Jalan Paralel Perbatasan Indonesia - Malaysia Mendesak

Jalan Perbatasan Indonesia - Malaysia (Foto: borneophotography.org)

Pontianak, Kompas - Pembangunan jalan paralel yang menghubungkan ujung barat dan ujung timur perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat mendesak dilakukan. Jalan itu dinilai sangat strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi dan menjaga pertahanan serta keamanan negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) Fathan A’ Rasyid, Senin (23/8), mengatakan, Gubernur Kalbar Cornelis sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jalan paralel tersebut bisa berstatus strategis nasional sehingga dibiayai dana dari pusat dan daerah.

”Kalau bisa berstatus jalan strategis nasional, jalan bisa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar, serta APBD lima kabupaten yang berada di perbatasan itu,” kata Fathan.

Jalan dengan panjang sekitar 800 kilometer yang membentang dari Temajo, Kabupaten Sambas, hingga Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, itu membutuhkan biaya sekitar Rp 9 triliun. Besarnya anggaran karena jalan paralel tersebut diupayakan menggunakan standar internasional—biayanya Rp 11 miliar per kilometer. Jalan nasional di Indonesia umumnya membutuhkan dana Rp 1 miliar per kilometer.

Usulan gubernur soal jalan paralel ini, lanjut Fathan, sudah sampai ke sekretariat negara. ”Sekarang kami sedang menunggu peraturan presiden terkait status jalan paralel itu. Potongan-potongan jalan paralel tersebut sudah ada dan bisa dilalui. Namun, kami berusaha agar jalan tersebut bisa masuk kebijakan satu paket sehingga lebih mudah penanganannya,” ujarnya.

Peraturan presiden dinilai penting mengingat jalan paralel tersebut akan melalui beberapa hutan lindung. Artinya, membutuhkan izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. ”Jika peraturan presiden bisa diterbitkan akhir tahun ini atau awal 2011 dan ada partisipasi konsorsium, dalam lima tahun jalan paralel itu bisa selesai,” kata Fathan lagi.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius Sinyor, jalan paralel yang juga disebut jalan lintas Kalimantan Poros Utara itu masih terkendala rencana tata ruang wilayah (RTRW), terutama yang menyangkut kehutanan. ”Kami berharap, dalam revisi RTRW Kalbar, perubahan kawasan yang akan dilalui jalan itu bisa selesai sehingga proses pembangunan bisa lancar,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Kalbar Robert Nursanto mengatakan, jalan paralel itu tidak boleh lagi dibahas dalam tataran untung-rugi. ”Kalau masih bicara cost and benefit, jalan paralel itu selamanya tidak pernah akan bisa dibangun. Sepatutnya semua pihak menyadari bahwa jalan paralel itu tak hanya strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat perbatasan, tetapi juga bagi pertahanan dan keamanan negara,” ujarnya.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: