Kemhan Awasi Dana Tunjangan

Pasukan TNI Di Perbatasan

JAKARTA(SINDO) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjamin tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di perbatasan akan langsung diberikan melalui rekening pribadi masing-masing prajurit TNI.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda TNI Bonggas Silaen mengatakan,pihaknya akan mengawasi dan memantau agar dana langsung ke prajurit tanpa ada pemungutan dan pemotongan. “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang akan langsung mengirimkan dana tunjangan khusus tersebut ke rekening prajurit,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertahanan kemarin. Bonggas melanjutkan, dana untuk tunjangan khusus perbatasan sudah tersedia di (KPPN).

Namun, proses pencairan masih harus menunggu surat perintah dari masing- masing Panglima Komando Utama (Kotama) atau Satuan Kerja tempat prajurit tersebut bertugas.“ Kalau Kotama atau Satker belum mengajukan surat pada KPPN, artinya dana tersebut tidak dapat dicairkan,”katanya.

Mekanisme pencairannya, lanjut Bonggas, Panglima Komando Utama (Kotama) seperti Panglima Komando Daerah Militer (Kodam), Panglima Armada Barat dan Timur TNI AL, Panglima Komando Operasi I dan II TNI AU, dan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tempat prajurit bertugas menyampaikan surat kepada KPPN yang berisi daftar prajurit yang bertugas di perbatasan beserta nomor rekening masingmasing prajurit.

“Sekarang pencairannya tergantung komandannya masing-masing,” ujar Marsda TNI Bonggas Silaen. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, kata Bonggas, telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Renhan No 12/2010 tertanggal 22 Oktober 2010. Selain itu, Ditjen Renhan Kementerian Pertahanan juga telah mengirimkan Surat Telegram No ST/19/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 kepada masing-masing Panglima Kotama.

Tunjangan khusus perbatasan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010. Dalam perpres tertanggal 19 Juli 2010 tersebut tertuang bahwa tunjangan diberikan dalam rangka untuk meningkatkan moral prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Pemberian tunjangan tersebut terhitung mulai 1 Januari 2010.

Tunjangan khusus tersebut berupa tunjangan bulanan sebesar 150% dari gaji pokok diberikan kepada prajurit yang bertugas dan tinggal di pulau-pulau terluar tanpa penduduk. Sementara prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar yang berpenduduk diberikan tunjangan 100% dari gaji pokok. Dihubungi secara terpisah,anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno menyayangkan tersendat-sendatnya proses pencairan dana tunjangan khusus tersebut.

Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan terutama di pulaupulau terluar seharusnya mendapatkan prioritas dan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun para pimpinannya. “Mereka benteng pertama jadi harus ada atensi khusus,”katanya. Terkait tunjangan kinerja atau remunerasi Kementerian Pertahanan dan TNI, Marsda TNI Bonggas Silaen mengatakan, prosesnya berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemkeu).

”Masalah remunerasi bolanya sudah di Kemenkeu. Dia sedang menghitung grade.Kalau dari kita dan TNI semua data sudah kita serahkan. Mereka sedang kerja keras berapa yang dikasih untuk Kemhan dan TNI,”katanya.

Sumber: SINDO

Berita Terkait:

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil