Jakarta, Kompas - Sebanyak 12 pulau kecil terluar memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, baik dari sisi keamanan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakatnya. Selama ini banyak daerah perbatasan negara dan pulau kecil terluar atau terdepan kurang tersentuh pembangunan.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ketika membuka Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kamis (11/11) di Jakarta.
”Sementara negara tetangga, Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya,” kata Mendagri.
Ke-12 pulau kecil terluar itu adalah Pulau Rondo (Aceh), Pulau Sekatung, Pulau Nipah (Kepulauan Riau), Pulau Berhala (Sumut), Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit (Sulut), Pulau Batek, Pulau Dana (NTT), Pulau Fani (Papua Barat), Pulau Fanildo, dan Pulau Bras (Papua).
Salah seorang pembicara, Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo, menambahkan, pembangunan di daerah perbatasan negara perlu juga memberdayakan masyarakat. ”Sebuah negara bisa kehilangan warga negaranya kalau tidak memberikan perhatian yang cukup,” ujarnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen Hotmangaradja Panjaitan menyatakan perlunya penyelesaian permasalahan batas-batas negara, yaitu penetapan, pengamanan, dan pengelolaan.
Sumber: KOMPAS
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment