Pengamanan Wilayah Mabes TNI AL Tingkatkan Koordinasi

SURABAYA, KOMPAS.com — Markas Besar TNI Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan perairan dari instansi terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono kepada wartawan di Surabaya, Jumat (17/9/2010), mengemukakan, jumlah kekuatan personel dan sarana pendukung yang ditempatkan di wilayah perbatasan sudah cukup memadai.

"Prinsipnya, jumlah personel dan peralatan yang kita gelar di wilayah perbatasan sudah memenuhi kalau dihadapkan dengan luas wilayah. Yang perlu ditingkatkan adalah manajemen pengelolaan dan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait," paparnya.

Ditemui seusai serah terima jabatan Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), KSAL mengatakan, penempatan personel TNI AL di wilayah perbatasan dilakukan dengan skala prioritas karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

"Kalau dihadapkan pada luas wilayah, hitungannya memang harus ideal. Artinya, semua wilayah harus bisa di-cover. Tetapi, kalau dihadapkan pada kekuatan minimal, kita gunakan skala prioritas," ujarnya.

"Kekuatan minimal itu sudah menghitung hal-hal yang diperlukan, bukan berarti minimal sekali. Minimal bagi TNI AL itu mampu melakukan operasi amfibi, pengamanan operasi laut di sejumlah wilayah, mampu mengangkut batalyon laut, dan menangkal sabotase di laut," tambah KSAL.

KSAL mencontohkan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, Selat Malaka, dan Laut Aru yang perlu mendapat prioritas pengamanan karena ancaman kerawanannya cukup tinggi.

"Untuk wilayah-wilayah yang tingkat ancamannya kecil, tidak perlu mendapat prioritas, tapi tetap ada penempatan personel dengan jumlah lebih sedikit dibanding wilayah yang rawan," katanya.

Agus Suhartono mengatakan, TNI AL mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga agar konflik perbatasan seperti yang terjadi dengan Malaysia bisa dicegah.

"Tanpa adanya batas wilayah yang jelas, akan sulit bagi kita untuk menentukan ini punya siapa dan yang itu punya siapa," katanya menegaskan.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: