ALUTSISTA ARDAVA BERITA HANKAM CAKRA 401 SUBMARINE DEFENSE STUDIES INDO-DEFENSE INDONESIA DEFENSE INDONESIA TEKNOLOGI RINDAM V BRAWIJAYA THE INDO MILITER
Formil MIK Formil Kaskus Formil Detik.COM
PT.DI LAPAN LEN NUKLIR PAL PINDAD RADAR RANPUR ROKET RUDAL SATELIT SENJATA TANK/MBT UAV
TNI AD TNI AL TNI AU
HELIKOPTER KAPAL ANGKUT KAPAL INDUK KAPAL LATIH KAPAL PATROLI KAPAL PERANG KAPAL PERUSAK KAPAL SELAM PESAWAT TEMPUR PESAWAT ANGKUT PESAWAT BOMBER PESAWAT LATIH PESAWAT PATROLI PESAWAT TANKER
KOPASSUS PASUKAN PERDAMAIAN PERBATASAN
  • PERTAHANAN
  • POLRI POLISI MILITER
  • PBB
  • NATO BIN DMC TERORIS
    AMERIKA LATIN AMERIKA UTARA BRASIL USA VENEZUELA
    AFGANISTAN ETHIOPIA IRAN ISRAEL KAZAKHTAN KYRGYZTAN LEBANON LIBYA MESIR OMAN PALESTINA TIMUR TENGAH YAMAN
    ASEAN AUSTRALIA Bangladesh BRUNAI CHINA INDIA INDONESIA JEPANG KAMBOJA KORSEL KORUT
    MALAYSIA Selandia Baru PAKISTAN PAPUA NUGINI Filipina SINGAPURA SRI LANGKA TAIWAN TIMOR LESTE
    BELANDA BULGARIA INGGRIS ITALIA JERMAN ROMANIA RUSIA UKRAINA
    MIK News empty empty R.1 empty R.2 empty R.3 empty R.4

    Friday, August 13, 2010 | 10:35 PM | 0 Comments

    DPR minta TNI & Kemhan tak berikan info yang salah soal ULP

    Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman menyayangkan sikap Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tidak memberikan informasi bahwa ada penambahan personel TNI untuk bertugas di wilayah perbatasan.

    "Itu bukan pemotongan, ada penambahan prajurit 34 menjadi 90 orang dan mereka sepakat diantara prajurit karena dana Uang Lauk Pauk (ULP) belum turun, 34 dibagi 90 orang," katanya usai acara penyerahan Perpres Tunjangan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas di pulau-pulau terluar perbatasan, di Kemhan, Jakarta, Jumat (13/8).

    Menurutnya pihaknya gembira ULP Rp23ribu sudah diterima oleh Prajurit dengan lancar. Namun didirnya mengatakan ada kekurangan Rp12 ribu.

    "Kita minta kekurangan 56 orang dipenuhi oleh Panglima TNI. Ini bukan pemotongan, kesepakatan mereka diantara prajurit," tandasnya.

    Dirinya berharap TNI dan Kemhan tidak lagi memberikan informasi yang salah pada Komisi I DPR. "Jadi heboh gini, memang tidak konfirmasi. Mustinya diinformasikan ke Komisi I sehingga tidak menimbulkan miss informasi,"katanya.

    Sumber: PRIMAIRONLINE

    Berita Terkait:

    0 komentar:

    Post a Comment

     
    Copyright © 2010 - All right reserved | Template design by ADMIN | Published by MAJU INDONESIA KU
    Proudly powered by Blogger.com | Best view on mozilla, internet explore, google crome and opera.