Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1 triliun selama 2010 untuk pembiayaan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan alat utama (alut) Kepolisian Negara RI (Polri)."Perjanjian pinjaman antara BNI dan pemerintah hari ini sebesar Rp600 miliar merupakan bagian dari keseluruhan kebutuhan pinjaman dalam negeri tahun 2010 sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista TNI dan alut Polri," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, di Jakarta, Senin.
Menurut Menkeu, alokasi untuk pengadaan alutsista TNI oleh Kementerian Pertahanan akan mencapai sebesar Rp800 miliar dan alut Polri sebesar Rp200 miliar.
Saat ini telah dilakukan pengadaan pinjaman dalam negeri sebesar Rp600 miliar dengan alokasi untuk TNI-AD sebesar Rp200 miliar, TNI-AL sebesar Rp200 miliar, dan Polri Rp200 miliar.
Sementara sisanya sebesar Rp400 miliar, masing-masing untuk TNI-AU sebesar Rp200 miliar dan Mabes TNI sebesar Rp200 miliar. Sisa pembiayaan itu saat ini masih dalam proses lelang pemilihan calon pemberi pinjaman dalam negeri dan akan diselesaikan akhir Oktober 2010.
Menurut Menkeu, penandatanganan perjanjian pinjaman dalam negeri khususnya perbankan untuk pembiayaan APBN merupakan yang pertama kali dilakukan. Selama ini instrumen pembiayaan APBN dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri.
"Meskipun dimulai dengan jumlah kecil, pemerintah berharap agar penggunaan pinjaman dalam negeri di masa mendatang dapat berdampak positif bagi pengembangan industri strategis dalam negeri," katanya.
Ia menyebutkan, penggunaan pinjaman dalam negeri untuk pembiayaan alutsista TNI dan alut Polri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri, dan sekaligus menjadi alternatif pembiayaan bagi sebagian produk-produk yang dihasilkan oleh industri strategis.
Sumber: ANTARA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment