ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, April 13, 2010 | 2:33 PM | 0 Comments

    Kemhan Jamin tak Ada Mafia Pengadaan Alutsista


    JAKARTA--Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjamin tak ada mafia dalam pengadaan alat utama sistem senjata TNI. "Sangat kecil kemungkinannya. Karena Irjen pun terlibat dalam Tim Evaluasi Pengadaan (TEP), untuk pengawasannya, " kata Irjen Kemhan Erris Heriyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, setiap proses pengadaan alat utama sistem senjata telah diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No 7 untuk pengadaan melalui Kredit Ekspor (KE) dan No 6 bagi pengadaan dari dalam negeri.
    "Prosesnya berjenjang mulai dari Mabes angkatan, Mabes TNI dan kemhan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Sangat sulit jika ada pejabat TNI atau kemhan yang membawa rekanan ikut dalam pengadaan alat utama sistem senjata," tutur Erris.

    Ia menambahkan, "Sangat sulit, kalau pun ada yang membawa rekanan tidak ada jaminan dia bakal lulus dengan mudah. Sangat selektif,". Pada kesempatan terpisah Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengingatkan jajarannya untuk memegang prinsip kehati-hatian dan profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset TNI.

    "Semua harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara akuntabel dan transparan, didukung tertib administrasi yang baik," katanya. Tak hanya itu, perlu dilakukan pula pengawasan internal yang efektif di setiap jajaran agar tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan, demikian Panglima TNI Djoko.

    Sumber: REPUBLIKA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.