korvet Nasional yang telah gagalJakarta, Kompas - Wakil Presiden Boediono mengingatkan, revitalisasi industri di bidang pertahanan jangan sampai terperangkap dan terjerumus dalam proses serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
”Jika ada KKN, apa pun yang dilakukan dalam programnya pasti akan gagal,” kata Wapres Boediono saat memberikan pembekalan di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (19/8).
Menurut Wapres, jika hal itu terjadi, program apa pun yang akan dilakukan pasti tidak akan berjalan sehingga yang akan menjadi korban adalah rakyat.
Dalam acara itu hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Gubernur Lemhannas Muladi serta 100 peserta PPRA yang berasal dari sejumlah kalangan dan negara.
Di industri pertahanan negara maju, tambah Wapres, saat ini dikenal dengan fenomena atau sindrom military-industrial complex atau semacam persekongkolan kepentingan militer dan industri. ”Jadi, apa pun harus bersih dari KKN. Jangan sampai kita masuk dalam situasi dan fenomena persekongkolan kepentingan militer dan industri tersebut,” ujarnya.
Boediono menambahkan, dalam industri pertahanan, yang harus disiapkan dan dijalankan adalah memperkuat industri pertahanan, menyeleksi alat pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta harus menyesuaikan diri dengan program soft power atau ideologi dan visi bangsa serta program hard power, seperti teknologi dan industri.
”Catatan saya agar revitalisasi industri pertahanan juga berupaya untuk mewujudkan satu mata rantai dalam mendukung industri pertahanan secara sistematis,” kata Wapres.
Korvet
Dalam pertemuan di Istana Wapres itu juga dilakukan tanya-jawab peserta PPRA dengan Wapres dan Menko Polhukam.
Menjawab pertanyaan peserta PPRA XLIV mengenai nasib program nasional korvet untuk TNI, yaitu pengadaan empat buah korvet—dua akan dibangun di Belanda dan dua lainnya akan dibangun di PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia—Djoko Suyanto mengaku, program itu berhenti di tengah jalan karena ketidaksiapan BUMN strategis dan bukan dari pihak luar.
”Pada waktu sekitar enam tahun lalu, selain soal dana, manajemennya mungkin kebetulan juga kurang baik di PAL, Pindad, dan Dirgantara Indonesia karena situasi saat itu tengah dilanda krisis,” katanya.
Namun, lanjut Djoko, dengan kebijakan baru satu atau dua tahun terakhir ini, program nasional korvet diharapkan bisa berlanjut mengingat kebijakan pendanaan ditetapkan dalam jangka panjang dengan dukungan perbankan nasional. ”Saya kira prosesnya akan terus dilanjutkan. Tidak hanya di PAL, Pindad, tetapi juga di Dirgantara Indonesia. Bahkan, bukan cuma korvet, melainkan juga pesawat dan senjata lainnya,” kata Djoko.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
PAL
- Kemhan : Butuh 1.5 Triliun Untuk Membangun Galangan Kapal Selam
- Kemhan Optimis Lanjutkan Proyek Kapal Selam dengan Korsel
- PT PAL : ToT Kapal Selam Korsel Rugikan Indonesia
- PT PAL Lakukan Launching Keel Laying Kapal KCR 60 M & Tug Boat
- 2014, PT PAL Akan Mulai Produksi Kapal Selam
- PT PAL Akan Kerjakan 16 Unit KCR-60 TNI AL
- KEEL LAYING Kapal Cepat Rudal (KCR-60 METER) TNI AL
- PT PAL Akan Membangun Kapal Selam Sendiri
- Dirut PT PAL : Kami Yakin Pengerjaan Kapal TNI Selesai Tepat Waktu
- Wamenhan Keluhkan Pengerjaan Kapal Perang Molor Karena Salah Perhitungan
- Kemhan Kirim 250 Teknisi Dalam Proyek PKR Di Belanda
- PT PAL Akan Mulai Pembuatan PKR Awal Tahun Depan
- 206 Orang PT PAL Terpilih Dalam Pembuatan Kapal Selam Di Korsel
- DSME Daewoo Seleksi Penerimaan Tim ToT Dari PT PAL
- 2013, PT PAL Mendapat Belanja Modal Rp 549 Miliar Untuk Revitalisasi
- Menhan : Butuh US$ 170 Juta Untuk Mengupgrade PT PAL
- Kabaranahan Kemhan : Kesiapan PT PAL Dalam Pembuatan Sigma Hampir 80 Persen
- Wamenhan Ingin PT PAL Harus Menyiapkan Diri Untuk ToT
- PT. PAL Indonesia Bangun 3 Unit Kapal KCR 60 M Pesanan TNI AL
- Menteri BUMN Meminta PT PAL Fokus Untuk Pengadaan Kapal Perang
- Menteri BUMN Mengganti Hampir Seluruh Direksi PT PAL
- PT PAL Akan Fokus Pengerjaan Kapal Perang
- Dirut PT PAL : PAL Telah Membangun Fasilitas Pembuatan Kapal Selam
- Komisi I DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam
- PT PAL Diminta Mempercepat Perampungan Perusak Kapal Rudal
0 komentar:
Post a Comment