ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Wednesday, July 20, 2011 | 7:09 PM | 0 Comments

    Indonesia Dipermainkan Soal Pos Lintas Batas Oleh Negara Tetangga

    Jakarta - Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, isu sekitar pos lintas batas (PLB) sangat mendesak ditindaklanjuti. Agus menjelaskan, terdapat 79 PLB darat (PLBD) dan laut (PLBL) di Indonesia.

    Beberapa titik PLB yang disiapkan pemerintah Indonesia, kata Agus, ternyata tidak disambut baik negara tetangga. Ia mencontohkan di Soeta, Merauke, di saat Indonesia telah siap, ternyata Papua Nugini tidak bersedia membuka PLB-nya.

    Kasus lain di Simangaris, Nunukan, ungkap Agus, pemerintah Indonesia siap melaksanakannya. Namun, hal tersebut diingkari Malaysia dengan alasan tidak layak untuk dijadikan PLB. "Isu strategis ini yang harus diselesaikan. Sebab, sikap kita selalu bertepuk sebelah tangan oleh negara tetangga," ujar Agus dalam 'Lokakarya Nasional Optimalisasi Pengelolaan dan Pembangunan Perbatasan' di Kemdagri, Jakarta, Rabu (20/7).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menjelaskan, isu penyelesaian batas wilayah darat NKRI-Malaysia. Hal itu terkait Indonesia yang mempunyai batas darat dengan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 kilometer. Menurut Gamawan, sejak 1975, Indonesia dan Malaysia membentuk organisasi kerjasama yang disebut The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Surve of the International Boundary (JBC).

    Gamawan melanjutkan, kegiatan survei demarkasi bersama dilaksanakan sampai pada 2000. Namun, masih menyisakan sepuluh Oustanding Boundary Problems (OBP) menurut Indonesia dan sembilan versi Malaysia. Negeri Jiran itu tidak memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai salah satu OBP. "Permasalahan ini yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

    Sumber : REPUBLIKA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.