JAKARTA--MI: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Irmanputra Sidin mengatakan, pemerintah sebaiknya mengembangkan wacana yang lebih konstruktif bagi TNI seperti bagaimana menaikkan kesejahteraan prajurit, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern yang dibutuhkan saat ini.
"Hal tersebut dibutuhkan TNI daripada mewacanakan untuk memberikan hak pilih bagi mereka," kata Irmanputra Sidin di Jakarta, Jumat (25/6).
"TNI adalah satu-satunya lembaga yang paling berhasil mereformasi diri dibandingkan lembaga negara manapun di Indonesia. Keberhasilan ini dan keberhasilan TNI menjaga kedaulatan seharusnya bisa diapresiasi oleh pemerintah dengan memberikan kehidupan yang lebih layak buat seluruh prajurit TNI," katanya.
Sebelumnya beredar wacana untuk memberikan hak pilih bagi anggota TNI dalam pemilu.
Menurut Irmanputra, peningkatan kesejahteraan prajurit, pembelian alusista modern yang dibutuhkan TNI saat ini dan pelatihan yang baik bagi prajurit, diyakininya lebih dibutuhkan oleh seluruh prajurit TNI dan juga negara ini.
Ini jauh lebih penting dan pasti diinginkan oleh seluruh prajurit dibandingkan dengan mengembangkan wacana mengenai hak pilih tersebut, katanya menegaskan.
Irmanputra menegaskan wacana hak pilih TNI ini adalah wacana berulang. Negara menurutnya tidak berpikir apa kebutuhan tentara. Setiap anggota TNI sudah sadar ketika dia menjadi anggota TNI maka dia akan kehilangan salah satu haknya dan hal itu adalah wajar sebagai bentuk konsekuensi pilihan hidup anggota TNI.
TNI sadar bahwa mereka bukan warga negara biasa karena diberikan kewenangan memegang senjata, sehingga mereka juga sadar bahwa untuk statusnya itu ada hak-hak warga negara biasa yang tidak bisa dimilikinya, paling tidak untuk saat ini.
Ia mengatakan, menjadi anggota TNI adalah pilihan hidup profesional sehingga anggota TNI sadar bahwa dia kehilangan hak pilihnya saat bergabung dengan TNI.
Seharusnya negara membiarkan saja dulu hal ini seperti saat ini sampai TNI menjadi profesional dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup dan keluarganya dan kebutuhan mereka untuk membela negara, tegasnya.
Irman mengkritik pemerintah yang lebih berani memberikan renumerasi pegawai pajak yang jelas-jelas dari segi prestasi jauh di bawah apa yang telah diraih TNI. Namun tambahnya kepada TNI justru tidak diberikan renumerasi yang seimbang dengan beban tugasnya.
"Pegawai pajak sudah diberi renumerasi masih saja korupsi dan paling jauh ganjarannya penjara. Sementara anggota TNI yang sudah berprestasi mengawal reformasi serta berhasil menjaga Indonesia dengan taruhan nyawanya renumerasinya tidak diberikan," jelasnya.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment