ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, February 5, 2010 | 1:02 PM | 0 Comments

    Perbatasan dengan 10 Negara belum Juga Terselesaikan

    JAKARTA--MI: Masalah perbatasan masih menjadi utang bagi pemerintah. Perbatasan dengan sepuluh negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia belum juga terselesaikan.

    Hal itu disampaikan oleh Kasubdit Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Ibnu Wahyutomo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2). "Kita berbatasan dengan sepuluh negara. Dengan sepuluh negara, kita masih mempunyai masalah perbatasan," kata Ibnu.

    Kesepuluh negara tersebut adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Negosiasi dengan kesepuluh negara tersebut, menurutnya, memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda.

    Negosiasi tersebut, sambung dia, tidak bisa dipastikan waktu penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara yang berdaulat. Penyelesaiannya sendiri membutuhkan satu kesatuan, mulai dari penetapan batas, penegasan batas, dan penerimaan dari masyarakat perbatasan serta keterlibatan pemerintahan daerah.

    "Kesulitannya adalah karena mereka tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, sebaliknya kita punya posisi dasar sendiri, dan dua-duanya adalah negara berdaulat," ujarnya.

    Hal itu juga diamini oleh Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen Syarifuddin Tippe. Ia menegaskan masalah perbatasan merupakan masalah kompleks yang menyangkut semua fungsi pihak terkait. Apalagi, rujukan masing-masing pihak berbeda.

    Contoh kasus adalah perbatasan darat antara Malaysia-Indonesia. "Kita sudah 39 kali outstanding boundary problem terkait masalah perbatasan dengan Malaysia. Ada sepuluh segmen yang akan dibicarakan ke depan," jelasnya.

    Direktur Wilayah Pertahanan Dirjen Strahan TH Soesetyo menjelaskan bahwa sepuluh segmen tersebut membentang sepanjang Kalimantan Timur, mulai dari Sebatik, Sungai Sinapat, D500, D400, D700, Sungai Buan, Gunung Raya hingga Tanjung Datu. Permasalahan terjadi karena belum adanya penegasan batas antara kedua negara.

    "Batas negara didasarkan pada penetapan batas antara Belanda dan Inggris. Penetapan batas antara Inggris dan Belanda sudah dilakukan, yakni ditetapkan dengan melihat waterseed. Tapi, ada beda persepsi dan pada tahun 70-an sudah dilakukan survei bersama. Ternyata menyisakan masalah," jelasnya.

    Sumber: Media Indonesia

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.