ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Thursday, July 29, 2010 | 9:47 AM | 0 Comments

    Agus Widjojo: Lebih Baik Kodim Dihapus

    kodim bogor

    Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo kembali menegaskan komando teritorial terendah yang dapat melakukan fungsi pertahanan hanyalah Komando Resort Militer sehingga Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) lebih baik dihapuskan.

    "Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat," kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta, Rabu.

    Penghapusan itu, sebut Agusm sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.

    "Masalah keamanan dalam negeri diserahkan kepada Polri," katanya seraya mengatakan perhatian pemda masih pada pelaksanaan otonomi daerah.

    Pada masa lalu, menurut Agus, memang tidak ada pemisahan antara pembinaan teritorial dan komando teritorial, bahkan TNI juga terlibat dalam pembinaan teritorial yang sebenarnya urusan sipil.

    Namun, sejak pemisahan Polri dari TNI untuk urusan ancaman dalam negeri, TNI tidak ikut campur karena hal itu sudah menjadi urusan pemda dan kepolisian.

    Kendati demikian, TNI masih bisa bergerak atas permintaan pemerintah pusat, daerah, atau polisi, tetapi bantuan ini pun tetap dipersoalkan karena operasi TNI memiliki karakteristik berbeda dari polisi.

    Agus menyebutkan, reformasi TNI pada hakikatnya merupakan pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

    Menurut dia, reformasi TNI bersamaan dengan masa transisi demokrasi bangsa, sekaligus penyesuaian kultur `paternalistik` ke bentuk kultur perseorangan yang bertanggung jawab.

    Oleh karena itu, reformasi TNI tidak berjalan secara menyeluruh, tapi bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat.

    Sumber: ANTARA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.