ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, December 16, 2010 | 9:26 PM | 0 Comments

    TNI Benahi Kinerja Pengawasan Internalnya

    (Ist)

    Jakarta (ANTARA News) - Irjen TNI Letjen TNI Mochammad Noer Muis mengatakan instansinya akan membenahi kinerja pengawasan internalnya sesuai aturan yang berlaku guna meningkatkan kinerja institusi itu secara profesional.

    Irjen TNI Letjen TNI Mochammad Noer Muis dalam Rapat Koordinasi Pengawasan TNI-Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis, mengatakan, tertib manajemen sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan standar setiap organisasi termasuk TNI dan Kemhan.

    "Hasil pemeriksaan BPK RI pada 2009 terhadap TNI dengan penilaian `Wajar Dengan Pengecualian` (WDP), merupakan bukti kita harus lebih baik lagi pada 2010 sehingga pada 2011 kita dapat meraih predikat

    `Wajar Tanpa Pengecualian`," kata Noer Muis.

    Ia mengemukakan, Tertib Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

    "Di dalam SAP, ada dua hal yang harus dilaksanakan secara benar yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)," tutur Noer Muis.

    Karena itu, tambah dia, apabila kedua sistem tersebut dapat berjalan dengan tertib, selaras dan baik, maka opini penilaian BPK " Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dapat terwujud.

    Terkait itu, maka TNI dan Kementerian Pertahanan harus
    bekerja profesional, bekerja dengan menggunakan keahlian khusus sesuai aturan dan persyaratan profesi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

    "Dengan bekerja profesional sesuai aturan berlaku, maka dapat mengurangi anggapan yang kurang baik terhadap institusi di lingkungan inspektorat," kata Noer Muis.

    Sumber: ANTARA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.