ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Wednesday, August 25, 2010 | 8:53 PM | 0 Comments

    Menhan: Perbatasan Laut Luas, Apa Tiap Hari Harus di Situ?

    Jakarta - Ada 6 instansi yang terlibat dalam pengamanan garis perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga. Tetapi tetap tidak semua perbatasan bisa dijaga oleh aparat, mengingat jumlah sumber daya yang tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan.

    "Kita harus realistis. Perbatasan laut itu luas sekali, apa tiap hari kita harus di situ?" kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai Seminar Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya, Rabu (25/8/2010), di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

    Alasan serupa juga membuat tidak setiap pulau terluar wilayah NKRI dijaga oleh aparat keamanan. Di samping pulau tersebut memang tidak dapat dihuni, hanya berfungsi sebagai titik untuk menarik garis batas laut dengan titik lainnya.

    Menyinggung tanggung jawab patroli penjagaan garis perbatasan, ada 6 instansi yang terlibat dalam kapasitasnya masing-masing. Selain Polri dan TNI AL, juga ada Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.

    Meski terkesan tidak efisien dan tumpang tindih, Poernomo membantah bahwa di antara mereka tidak ada koordinasi sehingga menyebabkan insiden pelanggaran garis batas laut bisa terjadi. "Kita tetap ada koordinasi," tegas dia.

    Khusus untuk wilayah Laut Tanjung Berakit, menurutnya masih dalam status sengketa batas laut dengan Malaysia. Ini karena jarak titik pertemuan perbatasan dua negara kurang dari 12 mil laut yang jadi kesepakatan internasional.

    "Di sana sempit sekali wilayahnya, jadi rawan overlapping batas wilayah," jelas Poernomo.

    Sumber: DETIK

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.