JAKARTA--MI: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui APBN Perubahan yang diajukan oleh pemerintah, khususnya terkait alokasi untuk Kementerian Pertahanan dan TNI sebesar Rp680 miliar. Salah satu program yang akan dibiayai oleh APBN-P tersebut adalah pemberian tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan serta pulau kecil dan terluar.
Itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari F-PDIP Tb Hasanuddin kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (7/5). "Total APBN-P yang disetujui adalah Rp680 miliar. Salah satunya adalah untuk insentif bagi prajurit yang bertugas di perbatasan dan pulau-pulau terluar dan terpencil," ujarnya.
Ia menyebut, total anggaran yang tersedot dari APBN-P untuk tunjangan perbatasan tersebut mencapai Rp179 miliar. Nominal itu untuk membiayai 9.709 prajurit dan PNS berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan sudah melaksanakan tugas yang terdaftar dalam program seratus hari KIB II. "Itu merupakan prioritas dari pemerintah," sambungnya.
Peraturan Menkeu Nomor S-15/MK.02/2010 sebelumnya terbit sebagai dasar perhitungan bagi pemberian tunjangan perbatasan. Pertama, prajurit TNI dan PNS yang tinggal di pulau terpencil tanpa penduduk ditingkatkan sebesar 150 persen dari gaji pokok. Kedua, prajurit TNI dan PNS yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk ditingkatkan 100 persen dari gaji pokok dan 75 persen bagi prajurit yang berada di perbatasan. Ketiga, prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah udara dan laut serta beroperasi di pulau-pulau kecil terluar ditingkatkan hingga 50 persen dari gaji pokok.
Meski demikian, pemerintah masih mengeluhkan keterbatasan anggaran perawatan dan pemeliharaan alutsista karena tidak seluruh usulan APBN-P yang diajukan dikabulkan. Pemerintah sebelumnya meminta tambahan sebesar Rp2 triliun untuk dapat mendukung pembiayaan perawatan alutsista yang dimiliki TNI. Atas hal ini, Hasanuddin menyatakan bahwa DPR sudah berupaya untuk meloloskan seluruhnya.
Itu terlihat dari jumlah anggaran yang sebelumnya disetujui hanya Rp380 miliar meningkat hingga hampir seratus persen. "Kami sudah memperjuangkan. Tadinya hanya akan disetujui Rp380 miliar tapi akhirnya sampai Rp680 miliar. DPR sebenarnya menilai permintaan penambahan anggaran yang diajukan Kemenhan itu (Rp2 triliun) wajar. Hanya, pemerintah mungkin melihat prioritas berbeda. Anggaran yang diajukan juga sudah dirinci hingga satuan tiga supaya DPR mudah mengeceknya," tandasnya.
Sumber: MEDIA INDONESIA
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
0 komentar:
Post a Comment