WAMENHAN RI: Media Massa Sebagai Sarana Transformasi Informasi Kebijakan Pertahanan

illustrasi Media Massa Yang Membahas Tentang Militer

Jakarta, DMC – Setiap esensi kebijakan Pertahanan dan setiap kegiatan Kementerian Pertahanan, yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai stake holder, harus mampu dikomunikasikan oleh para pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Pertahanan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum membuka secara resmi pelaksanaan Workshop Pertahanan Pelatihan Mengenal Media Massa, Public Relation dan Jurnalis dengan tema, "Peningkatan SDM dan Citra Kementerian Pertahanan (Kemhan) Melalui Media Massa", di Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan RI, Jakarta, Rabu(1/12).

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, penyampaian kinerja Kemhan langsung kepada masyarakat dilaksanakan, salah satunya melalui interaksi dengan media melalui jalur interaksi dengan media massa. Meskipun para pejabat Kemhan saat ini, sebagian telah memiliki kualitas dasar dan pengembangan berkomunikasi dengan publik, namun perlu diperhatikan mengenahi prinsip-prinsip, etika dan estetika dalam penyampaiaan informasi. Sehingga pesan yang akan ditransformasikan dapat secara tepat dan benar dipahami masyarakat, demikian Wamenhan mengingatkan.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sejak tanggal 30 April 2008 Wamenhan mengharapkan masyarakat dapat dibanjiri dengan informasi yang dimiliki oleh Kemhan secara benar. Media massa sebagai sarana transformasi informasi, dapat diibaratkan sebagai telor mentah yang kita pegang, terlalu kuat digengga, pecah, terlalu lemah pun, telor akan lepas dan pecah. Sehingga para pejabat diajak memahami bagaimana sebaiknya berhubungan dengan media massa.

Hal senada disampaikan salah satu nara sumber Benny S. Butarbutar, salah seorang praktisi bidang informasi publik dan mantan jurnalis di beberapa media massa, mengingat Kemhan menjadi 10 institusi teratas negara yang menjadi sosrotan media dan setiap kebijakan terkait pertahanan langsung menyentuh kepada kepentingan publik, diperlukan kemampuan dan kepiawaian pejabat publik dalam menghadapi media massa.

Kemampuan dan kepiawaian tersebut didapatkan dari penguasaan terhadap masalah dan kepercayaan diri ketika dihadapkan pada situasi memberikan informasi dan menjawab pertanyaan wartawan. Para peserta juga diajak merubah pemahaman yang bukan lagi bagaimana pejabat menghadapi media namun bagaimana kita mampu menggunakan media massa sebagai sarana penyampaian infomasi publik.

Workshop yang diadakan oleh Kantor Pusat Informasi Publik Kemhan bekerja sama dengan Ira Kusno Communication, salah satu lembaga pelatihan jurnalistik, berlangsung selama dua hari. Untuk hari pertama dikhususkan kepada pejabat Eselon I dan II yang berjumlah 33 peserta sedangkan untuk hari kedua bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kemhan RI. Materi yang diterima peserta, diantaranya berupa tekhnik wawancara dan tekhnik door stop. Sedangkan narasumber yang menyampaikan materi hari pertama Ira Kusno, Simon Silalahi (Kompas) dan Indiarto (presenter TV ONE).

Pada hari kedua pelatihan workshop untuk eselon III dan IV materi yang diberikan terkait dengan cara membuat press release, wawancara dan pengenalan media net working.

Sumber: DMC

Berita Terkait: