Soal Alutsista, Pemerintah Diingatkan untuk tidak Lagi Berutang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (bidang Hankam dan Luar Negeri), Fayakhun Andriadi, di Jakarta, Kamis (3/3), mengingatkan Pemerintah untuk tidak lagi berniat 'ngutang Alutsista' demi menuju kemandirian dan swasembada alat pertahanan. "Jika kita benar-benar mau mewujudkan 'Swasembada' alat utama sistem persenjataan (Alutsista), salah satu langkah awal paling penting adalah dengan menghilangkan niat terus 'ngutang', karena selama ini cuma mengenakkan pemasok serta mitranya di birokrasi," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, perhatian Pemerintah dan DPR RI, terutama Komisi I terhadap Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya pada era 2009-2014, sangat ekstra serius. "Belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada tahu 2005, nilainya sekitar Rp 21 triliun dengan biaya rutin gaji pegawai, pemeliharaan, dan belanja modal sudah mencapai hampir Rp 18 triliun," paparnya.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, mustahil dengan tiga triliun bisa mewujudkan Alutsista yang memadai. "Pada saat itu, jalan keluarnya adalah mekanisme 'ngutang, meminjam kepada negara lain dalam bentuk Kredit Ekspor (KE). Namun pada tahun anggaran (ta) 2011 telah berubah drastis," tuturnya.

Belanja Kemhan dan TNI, menurutnya, kini menjadi Rp 47 triliun, ditambah 'minimum essential force' (MEF) sebesar Rp 9 triliun. "Jadi totalnya menjadi senilai Rp 58 triliun (diluar remunerasi). Semestinya nilai yang bisa dibelanjakan untuk Alutsista bisa lebih dari Rp 20 triliun," tegas politisi muda Partai Golkar yang kini tengah menuntaskan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia.

Fayakhun Andriadi mengatakan pula, apabila digunakan untuk membangun industri pertahanan dalam negeri, dana sebesar itu (yang dialirkan terus menerus) bisa mewujudkan Swasembada atau adanya kemandirian Alutsista. Namun yang terjadi kini, ujarnya, masih ada sistem pembelian Alutsista dengan mekanisme KE.

"Padahal, membeli Alutsista impor ini, pada akhirnya adalah terjadi 'capital flight' dan ketergantungan suku cadang Alutsista pada negara lain," tuturnya.

Malah, kata Fayakhun Andriadi, pada gilirannya nanti bisa menghilangkan martabat pertahanan bangsa karena negara yang minjami uang akan tahu dengan jelas spesifikasi Alutsista hasil pembelian kita dengan menggunakan (uang) pinjaman mereka. "Dengan semangat membangun MEF dan biaya belanja Alutsista yang besar pada tahun anggaran 2011 ini, saya berharap Kemhan dan TNI menghilangkan rencana membeli Alutsista secara ngutang," tegasnya.

Ia mengajak semua komponen bangsa yang peduli terhadap martabat pertahanan negara agar memberi atensi serius terhadap masalah ini. "Pokoknya stop 'ngutang" sebab utang ditambah bunga adalah dosa kita kepada generasi yang akan datang," tegasnya lagi.

Fayakhun Andriadi mengatakan pula, 'budget' yang ada harus bisa ditata dan direncanakan secara baik, lalu mengajak industri pertahanan dalam negeri bersama-sama membangun swasembada Alutsista, demi martabat serta harga diri bangsa.

Sumber: REPUBLIKA

Berita Terkait: