SBY: Negara dan LSM Asing Tak Perlu Tekan RI Soal HAM

Jakarta - Indonesia mempunyai perangkat dan mekanisme untuk mengusut kasus dugaan pelanggaraan HAM. Negara asing dan LSM asing tidak perlu menekan Indonesia untuk menegakkan keadilan terhadap setiap kasus yang ada.

"Kita mempunyai pengadilan militer untuk menegakkan disiplin dan keadilan. Kita akan melaksanakan kewajiban kita, tidak perlu ada tekanan-tekanan dari negara atau NGO mana pun," kata Presiden SBY, pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Pernyataannya menanggapi desakan beberapa NGO kepada PM Australia, Julia Gillard. Mereka meminta Gillard agar menekan Presiden SBY melakukan penyelidikan penuh atas penyiksaan personel TNI terhadap warga Papua yang rekamannya tersebar di situs Youtube.

Sejumlah warga Papua yang jadi korban tindak kekerasan oleh seorang perwira pertama TNI itu diduga terkait dengan tindakan separatisme. Kondisi obyektif adanya aksi separatisme itu yang sering kali tidak digubris oleh media massa dan pihak-pihak di luar negeri saat mereka membicarakan situasi di Papua.

Presiden menegaskan, keberadaan prajurit TNI di Papua adalah sah dan untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara terkait gerakan separatisme. Tetapi insiden tindak kekerasan, bukanlah bagian dari kebijakan negara.

Tak lama lagi pengadilan proses tindak lanjut terhadap insiden itu TNI gelar. Presiden berhadap seluruh fakta di lapangan diungkapkan terbuka agar semua pihak memahami duduk perkara sebenarnya dan hasil dari keputusannya kelak akuntabel.

"Kalau itu kejahatan, maka pengadilan militer. Kalau itu pelanggaran disiplin, ya diberi tindakan. Dalam waktu dekat digelar pengadilan, harus adil dan harus sesuai dengan yang dilakukan. Tidak boleh ada korban mengorbankan. Keadilan sangat penting. Ingat anggota TNI emban tugas negara dan karenanya harus disiplin," tegas SBY.

Menurut rencana PM Julia Gillard akhir pekan ini mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indoenesia. Organisasi HAM yang berbasis di AS, Human Rights Watch (HRW) mendesaknya agar menekan Pemerintah RI melakukan penyelidikan penuh atas tindak kekerasan yang dilakukan personel TNI terhadap warga Papua.

"Gillard harus menuntut agar kasus penyiksaan baru-baru ini oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dengan benar, tidak disembunyikan," kata Elaine Pearson, Wakil Direktur Asia di HRW seperti dilansir AFP, Jumat (29/10/2010).

Sumber: DETIK

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas