MAKASSAR (SI) – Terhitung mulai 1 Januari 2011, seluruh kendaraan dinas nontempur milik TNI dan Polri akan dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 0,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).
Pengenaan pajak tersebut sebagai implementasi penerapan Undang- Undang (UU) No 28/2009. Objek lain yang terkena imbas penerapan UU tersebut, yakni seluruh kendaraan dinas milik pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah dan badan usaha milik negara serta daerah.Terkecuali randis yang digunakan untuk misi sosial, seperti ambulans, truk sampah, pemadam kebakaran,kendaraan konsulat. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Malik Faizal mengungkapkan,nilai PKB yang akan dikenakan untuk randis TNI/Polri serta pemerintah hanya 0,5%.Namun, untuk kendaraan dinas baru akan dikenakan pajak bea balik nama serta PKB yang besarnya sama dengan kendaraan pribadi,yakni 1,5% dari NJOK.
”Saat ini kami menginventarisasi jumlah kendaraan milik pemerintah daerah se-Sulsel.” ”Sudah ada datanya, sisa dipilah- pilah berdasarkan instansi,” ungkapnya kepada harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerja dia kemarin. Sebelumnya, randis milik pemerintah hanya dikenakan pembayaran asuransi. Terkait penarikan pajak randis TNI dan Polri, dia mengaku, Dispenda masih kesulitan menginventarisasi kendaraan milik TNI dan Polri.Pasalnya, kendaraan milik kedua instansi tersebut tidak tercatat pada Samsat maupun Dispenda. Pelat kendaraan yang digunakan, baik TNI maupun Polri,memakai kode atau nomor berdasarkan kesatuan.
Karena itu,sedang dicari mekanisme penomoran baru agar seluruh randis yang terkena pajak terdaftar di Dispenda. ”Ini yang masih menjadi masalah untuk penomorannya.Tetapi kalau dari Dispenda,terserah,apakah memakai pelat lama atau baru, yang penting mereka membayar pajak.Itu saja karena diamanatkan dalam UU,”ungkapnya. Karena itu, Dispenda mengimbau seluruh instansi menyiapkan penganggaran pembayaran pajak kendaraan. Pasalnya, penerapannya baru akan dilaksanakan Januari 2011.
Pemprov Tak Naikkan Pajak
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memutuskan tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor hingga 10%. Pajak yang dikenakan tetap 1,5% dari NJOK. Sebaliknya, Pemprov hanya mengenakan pajak progresif kepada pemilik kendaraan roda empat. Pajak ini dikenakan khusus bagi pemilik yang jumlah kendaraannya lebih dari satu unit.
Besaran pajak yang dikenakan maksimal 3% dari NJOK pada kepemilikan kendaraan keempat. ”Ini hanya berlaku kendaraan pribadi. Kalau umum dan roda dua, tidak ada kenaikan pajak. Hanya dua di Indonesia yang menerapkan ini, Sulsel dan DKI Jakarta,”paparnya. Malik Faizal mengungkapkan, keputusan tersebut tertuang dalam raperda pajak daerah yang sementara dibahas di DPRD Sulsel. Keputusan tersebut diambil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dengan alasan tidak ingin memberatkan rakyat. ”Padahal, pemerintah daerah diberikan kewenangan menaikkan pajak kendaraan hingga 10% dan potensial meningkatkan PAD. Namun, itu tidak dilakukan karena tidak ingin memberatkan rakyat,”tandasnya.
Sementara itu,Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengaku, pajak progresif tersebut hanya diberlakukan bagi orang kaya. Indikatornya, kenaikan pajak kendaraan hanya bagi mereka yang memiliki mobil lebih dari satu unit. ”Ini memang menghilangkan potensi pajak daerah, tetapi ini tidak memberatkan rakyat. Meski demikian, sisa penerapannya yang diperketat dalam penarikan dan penomoran kendaraan,” tuturnya kemarin.
Sumber: SI
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
POLRI
- TNI Dan Polri Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
- BPPT Ciptakan Ciptakan Mobile Shooting Range Untuk Polri
- IPW Desak KPK Untuk Berani Ungkap Kasus Pengadaan Alutsista TNI Dan Polri
- Komisi I : Remunerasi Kemhan/TNI Bisa Tingkatkan Teknologi Alutsista
- Obama: AS Berkomitmen Mendukung Modernisasi Alutsista TNI dan Polri
- Presiden Mengajak TNI/POLRI Untuk Memikirkan Pengadaan Alutsista Diluar Yang Telah Disetujui
- Presiden SBY Perintahkan TNI & Polri Perbaiki Doktrin
- Bandara El Tari Kupang Diusulkan Pindah ke Sulamu Karena Terjadi Bentrok TNI AU Dan Polri
- Standar Prosedur Operasi Penanggulangan Teror TNI-Polisi Akan Disempurnakan
- Presiden : TNI Dan Polri Harus Bersatu Mencegah Aksi Teror dan Kekerasan
- Polri Diminta di Bawah Kemhan
- Presiden : Peremajaan Alutsista TNI-Polri Tuntas 2015
- Presiden Meminta TNI-POLRI Untuk Prioritaskan Alutsista Dalam Negeri
- Menristek Dan Polri Kerjasama Dalam Pengembangan Teknologi
- Panglima TNI : TNI-Polri Harus Kompak
- Anggaran Bakorkamla Naik Tiga Kali Lipat
- Menhan : Penanganan Teroris Tidak Harus Cuman Tembak - Tembakan
- Pasukan Polri Mengikuti Gelar Pengamanan KTT Asean
- SBY Gelar Rapat Keamanan Dadakan
- Kasal dan Kapolri Terima Wing Penerbang Kehormatan
- Rapelan Gaji PNS TNI/Polri Dibayar April
- Australia Sumbang 3 Kapal Patroli untuk Polri
- DPR: Kenaikan Gaji 2011 Kapan Cair?
- Lion Air Kerja Sama Angkut Polisi
- Detasemen Anti-Anarki Hingga Polsek
0 komentar:
Post a Comment