Sekatung, Pulau Jenderal

Rasanya tak banyak orang Indonesia yang pernah mendengar nama Pulau Sekatung. Berada 1.000 kilometer lebih dari Jakarta, pulau ini adalah salah satu pulau terluar. Berukuran mungil, luas daratan hanya sekitar 1,65 kilometer persegi, Pulau Sekatung berbatasan langsung dengan Vietnam.

”Dari Pulau Sekatung, kami lebih dekat ke Ho Chi Minh City (Vietnam) daripada ke Jakarta,” kata Kepala Desa Tanjung Pala Khairuddin, pekan lalu. Desa Tanjung Pala berpusat di Pulau Laut yang hanya dipisahkan selat selebar 900 meter dari Pulau Sekatung. Secara administratif, Pulau Sekatung berada dalam cakupan desa itu.

Mengingat letak geografisnya, tidak pelak Pulau Sekatung bernilai strategis. Pulau ini, bersama pulau terluar lain, menjadi titik dasar dari garis pangkal kepulauan yang menentukan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia. Sederhananya, Pulau Sekatung penting karena membentuk batas wilayah kedaulatan Indonesia.

Di Jakarta, kedaulatan negara adalah konsep abstrak. Kedaulatan terasa tidak berhubungan dengan hidup keseharian warga Ibu Kota. Tanpa memusingkan kedaulatan dan batasnya, warga Jakarta bisa mencari nafkah dengan nyaman dan tenang.

Sebaliknya, bagi warga daerah perbatasan, seperti di Pulau Laut dan Sekatung, kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak. Kedaulatan dan batasnya terasa riil. Kedaulatan dan batasnya berhubungan langsung dengan urusan periuk nasi atau perut.

”Pada malam hari, perairan di sekitar Pulau Sekatung terang benderang. Kapal asing dengan lampu yang terang mencari ikan di perairan dekat sini,” kata Arfan, warga Sekatung.

Berkali-kali kapal asing mencari ikan hingga ke wilayah Indonesia. Dengan sarana yang lebih canggih, nelayan asing, antara lain dari Thailand dan China, menangkap ikan besar. Warga hanya kebagian sisanya alias mendapat ikan kecil.

Dalam konteks demikian, kedaulatan terasa riil bagi warga Pulau Sekatung dan Laut. Mereka marah dengan kapal asing yang melanggar batas kedaulatan Indonesia. Kehadiran mereka membuat hasil tangkapan nelayan setempat pun minim.

”Sebelum ada kapal patroli, kapal asing begitu leluasa di wilayah kita. Jarang nelayan kita mendapat ikan tongkol besar. Baru sejak ada kapal patroli, nelayan kita bisa mendapat ikan besar,” kata Bupati Natuna Raja Amirullah di Pulau Sekatung.

Meski bernilai sangat strategis, Pulau Sekatung baru berpenghuni pada 2007. Waktu itu, pemerintah kabupaten membuatkan lima rumah untuk ditempati lima keluarga. Tak lama kemudian ditempatkan satu peleton pasukan TNI Angkatan Darat di pulau itu. Mereka memiliki pos penjagaan di area puncak bukit Pulau Sekatung. Pos ini menghadap ke Pulau Laut, bukan ke arah perbatasan dengan negara asing.

Kehadiran 30-an personel itu tak dilengkapi dengan barak sehingga mereka tinggal di sebagian rumah yang diperuntukkan bagi penduduk. Absennya fasilitas barak di Pulau Sekatung merupakan salah satu persoalan yang diinventaris rombongan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke pulau itu.

Selain tidak ada barak, Pulau Sekatung juga tidak memiliki sumber air bersih. Situasi ini membuat makin sedikit warga yang benar-benar tinggal di Pulau Sekatung. Arfan pun hanya menjadikan pulau itu sebagai tempat beristirahat sementara sehabis mencari ikan. Keluarganya tinggal di Pulau Laut.

Untuk membuat Pulau Sekatung lebih nyaman dihuni, juga diperlukan jembatan penghubung dengan Pulau Laut. Jembatan akan membuat lalu lintas logistik lancar. Sayangnya, jembatan itu tak juga dibangun.

Dengan dikelilingi air laut yang masih bening, Pulau Sekatung sangat indah. Udaranya pun segar dan bebas polusi. Sayangnya, pulau ini memiliki fasilitas yang minim sehingga tak nyaman dihuni.

Padahal, kehadiran penduduk memegang peranan penting guna menandai pulau itu adalah bagian dari Indonesia. ”Kami menjuluki Pulau Sekatung sebagai Pulau Para Jenderal. Berkali-kali pulau ini didatangi pejabat militer berpangkat jenderal, namun sampai sekarang tidak ada kemajuan di Pulau Sekatung,” kata Raja.

Sumber: KOMPAS

Berita Terkait: