Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didorong menjadi kementerian yang fokus dalam ekonomi. Untuk itu, hal-hal yang terkait dengan pengamanan akan dialihkan pada institusi lain yang merupakan tugasnya. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada acara Coffee Morning antara TNI AL, KKP dan perwakilan stakeholders kelautan dan perikanan di Gedung Neptunus, Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Selatan (4/5).
Menurut KASAL, Laksamana TNI Agus Suhartono, menjelaskan bahwa hal yang mendasar dalam membangun kelautan dan perikanan di Indonesia adalah trust, saling percaya di antara kita semua, TNI AL, KKP dan para pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Fadel juga menawarkan anggaran 1,5 triliun yang ada di KKP untuk kegiatan pengawasan dapat dimanfaatkan bersama dengan TNI AL, asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, KKP akan lebih fokus menangani kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dan meningkatkan kontribusi kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional. Diskusi yang berlangsung secara hangat bak gayung bersambut, karena dalam kesempatan tersebut para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan juga menyampaikan beragam pertanyaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan KASAL.
Pemangku kepentingan menegaskan bahwa peraturan dan perundangan-undangan yang ada sekarang ini sangat positif, namun sering berbeda penafsiran dan pelaksanaan di lapangan yang merepotkan pengusaha dan nelayan.
Menanggapai hal tersebut, KASAL menjawab bahwa permasalahan tersebut dapat dihindari apabila telah terbangun trust atau kepercayaan. Sebagai contoh, apabila suatu asosiasi perusahaan memiliki anggota yang "kredibel", dalam arti terbukti kejujuran para anggotanya, maka para aparat pengawas juga akan bersifat positif dan wajar.
Sebaliknya, apabila kondisi usaha dalam bidang perikanan banyak dijumpai kecurangan atau ketidakbenaran, maka petugas keamanan akan bersikap lebih cermat dan aktif.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad mengajak para stakeholders untuk bersama-sama, bahu-membahu, memecahkan permasalahan restrukturisasi armada perikanan, permodalan dari perbankan serta ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M. Ed, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 08161933911)
Sumber: ANTARA
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment