Presiden RI pada Rapim TNI tahun 2010 lalu di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011), meminta agar kedua institusi tersebut menghentikan praktik-praktik penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan nonalutsista.
"Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini," kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI-Polri.
Presiden juga mengingatkan, TNI-Polri dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI-Polri yang ditingkatkan setiap tahun. Presiden Yudhoyono juga mengimbau agar anggaran tersebut dioptimalkan dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Kepala Negara meminta TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pepimpin tak mesti diiringi dengan pergantian program.
"Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini," katanya.
Yudhoyono menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI-Polri.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment