ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Tuesday, June 15, 2010 | 8:31 AM | 0 Comments

    DPR Tuding Pengadaan Alutsista Bertele-tele

    JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat menuding proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bertele-tele sehingga dikhawatirkan memakan biaya ekonomi tinggi. DPR berharap pemerintah menyederhanakan proses sehingga pengadaan tidak berakhir mubazir.

    Salah satu yang mempermasalahkan panjangnya birokrasi adalah anggota DPR Komisi I dari FPG Enggartyasto Lukita di Jakarta, Senin (14/6).

    "Jenjang birokrasi dari proses realisasi anggaran di Kemenhan/TNI begitu panjang. Saya minta tolong dievaluasi kebutuhan anggaran itu. Mereka bukan bicara anggaran murni sekian, karena bicara sumber anggaran itu adalah urusan kami dan pemerintah. Mereka harus menjelaskan untuk dibelikan apa anggaran itu sehingga jelas," ujarnya.

    Ia berharap aturan yang menghambat pengadaan bisa diubah. Ia tidak ingin tim evaluasi pengadaan yang berada di Kemenhan sebagai tim penilai akhir tidak menganulir pengajuan alutsista dari pengguna akhir. Tim semestinya bekerja secara administratif saja.

    "Kalau peraturan sifatnya masih berupa permen, itu masih bisa diubah. Saya setuju dengan prinsip kehati-hatian tapi jangan sampai menjadi proses biaya ekonomi tinggi," tukasnya.

    Atas hal ini, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi junjungan utama dalam pengadaan alutsista. Salah-salah melangkah, dirinya bahkan hingga tingkat direktur bisa berada di terali besi.

    Namun, ia pun ingin agar DPR juga memberikan fakta jika ada tim yang mempersulit pengadaan dan bahkan mengambil untung. Ia berjanji pihaknya tak akan segan-segan menindak bawahannya yang melampaui kewenangan.

    "Kalau kaitan internal, nanti kami jelaskan soal mekanismenya. Tapi, kalau ada usulan soal dugaan tim yang menyulitkan pengadaan, saya akan terjunkan audit investigasi. Saya minta datanya dulu. Siapapun yang melakukan begitu akan kami usut. Kami minta datanya supaya jelas," tukasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.