Mantan Deputi Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi Agus Widjojo (kiri) menjadi pembicara bersama pengamat militer Salim Said dalam diskusi di kantor harian Sinar Harapan , Jakarta, Rabu (28/7). Diskusi membahas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi TNI.
Jakarta, Kompas - Pengamat militer Salim Said menilai pernyataan resmi Pemerintah Amerika Serikat, yang akan membuka embargo terhadap korps pasukan elite TNI Angkatan Darat atau Kopassus, seperti disampaikan Menteri Pertahanan AS Robert Gates sebelumnya, hanya sekadar basa-basi dan tidak akan mungkin dilakukan.
”Setiap bentuk kerja sama dengan negara lain yang akan digelar Pemerintah AS harus mendapat persetujuan dari Kongres AS karena hal itu akan terkait pula dengan kebijakan anggaran untuk membiayainya,” kata Salim Said di Jakarta, Rabu (28/7), seusai berbicara dalam diskusi tentang reformasi TNI di harian Sinar Harapan, Jakarta.
”Senator Patrick Leahy di Kongres AS masih belum mengubah keputusannya yang keras terhadap Kopassus soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Memang Pentagon kepingin sekali memperbaiki hubungan dengan Indonesia karena peran strategisnya di kawasan Asia, menghadapi pengaruh kekuatan baru seperti China dan India,” ujar Salim.
Akan tetapi, niat dan keinginan Pemerintah AS itu tidak akan bisa dengan mudah dilaksanakan karena Kongres AS juga berperan sangat besar dalam pengambilan keputusan di sana. Menurut Salim, kalaupun ada yang dibuka, paling-paling hanya dalam bentuk latihan kecil-kecilan yang pastinya tidak akan bisa dilakukan di AS.
”Sudahlah, enggak akan ada perubahan yang signifikan soal kerja sama dengan Kopassus karena di Kongres AS masih ada hambatan. Saya pernah ke sana (Leahy) ikut melobi, angel (sulit) sekali. Gates itu, kan, wakil pemerintahnya yang memang mau berbaik-baik dengan Indonesia. Dari dahulu pun mereka begitu. Enggak ada yang barulah itu,” ujar Salim.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo meminta pemerintah dan TNI melakukan pembenahan ke dalam dan introspeksi diri, terutama terkait dengan nilai-nilai universal macam hak asasi manusia, sehingga tidak perlu lagi berubah setelah ada tekanan dari luar.
”Sebaiknya kita proaktif menjadikan semua tantangan tadi untuk kemudian melakukan perbaikan diri dan introspeksi. Semua itu demi kebaikan diri kita sendiri,” ujar Agus.
Di sela-sela rapat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang ratifikasi kerja sama pertahanan dan teknis militer antara Indonesia dan Brunei Darussalam serta Rusia, Selasa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah Pemerintah AS menerapkan syarat atau permintaan tertentu terkait langkah kebijakan mereka kemarin mencabut embargo kerja sama antarmiliter kedua negara, khususnya dengan Kopassus.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment