Jakarta, Pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan mempersenjatai kapal-kapal instansi sipil, dan seyogianya lebih memperkuat satuan-satuan patroli maupun armada tempur TNI-AL untuk mengamankan wilayah maritim Nusantara.
"Artinya, kebijakan kepemilikan armada keamanan sendiri di sejumlah instansi dan kementerian, utamanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkesan malah semakin memperumit koordinasi pengamanan wilayah maritim Indonesia, sehingga hal ini perlu ditinjau ulang," kata pakar pengembangan zona ekonomi khusus dan pemberdayaan ekonomi kelautan, Ismeth Abdullah di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, memelihara satuan keamanan bukan hanya sekadar memasang senjata di kapal-kapal itu.
"Tetapi juga sumber daya manusianya (SDM) harus siap tempur, bahkan siap mati mengawal serta membela setiap jengkal teritori Indonesia, termasuk di wilayah perairan Nusantara," tegas mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan salah satu provinsi perairan terbesar di Indonesia.
Ismeth Abdullah mengatakan itu, mengomentari pernyataan seorang petinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan, institusi itu tetap belum akan mengalihkan pengelolaan pengamanan laut ke pihak lain.
"Mestinya, kita jangan sampai setelah terjadi kegagalan demi kegagalan, baru kebijakan ini ditinjau ulang. Kita sudah menyaksikan bagaimana kapal-kapal patroli milik KKP yang beberapa kali tak mampu menghadapi operasi kapal-kapal pengawal maritim negara tetangga, juga tidak berdaya mengatasi pencurian ikan," ungkapnya.
Malah, di beberapa wilayah, menurutnya, ada petugas KKP dengan kapalnya disergap Polisi Maritim negara tetangga, tanpa perlawanan atau tidak bernyali untuk melakukan tindak apa pun.
"Pertanyaannya kan apakah petugas KKP itu siap tempur, bahkan siap mati mempertahankan wilayah maritim kita seperti kehandalan dan keprofesionalan aparat TNI Angktan Laut (AL) serta Polisi Air (Polair) RI. Jangan sampai yang terjadi, kapal-kapal KKP lari duluan jika ketemu kapal-kapal patroli negara lain," katanya lagi.
Tak Bernyali
Ismeth Abdullah yang berpengalaman menangani pengembangan wilayah kelautan dan pulau-pulau terluar serta terisolasi ketika menjabat Gubernur Kepri ini menambahkan, ada banyak kasus di wilayah perairan, terutama dalam hal pengamanan pencurian ikan (illegal fishing).
"Juga ada banyak problem serius dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar (sebagian besar kosong penghuni) serta kawasan pulau-pulau terisolasi lainnya.
Dalam realitas di lapangan, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) yang punya wilayah perairan dan pulau-pulau terluar serta pulau-pulau terisolasi memang sering menawarkan kerja sama dengan pihak KKP.
Tetapi, menurutnya, ada banyak kenyataan di lapangan, ketika kapal KKP bertemu armada nelayan asing dalam ukuran yang lebih besar, bahkan tak mustahil dipersenjatai, malah kita kewalahan.
"Tegasnya, kapal-kapal KKP dengan SDM yang apa adanya, tidak mampu dan mungkin saja tak bernyali menghadapi `serbuan` pihak asing di wilayah perairan kita," ujarnya.
Satu Komando
Karena itu, Ismeth Abdullah sepakat dengan usulan Direktur Eksekutif "Indonesia Archipelagic & Maritime Watch`, Emmanuel Tular, agar dalam rangka pengamanan wilayah maritim dan laut Nusantara, jangan lagi menempatkan kesatuan terlalu banyak.
"Pengamanan wilayah teritorial perairan kita cukup berada di satu komando. Pemerintah sudah saatnya memperhitungkan hal ini. Apalagi sekarang kan ada TNI-AL, ada Polair, juga ada Armada Bea Cukai," kata Emmanuel Tular.
Karena itu, menurutnya, kalau ditambah lagi dengan Armada Pengamanan KKP, bertambah ramailah lautan kita dengan koordinasi semakin rumit.
"Padahal, jumlah kapal kita sedikit, lautannya begitu luas. Lalu, orang terlalu banyak bikin komando, sehingga makin tak terkendalilah upaya menangani perairan kita," katanya. Solusinya, demikian Ismeth Abdullah, sebaiknya upaya pengamanan maritim Nusantara dikerjasamakan saja dengan pihak TNI-AL atau Polair.
"Silahkan dipilih mana yang lebih efektif. Namun, kalau wilayahnya luas di luar jangkauan Polair, seperti di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), maka seyogianya TNI-AL jadi yang terutama. Apalagi di Provinsi Kepri punya basis Pangkalan TNI-AL (Lantamal) yang kuat dan lengkap," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, sebaiknya untuk wilayah-wilayah seperti Provinsi Kepri, kita kerjasamakan saja pengamanan maritimnya dengan TNI-AL.
"Dengan begitu, pembinaan patroli pengamanan perairan tersebut ada di bawah satu komando, yakni TNI-AL, dan tidak perlu lagi ditambah kapal-kapal armada pengamanan institusi lain yang SDM-nya kurang profesional serta dianggap publik tak bernyali menghadapi serbuan pihak asing," tandasnya.
Ia mengatakan, dari berbagai informasi di dalam maupun luar negeri, sesungguhnya kapal-kapal TNI-AL inilah yang paling ditakuti oleh kapal-kapal asing, apalagi pihak Provinsi Kepri pernah memberi izin tembak di tempat kepada armada ilegal mana pun.
Sumber: DEPHAN
Berita Terkait:
0 komentar:
Post a Comment