
Jakarta - Ancaman terhadap keutuhan negara kini tidak hanya datang lewat cara militer. Ada juga ancaman nonmiliter lewat jalur cyber, salah satunya twitter.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer.
"Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
"Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bisa dari dalam dan bukan kalangan militer. Ini yang harus kita waspadai," sambungnya.
Meski begitu, tidak semua ancaman harus ditangani oleh kementerian pertahanan. Segala hal yang berhubungan dengan aktivitas nonmiliter seharusnya jadi kewenangan kementerian terkait.
"Porsi kita ancaman militer kalau yang berhubungan dengan kedaulatan. Kalau virus atau pandemi kan berhubungan dengan kesehatan, penjurunya kemenkes. Kalau soal informasi, penjurunya kemenkominfo," paparnya.
Guna mengantisipasi ancaman itu, Purnomo mengungkapkan jika Kemenham sedang menggagas UU Kemanan Nasional. Di dalamnya diatur peran intelijen dan instansi lain dengan maksud menciptakan keadaan tertib sipil.
"Intinya, ada porsinya masing-masing," tutupnya.
Sebut Twitter Ancaman, Menhan Disebut Kuper
Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter menjadi salah satu ancaman bagi kuutuhan negara. Pendapat itu dinilai terlalu berlebihan. "Ada problem kuper di petinggi kita," kata politisi PDIP Eva Sundari.
Eva mengatakan, seharusnya pemerintah lebih siap dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimanapun, tanda-tanda zaman dan majunya teknologi tidak bisa dilawan.
"Mereka nggak siap untuk sesuatu yang seperti sekarang ini, saat banyak rahasia tiba-tiba tembus di mana-mana," kata Eva yang mengaku mendapatkan manfaat dari Twitter kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).
Eva mengatakan, para petinggi negeri harus lebih pintar dan matang dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. "Kalau dianggap ancaman ya cari saja orangnya, nggak usah kayak orang kebakaran jenggot begitu," katanya.
Menurut Eva, saat ini para petinggi negeri tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti Orde Baru. Namun pemerintah dapat mencari jalan keluar agar jika benar ancaman itu terjadi, dapat diatasi.
"Kalau sedikit-sedikit bilang ancaman, kelihatan konyol karena tidak punya mekanisme untuk merespons perkembangan teknologi saat ini," kata Eva.
Apakah pernyataan Purnomo itu terkait dengan disebut-sebutnya namanya terkait informasi intelijen yang menyebar di Twitter? "Ya bisa jadi, dia merespons atas nama dirinya, isunya personal dan jadi nasional karena beliau kan Menteri Pertahanan. Defensif mekanismelah," katanya.
Sebelumnya, Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter justru berdampak jauh lebih besar dari militer. "Dia bisa berupa cyber crime, lewat twitter, atau juga pandemi," ujar Purnomo di sela-sela rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi maraknya informasi intelijen yang beredar di twitter.
Diterangkan Purnomo, ancaman juga tidak hanya datang dari negara lain melainkan lewat perseorangan atau organisasi. Tak jarang juga aktor ancaman tersebut berasal dari dalam negeri sendiri.
Silakan Menhan Purnomo Bikin Akun Twitter, Rasakan Manfaatnya
Jakarta - Menhan Purnomo Yusgiantoro dinilai berlebihan menyebut twitter sebagai ancaman nonmiliter. Purnomo pun disarankan membuat akun twitter agar tahu manfaat yang bisa dipetik.
"Silakan Menhan bikin akun twitter biar di-follow rame-rame. Bagi kami, dalam pemberantasan korupsi, twitter sebagai sarana advokasi," kata aktivis ICW Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Twitter, lanjut Febri, menjadi sarana untuk mencari informasi. Apalagi bagi mereka yang tidak tertarik mengikuti perkembangan informasi di media tradisional.
"Kalau kemudian muncul kritik di twitter, silakan pemerintah perbaiki dengan kinerja. Twitter menjadi sarana masyarakat biasa untuk mengkoreksi kebijakan," terangnya.
Menhan bisa melihat kiprah politisi yang aktif di twitter. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat biasa.
"Padahal ya, dengan mudah pemerintah bisa memantau orang bicara di twitter, jadi ketakutan Menhan di twitter berlebihan," tutupnya.
Boleh Anggap Twitter Ancaman, Asal Jangan Diatasi Pakai Cara Bodoh
Jakarta - Komentar Menteri Perhubungan Purnomo Yusgiantoro soal Twitter teryata tidak melulu ditanggapi miring. Sebagai pejabat yang bertugas menjaga keamanan negara, pernyataan Purnomo itu dinilai wajar.
"Kalau berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, termasuk Wikileaks, Twitter memang bisa saja dijadikan sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi dan rahasia negara," kata Praktisi Social Media Nukman Lutfi kepada detikcom, Kamis (27/1/2011).
Nukman mengatakan, berkaca dari historis yang ada, maka wajar-wajar saja jika Purnomo sebagai Menhan, berkomentar semacam itu. "Dari kacamata negara, ya wajar kalau mengatakan begitu. Ini cara pandang negara," kata Nukman.
Namun yang penting saat ini, pemerintah tidak menyikapi ancaman itu dengan cara-cara lama. Para petinggi negeri ini harus lebih cerdas dan matang agar ancaman penyebaran informasi tidak mengancam keutuhan negara.
"Caranya harus cerdas, silakan dipikirkan. Kalau gara-gara merasa terancam terus Twitter ditutup, itu bodoh sekali," kata Nukman.
Nukman mengatakan, menutup Twitter memang boleh jadi mengamankan keutuhan negara. Namun dengan memblokir situs micro blogging, akan menutup banyak sekali benefit yang bisa didapatkan.
"Akan merugikan untuk orang-orang yang mendapatkan banyak hal positif dari Twitter," katanya.
Purnomo: Twitter Bisa Jadi Ancaman, Tapi Tak Perlu Sampai Diblokir
Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter sebagai ancaman nonmiliter yang patut diwaspadai. Namun, Purnomo tidak mengatakan kalau situs microblogging itu perlu diblokir.
"Ya nggaklah (diblokir), itu sama saja Anda sama kayak provokator, terlalu jauh itu," ujar Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Purnomo kembali menjelaskan bahwa media sosial seperti Twitter memang bisa menjadi salah satu ancaman era saat ini. "(Ucapan saya) yang ditulis Rachmadin (reporter detikcom) itu betul. Yang pasti soal ancaman itu teori dasarnya kan begitu ancaman itu bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Ancaman itu bisa dari perorangan atau organisasi," jelasnya.
Menhan menganggap, ancaman nonmiliter lebih tinggi ketimbang ancaman militer. Ia menyerahkan hal ini kepada kementerian masing-masing untuk mewaspadai hal itu.
"Ke depan ancaman nonmiliter itu paling tinggi kan? Kan sudah jelas. Karena ancaman itu nonmiliter porsinya sama sekarang setiap kementerian," tukasnya.
"Saya kan bilang ancaman itu bisa lewat cybercrime atau lewat Twitter. Bisa juga lewat pandemi," tambahnya.
Bapak disebut-sebut di Twitter sebagai agen yang mengamankan aset-aset Amerika Serikat? "Ah, nggak benar itu. Yang memutus Natuna kan saya. Yang ngebalikin Pertamina, Purnomo kan. Saya yang teken," tandasnya.
Jadi itu nggak benar? "Ya ditanya pada rumput yang bergoyang saja," tutupnya.
Sumber: DETIK
Sumber: DETIK
Sumber: DETIK
Sumber: DETIK
Sumber: DETIK
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
Teknologi
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Nipress : 2025, Kami Supplai Baterai Untuk 18 Kapal Selam TNI AL
- Meristek Yakin Indonesia Kurangi Ketergantungan Alutsista Dari Luar Negeri
- ITS : Korsel Tak Tulus ToT Kapal Selam Kepada Indonesia
- EADS Tawarkan Dana Segar $ 2 Miliar Bila Menang Dalam Pengadaan Pesawat Tempur Korsel
- Proses Alih Teknologi Kapal Selam Korsel Masih Berjalan Alot
- Sharp Avionik K Gandeng Elbit System Dalam Pengembangan Proyek LAH Dan KFX
- TNI AL Memilih Simulator Nautis Class A Untuk Pelatihan Kapal Perang Sigma
- Industri Pertahanan Nasional Sudah Menguasai Teknologi Level Menegah
- Bila Diinginkan, Indonesia Dengan Mudah Membuat Senjata Nuklir
- PT DI Akan Produksi Simulator CN-235 Dan Super Puma
- Radar INDRA Akan Dipasang Di Tiga Kapal Selam Indonesia
- Korsel Rilis Bom Korean GPS Guided Bomb Untuk KFX Kepada Publik
- Debat Polemik Pengembangan Pesawat Tempur KFX
- TNI AL Inginkan Tingkatkan Alih Teknologi Dengan AS
- Pengamat : Israel Gagal Membuat Jet Tempur Kfir Yang Tangguh
- TNI AU Kembali Aktifkan ACMI Pekanbaru
- Departemen Pertahanan Bangun Pertahanan Cyber
- TNI Gandeng UI Untuk Mengembangkan Kapal Tanpa Awak
- Menhan : Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Akan Diproduksi Massal
- Menristek : UAV Buatan BPPT Masih Terlalu Berisik
- KSAD : Pembelian Alutsista Luar Negeri Harus Ada Alih Teknologi
- Lapan : Nozzle Roket RX-550 Masih Bermasalah
- Spesifikasi UAV Sriti dan Alap-Alap Buatan BPPT
- BPPT Siap Mengembangkan UAV Untuk Militer
0 komentar:
Post a Comment