggap keberadaan jalan pararel di perbatasan sangat penting. ”Kita setuju jika jalan pareral ini harus segera dibangun,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, sebagai bentuk persetujuan itu, pihaknya akan audiensi dengan Pangdam XII/Tanjungpura. ”Kita juga siap melobi pusat untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut,” pungkasnya.
Sumber: EQUATOR NEWS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment