"Kita harus tegas, bahwa dalam peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, yakni berbentuk antarmiliter misalnya melalui international militairy educational training (IMET), maka masih dengan konsep tidak mengikutkan Kopassus, itu tidaklah fair," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/3/2010) malam. Theo L.Sambuaga yang juga mantan Ketua Komisi I DPR RI mengatakan hal itu sehubungan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ke Indonesia dalam waktu dekat ini.
Dalam kaitan peningkatan kerja sama antarmiliter dengan memprioritaskan modus IMET (kerja sama pendidikan dan latihan) itu, Theo Sambuaga meminta AS agar mengikutsertakan perwira-perwira TNI dari Kopassus. "Selama ini memang AS belum mau memasukkan Kopassus dengan alasan tekanan dari Kongres AS yang selalu kaitkan Kopassus dengan kejadian-kejadian di masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur dan lain-lain," katanya.
Theo Sambuaga menilai, tidak ada alasan bagi AS untuk selalu mengaitkan kerja sama militer (dengan melibatkan Kopassus) dengan kejadian-kejadian masa lalu tersebut. "Saya kira itu sudah tidak beralasan. Karena siapa pun yang melanggar hukum dan HAM itu sudah pernah melalui proses pengadilan secara terbuka, dan yang bersalah telah dihukum. Kita perlu tegaskan, janganlah menghukum institusinya. Ini tidak benar," tegasnya.
Kalau kesalahan-kesalahan itu dikaitkan dengan institusi, demikian Theo Sambuaga, berarti memvonis intitusinya, dan itu tidak bisa dibenarkan, karena ini menyangkut personel, serta telah melewati suatu proses hukum secara terbuka.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment