ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Monday, April 5, 2010 | 9:03 PM | 0 Comments

    DPR Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

    JAKARTA--MI: Anggota Komisi I DPR RI dari FPG Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa DPR tetap mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan TNI. Peningkatan tersebut dilakukan melalui peningkatan uang lauk pauk dan tunjangan untuk prajurit di perbatasan.

    "Kenaikan ULP dan tunjangan perbatasan itu sudah menjadi keputusan Komisi I pada rapat lalu. Kenaikan ULP dan tunjangan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan minimum prajurit, beda dengan kenaikan remunerasi yang terkait dengan jabatan," kata Enggartiasto kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (5/4).

    Ia menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan untuk prajurit di bawah batas minimal untuk memenuhi kebutuhannya. Maka itu, peningkatan ULP dan pemberian tunjangan perbatasan bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar lagi.

    "Saya belum tahu berapa peningkatannya. Pemerintah harus membahasnya di satuan tiga karena pada periode lalu belum sempat masuk sampai kesitu. Mungkin setelah reses selesai dan pemerintah sudah siap dengan usulan APBN-P, kita bahas itu," tukasnya.

    Sumber: MEDIA INDONESIA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.