(Senin)- Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung industri senjata dalam negeri dengan membentuk sebuah program untuk Komite untuk Industri Pertahanan (KKIP) yang akan dilaksanakan tahun ini.
"Program tahun ini mencakup penilaian kinerja perusahaan milik negara pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi pers setelah rapat pleno KKIP di Departemen Pertahanan.
"Ada dana yang cukup bagi kita untuk memperoleh senjata dari industri pertahanan dalam negeri," katanya tanpa memberikan angka yang tepat.
Pertemuan pada hari ini juga menilai program KKIP pada tahun 2010.
Purnomo, yang merupakan ketua KKIP, mengatakan pemerintah juga mendorong perusahaan pertahanan untuk memasuki pasar pertahanan sebesar $ 20 miliar dari ASEAN.
Juga pada pertemuan KKIP tersebut dihadiri Menteri BUMN dan Wakil ketua KKIP Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Riset dan Teknologi Suharno Surapranata, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jenderal Polisi Nasional Timur Pradopo dan Wakil Kepala Pertahanan dan Wakil Sekretaris Jenderal Sjamsoeddin KKIP Sjafrie.
Petinggi dari Industri pertahanan dan pemangku kepentingan lainnya juga menghadiri pertemuan tersebut.
Mustafa mengatakan, negara harus memberdayakan industri pertahanan dalam negeri, dan menambahkan bahwa pendekatan komersial tidak akan cukup.
"Kami masih memiliki masalah dari masa lalu, seperti hutang yang harus diselesaikan. Dia mengatakan "Industri pertahanan dalam negeri mungkin perlu restrukturisasi organisasi mereka, yang meliputi keuangan dan pemasaran.
Mustafa mengatakan bahwa kontrak multi-year telah diberikan kepada industri pertahanan dalam negeri untuk menambah dan menggantikan sistem alutsista TNI.
"Selain itu industri pertahanan juga menerima pesanan dari luar negeri."
"Industri pertahanan dalam negeri telah menerima banyak pesanan, walaupun belum mencapai skala ekonomi".
Dengan adanya KKIP akan memungkinkan TNI/POLRI untuk menentukan apa yang mereka butuhkan sehingga Kementerian Riset dan Teknologi akan melakukan penelitian yang diperlukan, kata Suharna.
TNI dan POLRI juga menegaskan komitmen untuk menggunakan alutsista dari industri dalam negeri, Agus juga mengatakan TNI/POLRI akan menggunakan industri pertahanan dalam negeri sebanyak mungkin.
Timur pradopo juga mendesak industri pertahanan dalam negeri menjadi kompetitif dan efisien. Saat ini ada tiga negara industri pertahanan utama: pemproduksi pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (PT DI), pemproduksi senjata dan amunisi PT Pindad dan galangan kapal PT PAL Indonesia.
Sjafrie yang baru saja kembali dari kunjungan ke Brunei Darussalam, mengatakan, Kesultanan Brunei Darussalam telah menyatakan minatnya untuk membeli senapan serbu dan pengangkut personel lapis baja dari PT.Pindad, dan meningkatkan armada CN-235 buatan PT DI.
Sumber: JAKARTA POST
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment