ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Saturday, May 7, 2011 | 7:36 PM | 0 Comments

    Komisi I DPR RI Kunjungi AS Untuk Membahas Kerjasama Pertahanan

    Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika serikat, dalam rangka membahas kerjasama bidang pertahanan.

    Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), tim akan terbang ke Amerika Serikat melalui bandara Soekarno Hatta pada tanggal 6 Mei 2011 dan dijadwalkan tiba kembali di Jakarta 12 Mei 2011.

    Pada era demokratisasi dunia dewasa ini, peran diplomasi internasional tidak lagi hanya menjadi domain dari Pemerintah, namun Parlemen sebagai kekuatan legislasi Negara juga mendapatkan peran dalam diplomasi internasional yang secara khusus disebut sebagai “Parliamentary Diplomacy”.

    Ditinjau dari sisi de facto maupun de jure, Parlemen adalah representasi dari rakyat disuatu Negara, hal ini menjadikan peran Parlemen dalam menjalankan diplomasi antar negara tidak dapat diabaikan karena dapat dianggap sebagai manifestasi hubungan antar bangsa kedua Negara.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Representasi Rakyat, selain mempunyai fungsi dan tugas di bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, juga mempunyai peran untuk mendukung diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, serta meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di dunia berdasarkan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. “Melalui Parliamentary Diplomacy, DPR RI ikut memperjuangkan tata kehidupan internasional berdasarkan prinsip perdamaian, demokrasi, mengedepankan HAM dan kerja sama yang saling menguntungkan”, tegas Agus Gumiwang.

    Komisi I DPR RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI mempunyai fungsi dan tugas yang terkait dengan Bidang Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, serta Intelijen. Berkaitan dengan arah kebijakan Komisi I DPR RI di bidang luar negeri, Komisi I DPR RI mempunyai kewajiban untuk membina hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di dunia, khususnya kerja sama antar parlemen, baik pada tingkat bilateral maupun multilateral dengan misi utama yang diemban adalah untuk memajukan Kepentingan Nasional Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa di dunia, serta berpartisipasi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekanaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan melaksanakan prinsip politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Disamping itu, berkaitan dengan Ruang Lingkup Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

    Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Amerika Serikat akan menjadi peran diplomasi parlemen untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama teknis militer dan berbagai kerja-sama terkait dengan upaya peningkatan pendidikan dan profesionalisem prajurit TNI.

    Lebih lanjut, kunjungan Komisi I DPR RI tersebut adalah untuk menciptakan diversifikasi kerjasama militer RI dengan negara-negara mitra, sekaligus untuk melihat dan memperoleh gambaran dari dekat tentang bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis untuk pertahanan dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut, untuk menjadi masukan bagi industri strategis/pertahanan nasional, serta mendorong kerja sama antara industri strategis/pertahanan nasional.

    Untuk itu pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2011, Komisi I akan mengadakan Kunjungan Unined Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pertemuan dengan Departement of Justice, Departement of Defense-Acquisition Technology and Logistics,defense inteligence, Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pasific Affairs Mr.Joseph Yun, Deputy Assistant Scretary for Nuclear and Strategic Policy Marcy Ries, Federal Communication (FCC), Director Nasional Inteligence, Senate Foreign Relations Committe Dr.Jonah Blank, House Democracy Partnership-Rep.David Price (D-NC) dan (HDP).

    Selain itu, Delegasi Komisi I juga akan mengadakan pertemuan dengan Industri Pertahanan, yang akan diatur oleh Cohen Group menghadirkan Boeng (Stanley Roth), Northrop Grumman (Bill Ennis and Jhon Brooks), Locheed Martin (Chuck Jones and Rick Lirkland), Honeywell (Eric Wagner), Sikorsky dan Pratt & Whitney.

    Pada bidang pengawasan, Komisi I DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah serta mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.

    Selama ini Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri telah bekerja keras untuk memastikan pelayanan tersebut dengan prinsip “keberpihakan dan kepedulian” dengan sumber daya manusia yang ada. Kementerian Luar Negeri telah membentuk sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi yang dilakukan oleh mekanisme citizen service.

    Untuk itu, Komisi I akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 8 Mei 2011 dengan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan akan dihadri pula oleh Perwakilan Profesional Muda Indonesia yang bekerja di perusahaan Silicon Valley, serta pertemuan temuan delegasi dengan masyarakat Indonesia di Washington DC, dilanjutkan RDP dengan Dubes RI/Kepala Perwakilan RI di New York tanggal 11 mei 2011.

    Sumber: DPR RI

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.