ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Monday, August 23, 2010 | 11:58 PM | 0 Comments

    Presiden : Tata Kembali Prosedur Pengamanan Laut

    Kapal Patroli DKP

    Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penataan kembali koordinasi pengamanan laut antar instansi pemerintah pasca insiden di perairan Tanjung Berakit Kepulauan Riau.

    "Kita perlu perbaikan, kita ada Bakorkamla, angkatan laut, kepolisian dan kementerian kelautan dan perikanan. Baiknya kementerian kelautan dan perikanan lebih ke prosperity, sementara security ada kepolisian dan angkatan laut," tegas Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin siang.

    Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk membenahi sistem koordinasi yang saat ini telah ada.

    "Jadi saya minta ke Menko Polhukam untuk tata kembali," katanya.

    Sementara itu, kata Presiden, tindaklanjut setelah insiden tersebut, pemerintah akan segera membahas penyelesaian pembicaraan batas wilayah dengan Malaysia.

    Kepala Negara juga telah meminta data kepada Menteri Luar Negeri tentang adanya sejumlah WNI di Malaysia yang akan menghadapi hukuman berat termasuk hukuman mati.

    "Tadi pagi saya komunikasi dengan menlu, apa betul ada sekian banyak WNI yang diputus hubungan mati. Kita teruskan bantuan hukum dan pembelaan," katanya.

    Presiden kembali menegakan bahwa Indonesia akan segera menyelesaikan pembahasan mengenai perbatasan dengan Malaysia.

    "Satu hal bila kejadian di daerah klaim bersama, saya instruksikan mari kita dorong perundingan perbatasan bisa berjalan lebih cepat dan efektif," katanya.

    Sumber: ANTARA

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.