Denpasar ( Berita ) :Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan menegaskan, pengamanan seluruh garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga di wilayahnya harus ditingkatkan.“Wilayah Kodam IX/Udayana ini unik, karena mudah diakses dan terkenal di dunia internasional. Bali terutama, menjadi tujuan utama turis dan di wilayah kami terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya kepada para peserta rapat pimpinan di lingkungan Kodam IX/Udayana di Denpasar, Senin [08/02].
Wilayah operasi Komando Daerah Militer IX/Udayana meliputi tiga provinsi, yaitu Bali, NTB, dan NTT. Di provini terakhir ini, terdapat garis perbatasan darat dengan Timor Timur, selain garis perbatasan laut dengan Timor Timur dan Australia.
Selain itu, juga terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Timor Timur dan Australia, di antaranya Pulau Dana di Kabupaten Rote dan Pulau Batek, di Kabupaten Kupang,NTT, dan Pulau Wetar, yang berbatasan langsung dengan Pulau Jaco, Timor Timur.
Komando Daerah Militer IX/Udayana pada Senin hingga Selasa (9/2) menyelenggarakan Rapat Pimpinan 2010 yang diikuti seluruh komandan satuan, baik itu di lingkungan teritorial, intelijen, pasukan, hingga staf. Tidak kurang 26 komandan Komando Distrik Militer dan para pejabat lain mengikuti rapat pimpinan itu.
Di antara peserta rapat terdapat Komandan Polisi Militer Kodam IX/Udayana Kolonel CPM Eddy Kristanto, Komandan Resimen Induk Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Maryono, Komandan Korem 161/Wira Sakti Kolonel Infantri Doddy U Argo, dan Komandan Kodim 1605/Belu Letnan Kolonel Infantri Hotman Hutahaean.
Menurut Pandjaitan, Rapat Pimpinan 2010 merupakan manifestasi dari Rencana Strategis TNI-AD 2010-2014 yang disesuaikan dengan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis nasional dan regional yang berujung pada kesiapan operasional jajarannya.
“Terkait dengan peningkatan kualitas pengamanan garis perbatasan negara dan pulau-pulau terluar itu, pengamanan ini bukan cuma upaya kita dari sisi operasi belaka, namun juga ditunjang dari berbagai aspek lain. Aspek intelijen, harus handal dan profesional dan personelnya harus menguasai teknologi informasi,” kata Pandjaitan.
Selain itu, pengendalian alur informasi dan penguasaan taktik serta teknik intelijen juga harus dikuasai sepenuhnya. “ini bisa dicapai dengan pengadaan dan pembaharuan materi khusus intelijen serta peningkatan kinerja satuan intelijen,” kata perwira tinggi yang lama berkarir di lingkungan Korps Baret Merah itu.
Pengamanan garis perbatasan negara, katanya, merupakan satu aspek dari sekian banyak aspek yang harus bisa dijabarkan secara baik dan benar oleh jajarannya.
Pada aspek operasi, katanya, optimalisasi pemetaan dan penggelaran pos-pos pengamanan perbatasan negara di darat harus disesuaikan dengan hakekat ancaman yang ada.
Sejauh ini, pada wilayah darat, terdapat 38 pos Satuan Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Timur Markas Besar TNI berkekuatan satu batalion infantri, yang bertugas di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu.
Seluruh garis perbatasan darat itu membentang sepanjang 278 kilometer. Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, Distrik Maliana, dan Distrik Kovalima di Timor Timur memiliki garis perbatasan darat terpanjang ketimbang Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Timur.
Disebabkan, nilai strategis pengamanan garis perbatasan negara di Pulau Timor, NTT, maka sejak beberapa bulan lalu Brigade Infantri 21/Komodo, di Kecamatan Camplong, Kabupaten Kupang, NTT, telah resmi berdiri. Keberadaan brigade infantri paling baru di tubuh TNI-AD itu merupakan penguatan kekuatan militer sesuai dengan tingkat kepentingan yang terjadi.
Sumber: Berita Sore
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment