JAKARTA--MI: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Irmanputra Sidin mengatakan, pemerintah sebaiknya mengembangkan wacana yang lebih konstruktif bagi TNI seperti bagaimana menaikkan kesejahteraan prajurit, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern yang dibutuhkan saat ini.
"Hal tersebut dibutuhkan TNI daripada mewacanakan untuk memberikan hak pilih bagi mereka," kata Irmanputra Sidin di Jakarta, Jumat (25/6).
"TNI adalah satu-satunya lembaga yang paling berhasil mereformasi diri dibandingkan lembaga negara manapun di Indonesia. Keberhasilan ini dan keberhasilan TNI menjaga kedaulatan seharusnya bisa diapresiasi oleh pemerintah dengan memberikan kehidupan yang lebih layak buat seluruh prajurit TNI," katanya.
Sebelumnya beredar wacana untuk memberikan hak pilih bagi anggota TNI dalam pemilu.
Menurut Irmanputra, peningkatan kesejahteraan prajurit, pembelian alusista modern yang dibutuhkan TNI saat ini dan pelatihan yang baik bagi prajurit, diyakininya lebih dibutuhkan oleh seluruh prajurit TNI dan juga negara ini.
Ini jauh lebih penting dan pasti diinginkan oleh seluruh prajurit dibandingkan dengan mengembangkan wacana mengenai hak pilih tersebut, katanya menegaskan.
Irmanputra menegaskan wacana hak pilih TNI ini adalah wacana berulang. Negara menurutnya tidak berpikir apa kebutuhan tentara. Setiap anggota TNI sudah sadar ketika dia menjadi anggota TNI maka dia akan kehilangan salah satu haknya dan hal itu adalah wajar sebagai bentuk konsekuensi pilihan hidup anggota TNI.
TNI sadar bahwa mereka bukan warga negara biasa karena diberikan kewenangan memegang senjata, sehingga mereka juga sadar bahwa untuk statusnya itu ada hak-hak warga negara biasa yang tidak bisa dimilikinya, paling tidak untuk saat ini.
Ia mengatakan, menjadi anggota TNI adalah pilihan hidup profesional sehingga anggota TNI sadar bahwa dia kehilangan hak pilihnya saat bergabung dengan TNI.
Seharusnya negara membiarkan saja dulu hal ini seperti saat ini sampai TNI menjadi profesional dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup dan keluarganya dan kebutuhan mereka untuk membela negara, tegasnya.
Irman mengkritik pemerintah yang lebih berani memberikan renumerasi pegawai pajak yang jelas-jelas dari segi prestasi jauh di bawah apa yang telah diraih TNI. Namun tambahnya kepada TNI justru tidak diberikan renumerasi yang seimbang dengan beban tugasnya.
"Pegawai pajak sudah diberi renumerasi masih saja korupsi dan paling jauh ganjarannya penjara. Sementara anggota TNI yang sudah berprestasi mengawal reformasi serta berhasil menjaga Indonesia dengan taruhan nyawanya renumerasinya tidak diberikan," jelasnya.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
- Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
- Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
- Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
- Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
- Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
- Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
- Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
- Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
- Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
- PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
- Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
- Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
- Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
- Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
- Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
- Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
- 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
- Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
- TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
- Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
- Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
- Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
- Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas
0 komentar:
Post a Comment