ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, January 29, 2010 | 7:54 PM | 0 Comments

    Pengadaan Pesawat Kepresidenan Direalisasikan 2011

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Meski terus dikritik, pemerintah memastikan pengadaan pesawat khusus kepresidenan tetap akan dilanjutkan. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan program tersebut baru akan terealisasi pada 2011 mendatang.

    "2011, masih lama kan?" ujar Sudi saat ditanya kapan pesawat kepresidenan akan terealisasi usai mengikuti seminar dan pameran 'Feed Of The World' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (29/01).

    Sudi menambahkan untuk kebijakan tersebut hingga kini masih dibahas antara pemerintah dengan DPR. Keputusan akhirnya, juga atas hasil pembahasan dari kedua belah pihak."Kita harus sama-sama lagi dengan DPR," katanya.

    Sebelumnya, Sudi menyatakan pengadaan pesawat kepresidenan dilakukan atas usul dari DPR. Alasannya, karena lebih murah dari pada terus menyewa.

    Hingga saat ini, pengadaan pesawat kepresiden, masih dalam proses. Diperkirakan pesawat yang akan dibeli berjenis Boeing karena pihak Sekretariat Negara sudah pernah mengunjungi ekspose pabrik pesawat tersebut.

    Sementara itu, seperti dikonfirmasi sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai pemerintah tidak transparan saat mengajukan persetujuan pengadaan pesawat khusus untuk kepresidenan. Waktu itu, pemerintah belum mengajukan harga total dari pesawat tersebut, tetapi sudah meminta persetujuan pembayaran uang muka untuk tanda jadi pembelian pesawat senilai Rp 200 miliar.

    Anggaran juga direncanakan diambil dari Anggaran 999.06 atau Pos Belanja Lain-lain di APBN 2010. Padahal, pos belanja lain-lain adalah untuk anggaran dengan kategori yang belum bisa diprkirakan, seperti anggaran bencana alam, anggaran untuk tuntutan pihak ketiga kepada pemerintah yang dikabulkan pengadilan dan lainya.

    Sumber : TEMPO

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.