Ia berharap, melalui privatisasi tersebut, PT KS tetap dapat memenuhi kebutuhan industri pertahanan nasional secara maksimal. "Untuk itu, KS harus kuat secara permodalan dan salah satunya mungkin melalui privatisasi. Namun, yang jelas apapun langkah yang diambil untuk memperkuat modal KS, harus dapat memenuhi kebutuhan produsen atau industri pertahanan nasional," ujar Sjafrie.
Sejumlah pengamat ekonomi menyatakan, privatisasi KS melalui IPO dapat mengancan industri pertahanan nasional. Ekonom Hendri Saparini mengemukakan, privatisasi PT KS lewat IPO adalah kesalahan fatal.
"Terlalu banyak alasan strategis yang dapat kami ajukan untuk menolak privatisasi PT KS. Apalagi Indonesia sangat memerlukan dukungan industri baja yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi," tuturnya.
Ia menambahkan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terbatas sangat memerlukan pasokan baja. Belum berkembangnya industri permesinan nasional juga membutuhkan dukungan BUMN baja.
"Industri baja juga akan menjadi bagian penting pembangunan industri strategis pertahanan keamanan. Sehingga, penguasaan kepemilikan pemerintah terhadap PT KS sebagai satu-satunya BUMN baja tentu sangat penting," katanya.
Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir menilai, jika saham KS dijual melampaui 30 persen maka akan berbahaya bagi industri pertahanan Indonesia. "Jika dijual lebih dari 30 persen maka asing menguasai saham KS dan industri pertahanan nasional dalam bahaya," ujarnya menegaskan.
Selama ini PT KS Persero, menjadi mitra PT Pindad, dalam pemenuhan bahan baku senjata laras senapan serbu TNI berbagai varian, dengan kapasitas porduksi 14 ribu pertahun. Selain PT Pindad, KS juga menjadi mitra bagi PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia dalam mendukung industri pertahanan nasional.
Sumber: REPUBLIKA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment