Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertahanan tahun ini akan memfokuskan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memenuhi kesiapan operasional TNI. Kemenhan juga mengusahakan dapat mencapai tingkat pemeliharaan kemampuan peralatan TNI.
Soal perincian alutsista yang akan dibeli, Sjafrie masih enggan mengutarakannya. "Itu masih ada rapat teknis lagi, belum bisa kita breakdown sampai ke tingkat bawah," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, usai acara Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (6/1).
Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini memprioritaskan rampungnya beberapa kebijakan. Di antaranya, tentang regulasi pertahanan negara, peningkatan target pencapaian kebutuhan alutsista TNI, terselenggaranya kesejahteraan prajurit dan PNS, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Untuk alutsista, Kementerian akan mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri. "Kalau itu masih bisa kita produksi dengan kualitas dan spesifikasi yang diperlukan TNI," ujarnya.
Kementerian, lanjutnya, juga akan meningkatkan pengawasan komprehensif terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. "Itu esensi dari kebijakan tahun ini," kata dia.
Sjafrie mengatakan, Kemenhan tahun ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista TNI. Sebanyak Rp 2 triliun sudah masuk APBN 2011, sisanya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2011.
Sjafrie mengatakan, anggaran alutsista itu nantinya akan digunakan TNI untuk pemenuhan kebutuhan transportasi, mobilitas, persenjataan, dan peningkatan daya tangkal.
Dana itu, kata Sjafrie, juga digunakan untuk pembelian kapal guna memperkuat patroli laut TNI AL, serta kesiapan penggantian peralatan-peralatan TNI AU yang dibutuhkan untuk kepentingan melawan insurgensi. "Mengganti pesawat tempur untuk lawan insurgensi," imbuhnya.
Ketika ditanya perkembangan hibah pesawat jet tempur jenis F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat, Sjafrie mengatakan hal itu masih dikaji di tingkat kementerian dan belum ada hasil final. "Kita lihat perkembangannya. Masih dalam pembicaraan di tingkat kementerian," ujarnya.
Sumber: TEMPO
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment