ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, January 11, 2011 | 12:17 PM | 0 Comments

    DPR: Kaji Ulang Kerja Sama Pesawat Tempur

    Ist

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah, terutama Menteri Pertahanan, diminta untuk mengkaji ulang kerja sama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter eXperimental antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Dorongan ini disampaikan menyusul ketegangan antara Korea Selatan dan tetangganya, Korea Utara.

    Di tengah situasi ini Indonesia memang memiliki kerja sama urunan dengan Korsel untuk proyek pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 mulai tahun 2012. Meski keduanya akan urunan dana pembiayaan, politikus PDI-P, Hasanuddin, mengatakan, Korsel akan memimpin proyeknya.

    "Mau tak mau, suka tak suka, leader-nya adalah Korsel. Dengan demikian, visi dan misi ke depan dari KFX itu tentu acuannya harus dengan kekuatan yang melawan pesawat dari Korut. Dari sisi pertahanan kita barangkali enggak besar pengaruhnya, tapi dari sisi politik kita keluar dari politik bebas aktif karena menjadi tidak fair terhadap Korut," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (11/1/2011).

    Oleh karena itu, Hasanuddin ini meminta Menteri Pertahanan mempertimbangkan ulang perjanjian kerja sama itu. Menurutnya, selama ini pemerintah tak pernah membicarakannya dengan DPR karena perjanjian kerja sama tersebut bersifat teknis. Namun, secara politik, bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan Korut. "Jadi kerja sama saja dengan negara yang lebih netral," tandasnya.

    Sumber: KOMPAS

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.