RUU Intelijen Butuh Polesan Lebih Detil

JAKARTA--MICOM: Draf RUU Intelijen segera rampung dan siap dibahas antara pemerintah dan Komisi I DPR RI. Imparsial menilai RUU tersebut membutuhkan polesan lebih detil terkait poin-poin krusial yang sudah disepakati internal DPR.

"Hampir di banyak negara, intelijen banyak dan lembaganya lebih dari satu sehingga perlu lembaga koordinasi. Di banyak negara, lembaga koordinasi ini dibentuk dan begitu pula di Indonesia. Kalau presiden mau membentuk badan penanggulangan terorisme, kenapa tidak membentuk badan koordinasi intelijen yang juga tidak kalah pentingnya," kata Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (1/10).

Ia mengusulkan agar lembaga koordinasi intelijen negara dibuat khusus di luar badan yang sudah eksis. Menurut dia, hal itu tentunya membengkakkan anggaran tetapi tak terlalu banyak. Kerja badan koordinasi itu dinilai akan lebih fokus dalam upaya peningkatan koordinasi.

"Memang akan membengkakan anggaran tapi kan lembaga ini tidak punya kekuatan operasional. Jadi, anggarannya hanya untuk administrasi," ucapnya.

Kewenangan penyadapann sambung dia, tak masalah asalkan aturan dibuat serigid mungkin. Misalnya, penyadapan bisa dilakukan jika ada indikasi kejahatan yang kuat dan ada ijin dari pengadilan. Hal itu untuk menghindari terancamnya privasi warga negara.

"Intelijen juga tidak boleh memiliki kewenangan pemeriksaan karena dia prinsipnya adalah menjatuhkan lawan tanpa menyentuh. Solusinya di lapangan adalah memperkuat intelijen bukan kemudian ditambah pemeriksaan jadi menambah kerumitan," imbuhnya.

Agar bisa berjalan, lembaga intelijen perlu meningkatkan koordinasi dan membagi kompartemen secara tegas dan jelas. SDM juga perlu mendapat perhatian dengan memperbaiki mekanisme perekrutan.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

BIN

• Panglima TNI : Tak Semua Info BaIS TNI Perlu Dibagi ke BIN
• Kemhan: Pasal 54 (e) Cegah Pelanggaran HAM Di Tubuh TNI
• Indonesia Dijadikan Sasaran Serangan Intelijen Asing
• BIN Bantah Keterlibatan CIA
• TNI Cegah Data Militer Bocor di Wikileaks
• Indonesia Butuh Komisi Pengawasan Intelijen
• BIN Jadi Koordinator Intelijen
• Intelijen Indonesia Masih Cari Bentuk
• "Kekuatan Intelijen Cuma Amankan Kekuasaan"
• DPR Siap Awasi Kegiatan Intelijen
• Rencana Kenaikan Anggaran BIN Disetujui
• BIN Diminta Segera Selidiki Isu Freeport Gali Uranium
• Intelijen belum Direformasi