Keberadaan Wamenhan Mantapkan Kinerja Kementerian

Wamenhan Sjafrie Samsoeddin

Keberadaan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dinilai semakin memantapkan kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan). Apalagi, kini kementerian ini dipimpin duet yang saling melengkapi, yakni Menhan Purnomo Yusgiantoro yang merupakan sipil berpengalaman soal pertahanan, dan Wamenhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin, seorang perwira militer brilian.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, baru-baru ini mengatakan, posisi Wamenhan sangat diperlukan, mengingat beban tugas yang diemban Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan selama ini amat padat.

Wamenhan Sjafrie Samsoeddin menjelaskan, pembentukan jabatan wakil menteri merupakan wewenang presiden yang diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada pasal 10 disebutkan, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu".

Pembentukan wakil menteri ini berbeda dengan era Orde Baru ketika Presiden Soeharto mengangkat menteri muda. Menteri muda merupakan posisi yang dibentuk untuk persiapan departemen baru. Contohnya, Cosmas Batubara yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat untuk kemudian menjadi menteri mandiri pada periode berikutnya.

Menurut Wamenhan, sesuai UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, Kemhan mendapat tugas tambahan, dalam hal mengelola industri pertahanan, sehinga membutuhkan seorang wakil menteri.

Ia menyebutkan, Wamenhan melekat dengan Menhan, dan tugasnya membantu Menhan mengelola bidang industri pertahanan dan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan. "Bahkan tugas dan fungsi Kemhan akan semakin bertambah karena ada pemikiran beberapa industri strategis akan berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan," katanya.

Wakil Menhan, tutur dia, juga meringankan Menhan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan menjalankan operasi militer selain perang, yang dikembangkan di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Hal lain adalah tugas-tugas berat dalam upaya mengembangkan organisasi baru Kemhan, terutama terkait dengan personil TNI dan pengembangan SDM. "Sedangkan tugas-tugas Sekjen Kemhan lebih pada sisi pengelolaan anggaran yang harus berinteraksi dengan TNI. Intinya, Sekjen Kemhan mengurusi di dalam, sedangkan Wakil Menhan bersama Menhan mengurusi urusan di luar kementerian, misalnya melakukan kerja sama dengan negara lain dan yang terkait dengan urusan TNI," kata Sjafrie.

Sebagai birokrat-militer yang pernah menjabat Sekjen Kemhan, menurut Sjafrie, tugas Sekjen Kemhan itu sangat berat. Sebab, selain mengurusi di dalam seperti sekjen di kementerian lain, juga mengurusi urusan TNI, trimatra dan Mabes TNI.

Figur Tepat

Menhan Purnomo menyebutkan, keberadaan Wamenhan diperlukan karena beban tugas yang diemban Kementerian Pertahanan makin berat seperti program revitalisasi industri pertahanan nasional. Dalam program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri itu, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Program revitalisasi industri pertahanan, juga dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok minimum (minimum essential force/MEF) TNI yang makin ditekankan lagi mulai 2010," katanya.

Selain program yang bersifat militer, Kementerian Pertahanan juga tengah memantapkan peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), seperti keikutsertaannya dalam misi perdamaian PBB.

"Kita kan tengah membangun pusat pasukan pemelihara perdamaian PBB di Sentul. Ini kan menjadi fokus dan tugas tambahan Kemhan, selain mengurusi TNI dan hubungannya dengan industri pertahanan dalam negeri," katanya. Terkait kerja sama pertahanan mancanegara, Purnomo mengatakan, itu menjadi tugas wakil menteri jika dirinya berhalangan.

Terkait pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wamenhan dinilai sangat tepat. Sebab, pria lulusan Akademi Militer 1974 ini, ahli dalam perumusan anggaran pertahanan dan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Adnan Buyung Nasution dan Direktur Eksekutif lnstitute of Defense and Security Studies Connie Rahakundini Bakrie sepakat mengatakan, sosok Sjafrie sangat diperlukan di Kementerian Pertahanan yang memiliki fungsi dan tugas mengatur administrasi dan perencanaan pertahanan.

"Menteri Pertahanan (Pumomo Yusgiantoro) dari sipil dan Wamenhan militer. Sehingga dimensinya baik bagi kepentingan bangsa secara menyeluruh," ujar Buyung. Dia menyebutkan, Sjafrie telah melakukan perubahan besar yang mengarah pada reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan. Salah satu kebijakannya bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (2004-2009) adalah mengembalikan seluruh bisnis TNI kepada negara.

Kebijakan ini merupakan upaya meminimalisasi terjadinya korupsi sekaligus mengembalikan fungsi dan tugas TNI pada hakikat sebagai pertahanan negara dan penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Gebrakan yang dilakukan Sjafrie sangat positif untuk mengawasi dan menutup celah-celah korupsi," ujar Buyung. Dia menilai, pribadi Sjafrie sangat bertanggung jawab dan mempunyai visi jauh ke depan.

Mantan Menhan Juwono Sudarsono juga mengatakan, Sjafrie sangat menguasai teknis militer dan manajerial. "Pak Sjafrie tepat sebagai Wamenhan, karena selama 2005-2009 menguasai segi teknis militer dipadukan dengan segi manajerial atau keuangan yang andal, sehingga anggaran pertahanan berbasis kinerja semakin melembaga," ucap Juwono.

Menurut dia, Sjafrie dinilai telah melaksanakan tugas dengan baik, terutama membangun sistem anggaran pertahanan berbasis kinerja. "Ini juga pesan Presiden SBY kepada saya pada tanggal 16 Oktober 2004 di Cikeas. Intinya Pak Sjafrie adalah the right man on the right place at the right time," ujar Juwono.

Sumber: SUARA KARYA

Berita Terkait:

INDONESIA

• Proses Pengecatan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3 TNI AD
• Kemhan : Indonesia-Rusia Belum Sepakat Hibah Kapal Selam
• Foto Kedatangan Leopard 2A4 Dan Marder 1A3
• 2014, Dua Helikopter Apache Tiba Di Indonesia
• Indonesia dan Polandia Jajaki Kerjasama Produksi Bersama Alutsista
• Dua Su-30MK2 TNI AU Tiba Di Makasar
• Komisi I Siap Awasi Pengadaan Helikopter Apache
• Indonesia Kirim Degelasi Ke Rusia Untuk Tinjau 10 Kapal Selam
• Kemhan Kirim Tim untuk Pelajari Spesifikasi Apache
• Menhan Tempatkan Satu Squadron Apache Di dekat Laut China Selatan
• Selain Apache AH-64E, Indonesia Juga Tertarik Dengan Chinook
• Komisi I Dukung Pengadaan Satelit Untuk Pertahanan Negara
• Darurat , Tol Jagorawi Dijadikan Landasan Pesawat Tempur
• Rusia - AS Saling Berlomba Dalam Pengadaan Alutsista Indonesia
• Komisi I : Kami Berharap AS Turut Berpartisi Dengan Industri Pertahanan RI
• Komisi I Mendukung Tawaran 10 Kapal Selam Bekas Dari Rusia
• Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam Bekas Kepada Indonesia
• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16
• Hari ini, 4 Kapal Perang Indonesia Show Force Balas Provokasi Malaysia
• KSAD : Helikopter Apache Akan Tiba 2018
• Korsel Kembangkan Internal Waepon Bay Untuk Pesawat Tempur K/IFX
• Islamic Development Bank Fasilitasi Kredit Ekspor Untuk PT DI
• Perancis Tingkatkan Kerjasama Pertahanan Dengan Indonesia
• Indonesia Kurang Teliti Dalam Pengadaan Pesawat Super Tucano Dari Brasil

TNI

• 2014, Pemerintah Mengalokasikan Rp 83,4 Triliun Untuk Kementerian Pertahanan.
• Dilema Pengadaan Alutsista TNI : Baru, Bekas Atau Rekondisi?
• Indonesia Butuh Satu Dekade Lagi Untuk Pemenuhan Alutsista
• Komisi I : Kemhan Usulkan Tambahan Anggaran Untuk Pengadaan Apache Dan Hercules
• Pengamat : Alutsista TNI Harus Bisa Bantu Sipil Saat Darurat
• Komisi I Akan Dorong Tambahan Anggaran Kesejahteraan TNI di APBN-P 2013
• Panglima TNI : TNI Akan Melakukan Latihan Terbesar Tahun 2014
• Presiden: Logistik dan Distribusi, Kunci Utama Alutsista TNI
• Presiden Janjikan Modernisasi Alutsista TNI Tuntas 2014
• Besok, 16 Ribu Prajurit TNI Latihan Tempur Di Situbondo
• Presiden : Alutsista Indonesia Harus Lebih Besar Dan Modern Dari Tetangga
• PT DI Siap Kirim 10 Helikopter & 7 Pesawat Pesanan TNI
• Panglima TNI : Komnas HAM Itu Biadab!
• Pengerahan Pasukan TNI Di Papua Tunggu Perintah Dari Presiden
• Kemenhan Percepat Realisasi Modernisasi Alutsista TNI Sampai 2019
• Komisi I Minta TNI Laksanakan Pengadaan Alutsista Secara Maksimal
• Panglima TNI : 2014, Kekuatan Minimum TNI Capai 38% dari Target
• Prajurit Kodam Siliwangi Jaga Perbatasan Indonesia - Papua Nugini
• 2012, TNI Belanja Alutsista Habiskan Rp 53,2 triliun
• Menhan : Alutsista TNI Membaik Tiga Tahun Kedepan
• TNI Rekrut 16 Calon Perwira Penerbang
• Kemhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013 ke TNI
• Kemhan : Alutsista 2013 Akan Semakin Moderen
• Tim Inspeksi PBB Periksa Kesiapan Alutsista TNI Di Lebanon
• Menhan : Prajurit Harus Memiliki Semangat Juang, Walaupun Alutsista Terbatas