Jakarta, Pemerintah seharusnya meninjau ulang kebijakan mempersenjatai kapal-kapal instansi sipil, dan seyogianya lebih memperkuat satuan-satuan patroli maupun armada tempur TNI-AL untuk mengamankan wilayah maritim Nusantara.
"Artinya, kebijakan kepemilikan armada keamanan sendiri di sejumlah instansi dan kementerian, utamanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkesan malah semakin memperumit koordinasi pengamanan wilayah maritim Indonesia, sehingga hal ini perlu ditinjau ulang," kata pakar pengembangan zona ekonomi khusus dan pemberdayaan ekonomi kelautan, Ismeth Abdullah di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, memelihara satuan keamanan bukan hanya sekadar memasang senjata di kapal-kapal itu.
"Tetapi juga sumber daya manusianya (SDM) harus siap tempur, bahkan siap mati mengawal serta membela setiap jengkal teritori Indonesia, termasuk di wilayah perairan Nusantara," tegas mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang merupakan salah satu provinsi perairan terbesar di Indonesia.
Ismeth Abdullah mengatakan itu, mengomentari pernyataan seorang petinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan, institusi itu tetap belum akan mengalihkan pengelolaan pengamanan laut ke pihak lain.
"Mestinya, kita jangan sampai setelah terjadi kegagalan demi kegagalan, baru kebijakan ini ditinjau ulang. Kita sudah menyaksikan bagaimana kapal-kapal patroli milik KKP yang beberapa kali tak mampu menghadapi operasi kapal-kapal pengawal maritim negara tetangga, juga tidak berdaya mengatasi pencurian ikan," ungkapnya.
Malah, di beberapa wilayah, menurutnya, ada petugas KKP dengan kapalnya disergap Polisi Maritim negara tetangga, tanpa perlawanan atau tidak bernyali untuk melakukan tindak apa pun.
"Pertanyaannya kan apakah petugas KKP itu siap tempur, bahkan siap mati mempertahankan wilayah maritim kita seperti kehandalan dan keprofesionalan aparat TNI Angktan Laut (AL) serta Polisi Air (Polair) RI. Jangan sampai yang terjadi, kapal-kapal KKP lari duluan jika ketemu kapal-kapal patroli negara lain," katanya lagi.
Tak Bernyali
Ismeth Abdullah yang berpengalaman menangani pengembangan wilayah kelautan dan pulau-pulau terluar serta terisolasi ketika menjabat Gubernur Kepri ini menambahkan, ada banyak kasus di wilayah perairan, terutama dalam hal pengamanan pencurian ikan (illegal fishing).
"Juga ada banyak problem serius dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar (sebagian besar kosong penghuni) serta kawasan pulau-pulau terisolasi lainnya.
Dalam realitas di lapangan, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) yang punya wilayah perairan dan pulau-pulau terluar serta pulau-pulau terisolasi memang sering menawarkan kerja sama dengan pihak KKP.
Tetapi, menurutnya, ada banyak kenyataan di lapangan, ketika kapal KKP bertemu armada nelayan asing dalam ukuran yang lebih besar, bahkan tak mustahil dipersenjatai, malah kita kewalahan.
"Tegasnya, kapal-kapal KKP dengan SDM yang apa adanya, tidak mampu dan mungkin saja tak bernyali menghadapi `serbuan` pihak asing di wilayah perairan kita," ujarnya.
Satu Komando
Karena itu, Ismeth Abdullah sepakat dengan usulan Direktur Eksekutif "Indonesia Archipelagic & Maritime Watch`, Emmanuel Tular, agar dalam rangka pengamanan wilayah maritim dan laut Nusantara, jangan lagi menempatkan kesatuan terlalu banyak.
"Pengamanan wilayah teritorial perairan kita cukup berada di satu komando. Pemerintah sudah saatnya memperhitungkan hal ini. Apalagi sekarang kan ada TNI-AL, ada Polair, juga ada Armada Bea Cukai," kata Emmanuel Tular.
Karena itu, menurutnya, kalau ditambah lagi dengan Armada Pengamanan KKP, bertambah ramailah lautan kita dengan koordinasi semakin rumit.
"Padahal, jumlah kapal kita sedikit, lautannya begitu luas. Lalu, orang terlalu banyak bikin komando, sehingga makin tak terkendalilah upaya menangani perairan kita," katanya. Solusinya, demikian Ismeth Abdullah, sebaiknya upaya pengamanan maritim Nusantara dikerjasamakan saja dengan pihak TNI-AL atau Polair.
"Silahkan dipilih mana yang lebih efektif. Namun, kalau wilayahnya luas di luar jangkauan Polair, seperti di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), maka seyogianya TNI-AL jadi yang terutama. Apalagi di Provinsi Kepri punya basis Pangkalan TNI-AL (Lantamal) yang kuat dan lengkap," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, sebaiknya untuk wilayah-wilayah seperti Provinsi Kepri, kita kerjasamakan saja pengamanan maritimnya dengan TNI-AL.
"Dengan begitu, pembinaan patroli pengamanan perairan tersebut ada di bawah satu komando, yakni TNI-AL, dan tidak perlu lagi ditambah kapal-kapal armada pengamanan institusi lain yang SDM-nya kurang profesional serta dianggap publik tak bernyali menghadapi serbuan pihak asing," tandasnya.
Ia mengatakan, dari berbagai informasi di dalam maupun luar negeri, sesungguhnya kapal-kapal TNI-AL inilah yang paling ditakuti oleh kapal-kapal asing, apalagi pihak Provinsi Kepri pernah memberi izin tembak di tempat kepada armada ilegal mana pun.
Sumber: DEPHAN
Berita Terkait:
INDONESIA
- Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
- Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
- Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
- 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
- Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
- Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
- Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
- Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
- Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
- Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
- Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
- Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
- Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
- Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
- Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
- 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
- Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
- Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
- KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
- Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
- Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
- Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
- Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil
TNI AL
- Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
- Kasal Resmikan Pembangunan Submarine Training Center (STC) Di Koarmatim Surabaya
- PT PAL : ToT Kapal Selam Korsel Rugikan Indonesia
- 2014, TNI AL Akan Kedatangan Helikopter AKS Secara Bertahap
- BPPT Dan TNI AL Kembangan Kapal Selam 15 Dan 22 Meter
- 2013, 37 BMP-3F Akan Diterima Marinir TNI AL
- PT DI Serahkan Tiga Heli Pesanan TNI AL
- PT PAL Akan Kerjakan 16 Unit KCR-60 TNI AL
- TNI AL Memilih Simulator Nautis Class A Untuk Pelatihan Kapal Perang Sigma
- KEEL LAYING Kapal Cepat Rudal (KCR-60 METER) TNI AL
- Patroli Perbatasan, Kapal Selam KRI Cakra Singgah di Sorong
- Satgas TNI AL Akan Mengawasi Pembuatan Dua PKR Di Belanda
- Kementerian Keuangan Setujui Pemusnahan Dua Kapal TNI AL
- Pangkalan Kapal Selam Akan Selasai Akhir 2013
- TNI AL Dan Amerika Lakukan Latihan Bersama
- TNI AL Setujui 50 Desain Awal Kapal Selam Buatan DSME
- TNI AL Bangun Kapal LST Dan BCM
- TNI AL Resmikan First Steel Cutting Pembangunan LST Ketiga
- KSAL : Keputusan Pembelian Kapal Perang Dari Inggris Masih Tangan Kemhan
- TNI AL Inginkan Tingkatkan Alih Teknologi Dengan AS
- Kemhan : Rudal C-705 Untuk Kapal Cepat Rudal Akan Tiba 2014
- Kapal Perang Jajaran Koarmatim Akan Laksanakan Latihan Artileri
- Menhan Akan Resmikan KCR Ke Tiga
- Pembentukan Tiga Armada TNI AL Selesai 2014
- Kemhan : Fregat Buatan Inggris Memiliki Kemampuan Di Atas Sigma
0 komentar:
Post a Comment