Dari Ternate ke Sofifi SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku

TERNATE, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan perpindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi, Rabu (4/8/2010).
Maluku Utara berpisah dari Maluku pada 12 Oktober 1999. Selama 11 tahun, ibu kotanya masih menumpang di Ternate. Hari ini, pindah ke Sofifi.

Perpindahan akan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden SBY di Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, pukul 10.00 WIT.

Turut hadir dalam acara itu beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka di Maluku Utara sejak Selasa (3/8/2010), antara lain Menko Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Maluku Utara diresmikan menjadi provinsi terpisah dari Maluku pada 12 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 dan beribu kota di Sofifi, Kecamatan Oba Utara.

Wilayah itu terletak di Bukit Gozale, poros Pulau Halmahera, yang berjarak tempuh sekitar 1 jam menggunakan kapal cepat dari Pulau Ternate.

Namun karena keterbatasan infrastruktur, ibu kota sementara ditempatkan di Kota Ternate yang padat penduduk. Setelah pembangunan cukup lama, kini Sofifi telah menampung kantor gubernur, DPRD, kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta kantor-kantor dinas pemerintah provinsi.

Namun, para pegawai negeri yang rata-rata menetap di Pulau Ternate setiap hari harus naik kapal cepat dengan ongkos Rp 30.000 sekali jalan untuk sampai di kantor mereka.

Selain meresmikan perpindahan ibu kota ke Sofifi, Presiden sekaligus meresmikan sekitar 20 proyek infrastruktur gedung-gedung pemerintah provinsi yang telah selesai dibangun di Sofifi.

Kepala Negara pada acara itu sekaligus menyaksikan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2010 oleh beberapa bank badan usaha milik negara (BUMN) kepada perwakilan debitur.

Bank BRI menggelontorkan KUR senilai Rp 56,15 miliar untuk 5.636 debitur di Provinsi Maluku Utara, Bank BNI sebesar Rp 31,981 miliar untuk 244 debitur, Bank BTN senilai Rp 9,286 miliar untuk 61 debitur, Bank Mandiri Rp 12,45 miliar untuk 42 debitur, dan Bank Maluku senilai Rp 25 miliar untuk 1.660 debitur.

Presiden pada acara itu juga akan menyerahkan bantuan secara simbolis berupa paket wira usaha sarana produksi budidaya rumput laut senilai Rp 4,4 miliar untuk 610 pembudidaya rumput laut masing-masing sebesar Rp 6,5 juta.

Juga paket sektor pertanian berupa ayam, kambing, sapi, dan kakao senilai Rp 11,7 miliar, serta dana bantuan sosial untuk pengembangan koperasi senilai Rp 1,625 miliar untuk 34 kelompok usaha mikro dan koperasi.

Presiden juga akan menyerahkan bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2010 untuk Provinsi Maluku Utara senilai Rp 118,08 miliar.

Bantuan yang akan diterima Gubernur Maluku Utara itu terdiri atas PNPM Mandiri pedesaan di tujuh kabupaten meliputi 78 kecamatan sebesar Rp 109,25 miliar dan PNPM Mandiri perkotaan untuk dua kabupaten meliputi 14 kecamatan sebesar Rp 7,64 miliar.

Selain itu, juga PNPM Mandiri daerah tertinggal dan khusus di lima kabupaten pada 20 kecamatan senilai Rp 1,19 miliar. Presiden dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Ternate pada Rabu siang menuju Jakarta.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: