Indonesia Harus Jadi Negara Maritim yang Kuat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang kelautan di DPR RI membuka harapan besar banyak kalangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Setidaknya, mereka berharap undang-undang yang dihasilkan tentang kelautan akan berkualitas dan bahkan akan mengembalikan kekuatan citra Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

Indonesia Maritime Institute (IMI), organisasi yang konsentrasi dalam masalah kelautan, mengungkapkan hasil undang-undang itu nantinya akan menjadi tolak ukur tentang seberapa bangkit Indonesia ditinjau dari segi maritimnya. “Indonesia harus jadi negara maritim yang kuat. Makanya, ini momentum bagi DPR RI untuk mewujudkannya,” kata direktur eksekutif IMI, Y. Paonganan, menanggapi adanya pembahasan RUU kelautan di Jakarta, Kamis (12/8).

Menurutnya, konsep Negara Kepulauan (Nusantara), dengan letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra memberikan anugerah yang luar biasa pada bangsa Indonesia. Dengan kondisi itu, kata Paonganan, paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik dan sebaliknya, harus melalui perairan kita.

Selain itu, wilayah laut yang demikian luas dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah, kata dia, tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan, minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis. “Kondisi ini tentunya akan menempatkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang terbesar di dunia dan harus menjadi acuan dasar dalam menyusun Undang-Undang Kelautan yang yang kuat,” jelas dia.

Oleh karenanya, IMI, kata Paonganan, akan mengawal proses pembahasan RUU Kelautan tersebut dan akan memberikan masukan ke DPR RI agar RUU Kelautan tesebut dapat menyentuh seluruh kepentingan Rakyat dan Bangsa Indonesia. “Kami berharap dengan UU itu nantinya, masyarakat Indonesia nantinya dapat mengotimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut yang besar ini dengan tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan segala potensi yang ada.”

Sumber: REPUBLIKA

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil