
Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto SIP, dan Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Gunadi, Senin (5/7) mengikuti pertemuan antara Kementerian Pertahanan dengan produsen swasta pendukung sarana pertahanan yang diprakarsai oleh Direktorat Teknik dan Industri Ditjen Ranahan Kemhan, di kantor Kemhan, Jakarta.
Wamenhan menjelaskan dari pertemuan ini dirinya berharap para industriawan swasta dapat bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka mengembangkan industri pertahanan, yang merupakan suatu kebutuhan kebijakan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar industri pertahanan dalam negeri diberikan suatu peluang dan kesempatan dalam rangka mendukung kebutuhan TNI.
Dalam pertemuan ini Wamenhan menyampaikan beberapa prospek yang mungkin dapat dijadikan informasi bagi para industriawan yang hadir berkaitan dengan upaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yang menjadi suatu garis kebijakan pemerintah. Tahun 2010 ini merupakan garis awal atau titik tolak industri pertahanan di dalam negeri dan Kemhan memberikan peluang untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pertahanan.
Dijelaskannya, pada tahun 2010 ini keluar Peraturan Presiden mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Menurut Wamenhan, hal ini menjadi simbol bahwa industri pertahanan di dalam negeri diberikan kesempatan untuk berkembang sehingga dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik pada skala nasional maupun untuk dapat ikut dalam pasar regional dan internasional. Hal ini berarti lampu hijau bagi seluruh industri yang berkaitan dengan pertahanan yang ingin didorong oleh Pemerintah agar dapat berkembang, baik dalam kaitan produksi maupun pemasaran.
TNI memiliki alutsista sebagai persenjataan dan sarana pendukung non alutsista yaitu kebutuhan-kebutuhan yang digunakan sebagai pendukung seperti peralatan yang sifatnya tidak untuk kepentingan tempur tetapi sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas tempur. Hal inilah yang mengilhami terbentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk mengkomunikasikan dan meng-sinkronisasikan stakeholders yang berkaitan dengan bagaimana merealisasi produksi itu dapat diserap oleh pengguna.
Wamenhan kemudian menjelaskan, keluarnya Perpres ini dilatarbelakangi oleh kegiatan workshop yang pernah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemhan. Dalam workshop itulah diketahui bahwa banyak potensi produktif dari industri swasta yang perlu diberikan suatu tempat agar dapat didorong produksi dan pengembangannya. Dan membantu pengembangan industri pertahanan adalah salah satu dari fungsi Kemhan sebagai salah satu unsur dari Pemerintah. Kemhan memiliki kewajiban agar defence supporting economics itu bisa dilakukan dengan cara mendorong pranata-pranata maupun komponen produksi industri pertahanan yang ada di Indonesia.
Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, telah terbit peraturan pemerintah yang mengatur pinjaman dalam negeri bagi kebutuhan-kebutuhan industri bagi memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu kebutuhan berbagai peralatan baik TNI maupun aparat keamanan lainnya. Perpres ini ditujukan kepada perbankan pemerintah bahwa apabila negara dalam hal ini Kemhan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI perbankan nasional dapat memberikan pinjaman atau jaminan.
Sumber: DMC
Berita Terkait:
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
ALUTSISTA
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- TNI AU Akan Melakukan Pengadaan Peluru Kendali Jarak Menegah
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Komisi I : Pemotongan Anggaran Kemhan Bisa Ganggu Target MEF 2014
- Alutsista Buatan PT Pindad Dipamerkan Di Lebanon
- Untuk Perisai Udara, Indonesia Akan Dilengkapi Oerlikon Skyshield
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I : Kerja Sama Alutsista dengan Inggris Harus Dibatalkan
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Kasad Terima Presdir Avibras, Bahas Astros II
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- Komisi I Berencana Kunker ke Ukraina Untuk Jajaki Kerja Sama Persenjataan
- Bank BRI Siapkan Rp 1 Triliun untuk Biayai Alutsista Indonesia
- PBB Desak Konsensus Perjanjian Perdagangan Senjata
- Presiden : Indonesia Tak Pernah Gunakan Alutsista untuk Bunuh Rakyatnya
- Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah
- Menhan : Presiden Jajaki Kerja Sama Alutsista Dengan Jerman Dan Hungaria
- Pengamat : Industri Pertahanan Butuh Kepastian Dari Pemerintah
- Ketua DPR : Beban Hutang Luar Negeri Picu 'Seretnya' Pengadaan Alutsista
0 komentar:
Post a Comment