Dari kiri: Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dalam acara penyerahan hasil audit BPK ke Kementerian Pertahanan di Jakarta (7/6).
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan mulai tahun ini menerapkan 'zero growth policy', atau kebijakan pertambahan pegawai sebesar nol persen. Kebijakan ini selaras dengan keinginan DPR tentang perampingan jumlah pegawai negeri sipil di seluruh instansi pemerintahan.
"Sudah ditetapkan pemerintah kita menetapkan zero growth, bukan berarti tidak melakukan rekrutmen personel baru," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, dalam acara konferensi pers refleksi akhir tahun di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/12).
Kementerian, lanjutnya, akan tetap melakukan rekrutmen personel baru, tetapi hanya sebatas menggantikan posisi lowong yang ditinggalkan personel sebelumnya. "Kalau ada yang keluar 10 personel, yang masuk 10 personel. Kalau ada yang pensiun 20, maka yang masuk 20 orang," kata dia.
Purnomo mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sampai tahun ini tercatat memiliki total 460 ribu personel. Sebanyak 300 ribu personel adalah prajurit TNI Angkatan Darat, 100 ribu personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. "Sisanya 60 ribu adalah pegawai negeri sipil," ujarnya.
Untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut, kata Purnomo, kementeriannya beserta TNI juga akan melakukan restrukturisasi dan penempatan personel secara lebih tepat. "Kita akan lakukan right sizing, yaitu untuk efektifitas dari personel yang ada," ujarnya.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment