Pulau Terluar Yang Telah Dipantau LAPANJAKARTA -- Pemerintah telah menginventarisir data pemetaan pulau terluar di Indonesia. Hasilnya, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) menyatakan bahwa data paling baru ada 92 pulau yang masuk kategori terluar di wilayah Indonesia. Di antaranya, 21 pulau sudah berpenghuni dan 13 pulau berpenghuni secara musiman. "Pulau itu banyak yang masih membutuhkan infrastruktur tambahan namun kondisinya sudah membaik," ujar Meneg PDT Helmy Faishal Zaini usai melakukan sidak hari pertama masuk lebaran di Jakarta Selasa, (14/9) kemarin.
Saat ini Meneg PDT sedang melakuan inventarisasi tahap kedua. Kali ini pihaknya memetakan jumlah masyarakat RI yang berada di pulau terluar tersebut. Karena data mutakhir dari BPS terkait jumlah masyarakat di pulau terluar juga sedang disusun.
Menurutnya, jika pendataan sudah dilakukan, Meneg PDT akan memulai langkah dengan melakukan perbaikan infrasruktur serta mengembangkan potensi masyarakat yang tinggal di pulau terluar Indonesia tersebut.
"Baik dari infrastruktur, pengembangan masyarakat di pulau terluar akan menjadi prioritas pemerintah. Setidaknya masyarakat di pulau terluar ini mendapatkan perhatian khusus dan ini merupakan proses nasional," kata dia.
Untuk wilayah perbatasan, lanjut Helmy, adanya kerjasama antara instansinya dengan lembaga terkait di lintas sektoral. Saat ini, daerah yang masuk kategori desa tertinggal di wilayah perbatasan juga semakin semakin menipis. "Saya kira jumlah semakin berkurang untuk desa tertinggal di wilayah perbatasan. Karena ini adalah hasil kerjasama lintas sektor," kata dia.
Helmy mengatakan, masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tidak selamanya dalam keadaan kondisi buruk. Seperti masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini atau Timor Leste keadaan perekonomiannya lebih baik dibandingkan negara tetangganya.
"Lagi pula masyarakat di perbatasan tidak selamanya buruk. Persoalan yang masih terjadi ada di wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat yang sedang dilakukan upaya perbaikannya oleh pemerintah," kata dia.
Namun ia menjelaskan, membangun masyarakat di wilayah tertinggal atau perbatasan, merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Karena itu dia mengundang pihak swasta untuk terlibat dan memajukan wilayah terluar Indonesia. "Pemerintah terus lakukan upaya, terutama pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pulau terluar," pungkas dia.
Sumber: JPNN
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment